Untuk Atasi Covid-19, Bupati Jembrana Akan Tunda Proyek Infrastruktur

NEGARA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya menyiapkan anggaran tambahan untuk penanganan wabah tersebut.

Tamba menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Salah satunya dengan menunda anggaran untuk proyek infrastruktur yang menggunakan APBD Jembrana.

Dia pun menyebutkan, salah satunya proyek infrastruktur yang akan ditunda adalah lanjutan pembangunan mal pelayanan public. Dengan cara itu, maka Pemkab Jembrana akan ada cadangan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Situasi di tengah pandemi ini darurat, jadi untuk pembangunan infrastruktur tunda dulu. Kita selamatkan dulu manusianya, ekonomi kreatif tetap dijalankan,” terangnya.

Wabah Covid-19 memang membutuhkan penanganan serius, termasuk dari kesiapann anggaran. Sebagai contoh kecil adalah untuk melakukan isolasi kasus terkonfirmasi, khususnya di hotel, itu membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Bahkan, isolasi di Jembrana sampai saat ini masih menunggak bayar ke pihak hotel. Memang itu, tanggungan Pemerintah Pusat. Walau begitu, kasus Covid-19 yang meningkat belakangan ini juga mulai membuat isolasi di hotel milik Pemkab Jembrana hampir penuh.

Sehingga Bupati Tamba menyebut untuk mengantisipasi bila isolasi di hotel milik Pemkab Jembrana penuh, harus menyiapkan temppat isolasi tambahan. Dan itu membutuhkan biaya.

Karena bupati mengkhawatirkan kasus melonjak lagi dan tidak ada tempat lagi untuk isolasi bagi kasus terkonfirmasi tanpa gejala.

“Khawatirnya jika ada kondisi terburuk tidak ada tempat lagi karantina OTG, kalau utangnya belum dibayar tidak bisa pakai lagi hotel,” ungkapnya.

Isolasi di hotel tersebut sebelumnya merupakan kebijakan pemerintah pusat, termasuk anggaran. Namun sejak bulan Februari lalu, hingga saat ini pembayaran hotel milik swasta yang merupakan tanggungan pemerintah pusat belum dibayar.

Sedangkan isolasi hotel yang saat ini masih dilakukan di Jembrana, menggunakan hotel milik pemerintah kabupaten, sehingga menggunakan anggaran dari BPBD Jembrana.

NEGARA – Bupati Jembrana, I Nengah Tamba mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19. Salah satunya menyiapkan anggaran tambahan untuk penanganan wabah tersebut.

Tamba menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Salah satunya dengan menunda anggaran untuk proyek infrastruktur yang menggunakan APBD Jembrana.

Dia pun menyebutkan, salah satunya proyek infrastruktur yang akan ditunda adalah lanjutan pembangunan mal pelayanan public. Dengan cara itu, maka Pemkab Jembrana akan ada cadangan anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Situasi di tengah pandemi ini darurat, jadi untuk pembangunan infrastruktur tunda dulu. Kita selamatkan dulu manusianya, ekonomi kreatif tetap dijalankan,” terangnya.

Wabah Covid-19 memang membutuhkan penanganan serius, termasuk dari kesiapann anggaran. Sebagai contoh kecil adalah untuk melakukan isolasi kasus terkonfirmasi, khususnya di hotel, itu membutuhkan anggaran yang tak sedikit.

Bahkan, isolasi di Jembrana sampai saat ini masih menunggak bayar ke pihak hotel. Memang itu, tanggungan Pemerintah Pusat. Walau begitu, kasus Covid-19 yang meningkat belakangan ini juga mulai membuat isolasi di hotel milik Pemkab Jembrana hampir penuh.

Sehingga Bupati Tamba menyebut untuk mengantisipasi bila isolasi di hotel milik Pemkab Jembrana penuh, harus menyiapkan temppat isolasi tambahan. Dan itu membutuhkan biaya.

Karena bupati mengkhawatirkan kasus melonjak lagi dan tidak ada tempat lagi untuk isolasi bagi kasus terkonfirmasi tanpa gejala.

“Khawatirnya jika ada kondisi terburuk tidak ada tempat lagi karantina OTG, kalau utangnya belum dibayar tidak bisa pakai lagi hotel,” ungkapnya.

Isolasi di hotel tersebut sebelumnya merupakan kebijakan pemerintah pusat, termasuk anggaran. Namun sejak bulan Februari lalu, hingga saat ini pembayaran hotel milik swasta yang merupakan tanggungan pemerintah pusat belum dibayar.

Sedangkan isolasi hotel yang saat ini masih dilakukan di Jembrana, menggunakan hotel milik pemerintah kabupaten, sehingga menggunakan anggaran dari BPBD Jembrana.