alexametrics
27.6 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Sopir Protes, DLH: Pengurangan Hari Kerja Karena Refocusing Anggaran

SINGARAJA – Puluhan sopir dan buruh angkut sampah yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi Gedung DPRD Buleleng. Mereka mengadukan pengurangan hari kerja, yang berdampak pada pemasukan buruh angkut.

Sopir-sopir itu secara spontan mendatangi Gedung DPRD Buleleng pada pukul 10.00 pagi. Mereka datang dengan memanfaatkan sembilan unit truk sampah.

Para sopir itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Putu Dana.

Di hadapan Supriatna, para sopir langsung mengadukan keluhan mereka. Keluhan yang utama ialah pengurangan hari kerja, servis kendaraan, serta perlindungan pada para buruh.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng Ariston Adhi Pamungkas mengungkapkan, kebijakan terkait pengurangan hari kerja sebenarnya sudah sempat dikomunikasikan pada para sopir dan buruh.

Baca Juga:  Dewan Kritik Pedas Pemkab Buleleng

Menurutnya, pengurangan hari kerja itu semata-mata terbatasnya anggaran di DLH Buleleng. “Ini kendala anggaran. Jadi seperti kita tahu, di bulan Maret ada refocusing anggaran.

Semua tertuju untuk covid. Termasuk anggaran kami pun ikut ke sana. Nah anggaran itu kami bagi secara proporsional. Bagaimana caranya biar kendaraan bisa jalan, pekerja juga bisa tetap bertugas,” ujarnya.

Semula DLH Buleleng berupaya sebisa mungkin agar biaya yang terkait dengan operasional sampah dan tenaga kebersihan tak mengalami pengurangan.

Namun, kondisi fiskal daerah cukup tertekan. Sehingga pemangkasan anggaran harus dilakukan lebih dalam lagi. Dampaknya hari kerja para THL harus dikurangi dua hari dalam sebulan.

“Kalau lihat kontrak kerja, sebenarnya ada klausul kalau ada keterbatasan keuangan daerah, mereka harus mengerti,” imbuhnya.

Baca Juga:  Anjing Positif Rabies Terkam Dua Warga di Melaya

Kini, kata Ariston, pihak DLH sudah berupaya mengajukan tambahan pagu anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Total tambahan anggaran yang diajukan disebut sekitar Rp 500 juta. Saat ini DLH Buleleng masih menanti kepastian dari TAPD, apakah pengajuan tambahan anggaran itu akan disetujui atau tidak.

“Ini masih berproses. Mudah-mudahan ada pagu anggaran. Kalau tidak ada pagu, kami tentu akan diskusi lagi dengan rekan-rekan di lapangan dan menyampaikan kondisi yang kami hadapi seperti apa,” tukas Ariston. 



SINGARAJA – Puluhan sopir dan buruh angkut sampah yang bertugas pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng, mendatangi Gedung DPRD Buleleng. Mereka mengadukan pengurangan hari kerja, yang berdampak pada pemasukan buruh angkut.

Sopir-sopir itu secara spontan mendatangi Gedung DPRD Buleleng pada pukul 10.00 pagi. Mereka datang dengan memanfaatkan sembilan unit truk sampah.

Para sopir itu diterima Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna didampingi Sekretaris DPRD Buleleng Putu Dana.

Di hadapan Supriatna, para sopir langsung mengadukan keluhan mereka. Keluhan yang utama ialah pengurangan hari kerja, servis kendaraan, serta perlindungan pada para buruh.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buleleng Ariston Adhi Pamungkas mengungkapkan, kebijakan terkait pengurangan hari kerja sebenarnya sudah sempat dikomunikasikan pada para sopir dan buruh.

Baca Juga:  Racuni Anjing, Ribut Ditangkap Lagi, Pelaku Nyaris Dikeroyok Massa

Menurutnya, pengurangan hari kerja itu semata-mata terbatasnya anggaran di DLH Buleleng. “Ini kendala anggaran. Jadi seperti kita tahu, di bulan Maret ada refocusing anggaran.

Semua tertuju untuk covid. Termasuk anggaran kami pun ikut ke sana. Nah anggaran itu kami bagi secara proporsional. Bagaimana caranya biar kendaraan bisa jalan, pekerja juga bisa tetap bertugas,” ujarnya.

Semula DLH Buleleng berupaya sebisa mungkin agar biaya yang terkait dengan operasional sampah dan tenaga kebersihan tak mengalami pengurangan.

Namun, kondisi fiskal daerah cukup tertekan. Sehingga pemangkasan anggaran harus dilakukan lebih dalam lagi. Dampaknya hari kerja para THL harus dikurangi dua hari dalam sebulan.

“Kalau lihat kontrak kerja, sebenarnya ada klausul kalau ada keterbatasan keuangan daerah, mereka harus mengerti,” imbuhnya.

Baca Juga:  Dana KIS Hanya Cukup 10 Bulan, Ini Kata Kepala BPKPD Buleleng

Kini, kata Ariston, pihak DLH sudah berupaya mengajukan tambahan pagu anggaran pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Total tambahan anggaran yang diajukan disebut sekitar Rp 500 juta. Saat ini DLH Buleleng masih menanti kepastian dari TAPD, apakah pengajuan tambahan anggaran itu akan disetujui atau tidak.

“Ini masih berproses. Mudah-mudahan ada pagu anggaran. Kalau tidak ada pagu, kami tentu akan diskusi lagi dengan rekan-rekan di lapangan dan menyampaikan kondisi yang kami hadapi seperti apa,” tukas Ariston. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/