alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Duh, Luas Kawasan Konservasi Tahura Ngurah Rai Menyusut 62 Hektar

DENPASAR -Luasan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai menyusut. Tak tanggung-tanggung, luas Tahura di kawasan Ngurah Rai menyusut hingga 62 hektar lebih.

 

Seperti terungkap saat Konsultasi publik terkait penataan blok di Tahura yang digelar Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (DKLH Bali), yang digelar secara daring, Selasa (24/8/2021).

 

Saat konsultasi publik dengan melibatkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Kepala Dinas DKLH Bali, Kabid I DKLH Bali sebagai moderator dan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai. Sejumlah LSM Lingkungan (Walhi, Kekal, dan organ gerakan mahasiswa, Frontier Bali, menemukan luas kawasan konservasi mengalami penyusutan.

 

 

Temuan adanya penyusutan luasan kawasan konservasi itu terungkap dalam dokumen penataan Blok Tahura Ngurah Rai.

 

Atas temuan itu, selaku perwakilan Walhi Bali, Untung Pratama, SH., M.Kn mempertanyakan penyebab terjadinya penyusutan tersebut.

 

“Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena dari masa ke masa Tahura terus menyusut. Pada saat di tetapkan Tahura luasnya 1.203,55 hektar sekarang tersisa 1.141,41 hektar”, ujar Untung.

 

Untung menambahkan, pada dokumen penataan blok, ada temuan diubahnya blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, dapat menjadi pintu masuk pemutihan pelanggaran zonasi karena pada tahun 2012 sebelumnya, PT. Tirta Rahmat Bahari pernah mengajukan Izin Pengusahaan Pariwisata di blok perlindungan.

 

“Kami khawatir diubahnya blok ini menjadi alat pemutihan pelanggaran zonasi Tahura. Misal ada izin terdahulu yang melanggar peruntukan blok, dengan perubahan blok, izin terseut tidak melanggar lagi”, tegasnya.

 

Perwakilan dari Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali (Kekal Bali), Made Krisna ‘Bokis’ Dinata, S.Pd, menyatakan, dalam arahan Dirjen KSDAE tersebut, arahan Dirjen pada kawasan konservasi juga dapat dilakukan fungsi ekologis, ekonomi dan sosial, sehingga ia mempertanyakan alasan diubahnya blok perlindungan menjadi pemanfaatan oleh DKLH Bali.

 

Untuk itu, atas temuan diubahnya blok perlindungan Tahura yang pada tahun 2012 sempat diberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kepada PT. Tirta Rahmat Bahari. “Apakah ada Izin pengusahaan pariwisata alam baru yang diterbitkan? Karena pada tahun 2012 sempat ada izin pengusahaan pariwisata alam di Tahura,” Tanya Untung.

 

“Tahura ini kawasan konservasi, tujuaannya adalah perlindungan kawasan, penataan blok terbaru ini sangat mengkhawatirkan karena blok perlindungan justru menyusut drastis dan blok pemanfaatan bertamabah ratusan hektar,” lanjut Untung.

 

Sementara itu, Kepala UPT Tahuran Ngurah Rai, I Ketut Subandi membenarkan adanya penyusutan luas kawasan konservasi seluas 62,14 Hektar.

 

Menurutnya, penyusutan luasan Tahura karena adanya pelepasan kawasan hutan yang diberikan untuk PT Bali Turtle International Develpoment (PT BTID), dan sudah mendapat penetapan dari Menteri Kehutanan tahun 2004 dan pada dokumen tahun 2015 masih dimasukkan sebagai kawasan konservasi.

 

“Memang ada kesalahan dokumen kami selama ini”, ujarnya.

 

Terkait dengan diubahnya blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, Ketut Subandi menerangkan belum ada izin baru dan diubahnya blok perlindungan menjadi pemanfaatan bukan berarti memberikan izin kepada pengusaha.

 

“Izin baru tidak ada,” kata Subandi.

 

Di akhir diskusi, Walhi, Kekal dan Frontier mengusulkan agar pada bagian rekomendasi berita acara rapat, ditambahkan poin yang menyatakan revisi blok pengelolaan Tahura Ngurah Rai tidak digunakan untuk pemutihan pelanggaran zonasi.

 

Usulan dari Walhi, Kekal dan Frontier diterima serta dimasukkan oleh pimpinan rapat ke dalam rekomendasi berita acara.



DENPASAR -Luasan kawasan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai menyusut. Tak tanggung-tanggung, luas Tahura di kawasan Ngurah Rai menyusut hingga 62 hektar lebih.

 

Seperti terungkap saat Konsultasi publik terkait penataan blok di Tahura yang digelar Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali (DKLH Bali), yang digelar secara daring, Selasa (24/8/2021).

 

Saat konsultasi publik dengan melibatkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) KLHK, Kepala Dinas DKLH Bali, Kabid I DKLH Bali sebagai moderator dan Kepala UPT Tahura Ngurah Rai. Sejumlah LSM Lingkungan (Walhi, Kekal, dan organ gerakan mahasiswa, Frontier Bali, menemukan luas kawasan konservasi mengalami penyusutan.

 

 

Temuan adanya penyusutan luasan kawasan konservasi itu terungkap dalam dokumen penataan Blok Tahura Ngurah Rai.

 

Atas temuan itu, selaku perwakilan Walhi Bali, Untung Pratama, SH., M.Kn mempertanyakan penyebab terjadinya penyusutan tersebut.

 

“Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena dari masa ke masa Tahura terus menyusut. Pada saat di tetapkan Tahura luasnya 1.203,55 hektar sekarang tersisa 1.141,41 hektar”, ujar Untung.

 

Untung menambahkan, pada dokumen penataan blok, ada temuan diubahnya blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, dapat menjadi pintu masuk pemutihan pelanggaran zonasi karena pada tahun 2012 sebelumnya, PT. Tirta Rahmat Bahari pernah mengajukan Izin Pengusahaan Pariwisata di blok perlindungan.

 

“Kami khawatir diubahnya blok ini menjadi alat pemutihan pelanggaran zonasi Tahura. Misal ada izin terdahulu yang melanggar peruntukan blok, dengan perubahan blok, izin terseut tidak melanggar lagi”, tegasnya.

 

Perwakilan dari Komite Kerja Advokasi Lingkungan Hidup Bali (Kekal Bali), Made Krisna ‘Bokis’ Dinata, S.Pd, menyatakan, dalam arahan Dirjen KSDAE tersebut, arahan Dirjen pada kawasan konservasi juga dapat dilakukan fungsi ekologis, ekonomi dan sosial, sehingga ia mempertanyakan alasan diubahnya blok perlindungan menjadi pemanfaatan oleh DKLH Bali.

 

Untuk itu, atas temuan diubahnya blok perlindungan Tahura yang pada tahun 2012 sempat diberikan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Kepada PT. Tirta Rahmat Bahari. “Apakah ada Izin pengusahaan pariwisata alam baru yang diterbitkan? Karena pada tahun 2012 sempat ada izin pengusahaan pariwisata alam di Tahura,” Tanya Untung.

 

“Tahura ini kawasan konservasi, tujuaannya adalah perlindungan kawasan, penataan blok terbaru ini sangat mengkhawatirkan karena blok perlindungan justru menyusut drastis dan blok pemanfaatan bertamabah ratusan hektar,” lanjut Untung.

 

Sementara itu, Kepala UPT Tahuran Ngurah Rai, I Ketut Subandi membenarkan adanya penyusutan luas kawasan konservasi seluas 62,14 Hektar.

 

Menurutnya, penyusutan luasan Tahura karena adanya pelepasan kawasan hutan yang diberikan untuk PT Bali Turtle International Develpoment (PT BTID), dan sudah mendapat penetapan dari Menteri Kehutanan tahun 2004 dan pada dokumen tahun 2015 masih dimasukkan sebagai kawasan konservasi.

 

“Memang ada kesalahan dokumen kami selama ini”, ujarnya.

 

Terkait dengan diubahnya blok perlindungan menjadi blok pemanfaatan, Ketut Subandi menerangkan belum ada izin baru dan diubahnya blok perlindungan menjadi pemanfaatan bukan berarti memberikan izin kepada pengusaha.

 

“Izin baru tidak ada,” kata Subandi.

 

Di akhir diskusi, Walhi, Kekal dan Frontier mengusulkan agar pada bagian rekomendasi berita acara rapat, ditambahkan poin yang menyatakan revisi blok pengelolaan Tahura Ngurah Rai tidak digunakan untuk pemutihan pelanggaran zonasi.

 

Usulan dari Walhi, Kekal dan Frontier diterima serta dimasukkan oleh pimpinan rapat ke dalam rekomendasi berita acara.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/