alexametrics
27.6 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Fraksi Golkar-Nasdem Tabanan Tak Ikut Campur Bila Jadi Temuan KPK

TABANAN – Penolakan dalam pengesahan Ranperda APBD 2022 yang dilakukan Fraksi Golkar dan Nasdem juga terkait KPK yang masih menyoroti Kabupaten Tabanan. Apalagi, saat ini KPK masih menyidik dugaan korupsi dana insentif daerah (DID) tahun 2018.

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Dharma menyebut kekhawatiran pihaknya soal terjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali. Karena ini soal anggaran yang dibahas antara DPRD dengan TAPD. Pasalnya saat ini Tabanan sedang menjadi atensi penuh KPK.

 

Apalagi dengan munculnya surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD 2022 dan APBD Kabupaten perubahan 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

 

“Jelas dalam surat edaran tersebut seluruh penyusunan, pembahasan hingga pematangan Rancangan APBD tahun 2022 harus sesuai ketentuan dan imbauan agar menghindarkan dari tindakan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan potensi benturan kepentingan,” kata Asta Dharma.

 

“Jika ada temuan KPK soal RAPBD tahun 2022 kami tidak ikut campur dan bertanggung jawab,” sambungnya.

 

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem Ida Ayu Ketut Candrawati. Fraksi Nasdem secara tegas juga menolak pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan. Karena pihaknya ingin transparansi penggunaan anggaran.

 

“Kita sebenarnya ingin membenahi, kita ingin menanyakan pos-pos anggaran dimana saja, berapa dan sasarannya seperti apa. Namun tidak ada jawaban pasti. Kita takut ada apa, kalau kita menyetujui kita juga ikut kena. Apalagi ini Tabanan sedang atensi penuh dan obok-obok Tabanan. khawatir jadi temuan kembali. Jadi kami jangan ikut diseret-seret,” bebernya.

 

Meski ditolak Golkar dan Nasdem, pengesahan Ranperda APBD 2022 tetap jalan melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (23/11) via meeting zoom. Dalam rapat paripurna tersebut disetujui pendapatan daerah sebesar Rp1.738.876.032.211. Sedangkan belanja daerah disepakati Rp1.763.676.032.211. Sehingga APBD Tabanan mengalami defisit Rp24.800.000.000. Untuk menutupi defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp24.800.000.000. 

Sekadar diketahui, tanggal 27 Oktober 2021 lalu tim penyidik dari KPK menggeledah sejumlah kantor di Pemkab Tabanan. Di antaranya Kantor DPRD, Bakeuda, Bapelitbang, dan Dinas PU Tabanan.



TABANAN – Penolakan dalam pengesahan Ranperda APBD 2022 yang dilakukan Fraksi Golkar dan Nasdem juga terkait KPK yang masih menyoroti Kabupaten Tabanan. Apalagi, saat ini KPK masih menyidik dugaan korupsi dana insentif daerah (DID) tahun 2018.

 

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tabanan I Made Asta Dharma menyebut kekhawatiran pihaknya soal terjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali. Karena ini soal anggaran yang dibahas antara DPRD dengan TAPD. Pasalnya saat ini Tabanan sedang menjadi atensi penuh KPK.

 

Apalagi dengan munculnya surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD 2022 dan APBD Kabupaten perubahan 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

 

“Jelas dalam surat edaran tersebut seluruh penyusunan, pembahasan hingga pematangan Rancangan APBD tahun 2022 harus sesuai ketentuan dan imbauan agar menghindarkan dari tindakan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan potensi benturan kepentingan,” kata Asta Dharma.

 

“Jika ada temuan KPK soal RAPBD tahun 2022 kami tidak ikut campur dan bertanggung jawab,” sambungnya.

 

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem Ida Ayu Ketut Candrawati. Fraksi Nasdem secara tegas juga menolak pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan. Karena pihaknya ingin transparansi penggunaan anggaran.

 

“Kita sebenarnya ingin membenahi, kita ingin menanyakan pos-pos anggaran dimana saja, berapa dan sasarannya seperti apa. Namun tidak ada jawaban pasti. Kita takut ada apa, kalau kita menyetujui kita juga ikut kena. Apalagi ini Tabanan sedang atensi penuh dan obok-obok Tabanan. khawatir jadi temuan kembali. Jadi kami jangan ikut diseret-seret,” bebernya.

 

Meski ditolak Golkar dan Nasdem, pengesahan Ranperda APBD 2022 tetap jalan melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (23/11) via meeting zoom. Dalam rapat paripurna tersebut disetujui pendapatan daerah sebesar Rp1.738.876.032.211. Sedangkan belanja daerah disepakati Rp1.763.676.032.211. Sehingga APBD Tabanan mengalami defisit Rp24.800.000.000. Untuk menutupi defisit tersebut ditutup dari pembiayaan netto sebesar Rp24.800.000.000. 

Sekadar diketahui, tanggal 27 Oktober 2021 lalu tim penyidik dari KPK menggeledah sejumlah kantor di Pemkab Tabanan. Di antaranya Kantor DPRD, Bakeuda, Bapelitbang, dan Dinas PU Tabanan.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/