alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Pemutihan Piutang di RSUD Buleleng Bisa Dihapus Setelah Ada Audit BPK

SINGARAJA– Pemerintah mengklaim tetap membuka peluang untuk melakukan pemutihan alias penghapusan piutang di RSUD Buleleng yang menggunung.

Hanya saja pemerintah tak bisa serta merta melakukan pemutihan piutang. Upaya itu baru bisa dilakukan,  setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai catatan, jumlah piutang di RSUD Buleleng ini pun sempat menjadi sorotan Komisi IV DPRD Buleleng.

Dewan meminta agar pemerintah memasang dana talangan di RSUD Buleleng, guna menutupi piutang tersebut. Bila tidak bisa, pemerintah didesak melakukan pemutihan tagihan. Agar catatan piutang itu tak menjadi bola salju.

Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, nominal piutang masyarakat di RSUD Buleleng sebenarnya relatif sama dari tahun ke tahun.

Adapun besaran piutang yakni antara Rp 600 juta hingga Rp 800 juta per tahun.

Pemerintah sebenarnya sudah berencana melakukan penghapusan piutang tersebut.

Hanya saja, menurut Suyasa, piutang tersebut tak bisa serta merta dilakukan.

Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penagihan terlebih dulu. Mulai dari mengundang pemilik utang secara patut untuk menyelesaikan kewajibannya, mendatangi rumah pemilik utang dalam rangka penagihan, hingga nantinya mengusulkan pemutihan piutang.

“Tidak bisa langsung kami putihkan. Memang ada beberapa yang kami putihkan, ada juga beberapa yang akhirnya membayar. Karena saat kami jajagi, ternyata kondisinya mampu. Tapi mengaku sebagai pasien tidak mampu,” kata Suyasa.

Sebelum pemutihan dilakukan, tim penagihan di RSUD Buleleng diwajibkan melakukan verifikasi lapangan terlebih dulu.

Apabila pasien dinyatakan masuk dalam kategori keluarga tidak mampu, maka upaya pemutihan akan segera dilakukan.

“Banyak parameter yang harus dipenuhi. Misalnya saat diverifikasi, ditemukan masyarakat miskin. Jangankan bayar biaya perawatan, rumah saja nggak punya. Yang seperti ini pasti kami putihkan,” imbuhnya.

Apakah piutang yang muncul pada tahun 2020 ini bisa segera diputihkan? Suyasa menyebut piutang itu harus melalui audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dulu. “Kalau sudah diakui jadi piutang, kami akan lakukan upaya penagihan. Kalau upaya penagihan mentok, baru diputihkan. Tidak bisa langsung kami putihkan. Ada tahapan yang harus dilalui,” tegasnya.

Sekadar diketahui jumlah piutang di RSUD Buleleng hingga akhir November lalu, mencapai Rp 600 juta. Itu artinya dalam sebulan ada piutang sebesar Rp 50 juta hingga Rp 55 juta yang masuk dalam pembukuan manajemen rumah sakit. Sebagian besar piutang itu masuk dari warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 



SINGARAJA– Pemerintah mengklaim tetap membuka peluang untuk melakukan pemutihan alias penghapusan piutang di RSUD Buleleng yang menggunung.

Hanya saja pemerintah tak bisa serta merta melakukan pemutihan piutang. Upaya itu baru bisa dilakukan,  setelah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sesuai catatan, jumlah piutang di RSUD Buleleng ini pun sempat menjadi sorotan Komisi IV DPRD Buleleng.

Dewan meminta agar pemerintah memasang dana talangan di RSUD Buleleng, guna menutupi piutang tersebut. Bila tidak bisa, pemerintah didesak melakukan pemutihan tagihan. Agar catatan piutang itu tak menjadi bola salju.

Sekkab Buleleng Gede Suyasa mengatakan, nominal piutang masyarakat di RSUD Buleleng sebenarnya relatif sama dari tahun ke tahun.

Adapun besaran piutang yakni antara Rp 600 juta hingga Rp 800 juta per tahun.

Pemerintah sebenarnya sudah berencana melakukan penghapusan piutang tersebut.

Hanya saja, menurut Suyasa, piutang tersebut tak bisa serta merta dilakukan.

Pemerintah harus melakukan upaya-upaya penagihan terlebih dulu. Mulai dari mengundang pemilik utang secara patut untuk menyelesaikan kewajibannya, mendatangi rumah pemilik utang dalam rangka penagihan, hingga nantinya mengusulkan pemutihan piutang.

“Tidak bisa langsung kami putihkan. Memang ada beberapa yang kami putihkan, ada juga beberapa yang akhirnya membayar. Karena saat kami jajagi, ternyata kondisinya mampu. Tapi mengaku sebagai pasien tidak mampu,” kata Suyasa.

Sebelum pemutihan dilakukan, tim penagihan di RSUD Buleleng diwajibkan melakukan verifikasi lapangan terlebih dulu.

Apabila pasien dinyatakan masuk dalam kategori keluarga tidak mampu, maka upaya pemutihan akan segera dilakukan.

“Banyak parameter yang harus dipenuhi. Misalnya saat diverifikasi, ditemukan masyarakat miskin. Jangankan bayar biaya perawatan, rumah saja nggak punya. Yang seperti ini pasti kami putihkan,” imbuhnya.

Apakah piutang yang muncul pada tahun 2020 ini bisa segera diputihkan? Suyasa menyebut piutang itu harus melalui audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dulu. “Kalau sudah diakui jadi piutang, kami akan lakukan upaya penagihan. Kalau upaya penagihan mentok, baru diputihkan. Tidak bisa langsung kami putihkan. Ada tahapan yang harus dilalui,” tegasnya.

Sekadar diketahui jumlah piutang di RSUD Buleleng hingga akhir November lalu, mencapai Rp 600 juta. Itu artinya dalam sebulan ada piutang sebesar Rp 50 juta hingga Rp 55 juta yang masuk dalam pembukuan manajemen rumah sakit. Sebagian besar piutang itu masuk dari warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/