alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

Wayan Sudirta Bakal All Out Perjuangkan Keadilan Fiskal Bagi Bali

DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster meminta dan mengusulkan agar tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali.

Merespon dan menindaklanjuti usulan itu, Anggota Banggar DPR RI Dapil Bali I Wayan Sudirta mendukung langkah Gubernur Bali secara all out.

Bahkan, Wayan Sudirta menegaskan usulan tersebut akan menjadi catatan yang akan dibahas di Banggar DPR RI.

Menurut Wayan Sudirta, dukungan terhadap usulan gubernur itu, karena ia memandang, dalam kondisi terpuruk akibat dampak pandemi seperti saat ini, Bali sudah semestinya mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan dari pusat.

“Apalagi perekonomian Bali tidak seperti daerah lain. Perekonomian Bali hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Tidak seperti Kalimantan Timur misalnya yang memiliki tambang,”ungkap Sudirta.

Terlebih lagi sebelum pandemi, kata Wayan Sudirta, Pariwisata Bali menjadi daerah penyumbang devisa terbanyak untuk nasional.

“Sehingga menurut saya dukungan atas permintaan atau usulan (Gubernur Bali) untuk dijadikan sebagai cacatan dan diperjuangkan bukanlah sesuatu hal yang berlebihan dan wajar,”imbuhnya.

Justru kata Wayan Sudirta, dalam situasi sulit saat ini, sudah selayaknya pusat memberikan perhatian dengan meberikan perlakukan, kekhususan, dan aturan/ kebijakan asimetris atau tidak sama rata.

“Bukan saat semanis madu saja Bali mampu menyumbang dan dinikmati pusat. Namun juga ketika Bali dalam situasi pahit atau terpuruk. Sudah saatnya dan semestinya juga pusat mengakomodir, memberikan kekhususan, keistimewan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian akan terasa ada keadilan,”terang Sudirta.

Baca Juga:  Kesal Banyak Pengemplang Pajak Diam-Diam Jual Aset, Izin Diblokir

Belum lagi, imbuh Wayan Sudirta, dalam situasi sebelum pandemi, pariwisata Bali memberikan pelehan atau tetesan serta pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain.

“Jadi saat pariwisata bagus, Bali juga memberikan pelelahan ekonomi bagi daerah lain. Semisal hasil pertanian dari Lombok, Banyuwangi, Jember, batik dari Pekalongan, lukisan dari jogja bisa dikirim ke Bali. Termasuk tamu dari Bali kemudian terbang ke Wakatobi,”ujar Sudirta mencontohkan.

 Untuk itu, atas usulan dan permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal dikatakan Sudirta sangatlah layak.

“Tidak ada yang salah dengan kekhususan seperti itu. Sekali lagi sudah semestinya ada kebijakan asimetris dan tidak selalu sama rata untuk hal-hal tertentu dari pusat. Termasuk saat Bali yang sedang mengalami kondisi terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19,”tukas Wayan Sudirta.

Seperti diketahui, Gubernur Bali meminta agar tim Banggar DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah (Bali) yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali.

Dimana kata Koster, hampir 54 persen lebih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata.

Sedangkan akibat dampak pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan mobilitas diakuinya telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

Baca Juga:  Material Longsor Tersebar di 17 Titik

“Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran di Bali sepi. Pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tidak bergerak,” ungkap Gubernur Koster saat menerima kunjungan Tim Banggar DPR RI di Denpasar, Kamis (25/11/2021) kemarin.

Gubernur menambahkan, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan pariwisata sangat dirasakan khususnya bagi kabupaten/kota di Bali yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya bergantung pada pajak hotel dan restoran (PHR), seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Akibat pandemi, tiga daerah ini, imbuh Koster kesulitan menjalankan program pembangunan dan hanya mengandalkan atau bergantung pada dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan insentif.

Sayangnya sejumlah dana pusat itu diakui tidak cukup akibat beratnya tekanan fiskal.

“Saya contohkan Badung. Sebelum pandemi, PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagain besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp350 miliar saat itu cukup,”ungkapnya.

Namun dengan kondisi saat ini, Gubernur menyatakan tidak cukup. Pasalnya, untuk bayar gaji pegawai saja, Kabupaten Badung membutuhkan dana sebesar Rp700 miliar.

“Badung menghadapi tekanan fiskal yang sangat berat. Begitu juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar,”imbuh Wayan Koster

Untuk itu, selaku kepala daerah yang juga pernah duduk di DPR RI selama tiga periode, pihaknya berharap adanya kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu akibat dampak pandemi Covid-19. 

DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster meminta dan mengusulkan agar tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali.

Merespon dan menindaklanjuti usulan itu, Anggota Banggar DPR RI Dapil Bali I Wayan Sudirta mendukung langkah Gubernur Bali secara all out.

Bahkan, Wayan Sudirta menegaskan usulan tersebut akan menjadi catatan yang akan dibahas di Banggar DPR RI.

Menurut Wayan Sudirta, dukungan terhadap usulan gubernur itu, karena ia memandang, dalam kondisi terpuruk akibat dampak pandemi seperti saat ini, Bali sudah semestinya mendapat perlakuan khusus dan keistimewaan dari pusat.

“Apalagi perekonomian Bali tidak seperti daerah lain. Perekonomian Bali hanya bertumpu pada sektor pariwisata. Tidak seperti Kalimantan Timur misalnya yang memiliki tambang,”ungkap Sudirta.

Terlebih lagi sebelum pandemi, kata Wayan Sudirta, Pariwisata Bali menjadi daerah penyumbang devisa terbanyak untuk nasional.

“Sehingga menurut saya dukungan atas permintaan atau usulan (Gubernur Bali) untuk dijadikan sebagai cacatan dan diperjuangkan bukanlah sesuatu hal yang berlebihan dan wajar,”imbuhnya.

Justru kata Wayan Sudirta, dalam situasi sulit saat ini, sudah selayaknya pusat memberikan perhatian dengan meberikan perlakukan, kekhususan, dan aturan/ kebijakan asimetris atau tidak sama rata.

“Bukan saat semanis madu saja Bali mampu menyumbang dan dinikmati pusat. Namun juga ketika Bali dalam situasi pahit atau terpuruk. Sudah saatnya dan semestinya juga pusat mengakomodir, memberikan kekhususan, keistimewan dalam bentuk kebijakan maupun Undang-Undang APBN untuk Bali. Sehingga dengan demikian akan terasa ada keadilan,”terang Sudirta.

Baca Juga:  Hujan Lebat Picu Tanah Longsor dan Pohon Tumbang di Karangasem

Belum lagi, imbuh Wayan Sudirta, dalam situasi sebelum pandemi, pariwisata Bali memberikan pelehan atau tetesan serta pengaruh positif bagi perekonomian di daerah lain.

“Jadi saat pariwisata bagus, Bali juga memberikan pelelahan ekonomi bagi daerah lain. Semisal hasil pertanian dari Lombok, Banyuwangi, Jember, batik dari Pekalongan, lukisan dari jogja bisa dikirim ke Bali. Termasuk tamu dari Bali kemudian terbang ke Wakatobi,”ujar Sudirta mencontohkan.

 Untuk itu, atas usulan dan permintaan agar Bali mendapat kebijakan khusus untuk keadilan fiskal dikatakan Sudirta sangatlah layak.

“Tidak ada yang salah dengan kekhususan seperti itu. Sekali lagi sudah semestinya ada kebijakan asimetris dan tidak selalu sama rata untuk hal-hal tertentu dari pusat. Termasuk saat Bali yang sedang mengalami kondisi terpuruk akibat dampak pandemi Covid-19,”tukas Wayan Sudirta.

Seperti diketahui, Gubernur Bali meminta agar tim Banggar DPR RI ikut memperjuangkan kebijakan khusus untuk keadilan fiskal di daerah (Bali) yang paling terdampak pandemi Covid-19.

Usulan Wayan Koster, itu disampaikan berdasarkan situasi sulit yang dihadapi di sektor perekonomian Bali.

Dimana kata Koster, hampir 54 persen lebih Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali bertumpu pada sektor pariwisata.

Sedangkan akibat dampak pandemi yang mengharuskan adanya pembatasan mobilitas diakuinya telah membawa pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian Bali.

Baca Juga:  OMG! Tabung Melon Terbakar, Pedagang Pulukan Alami Luka Bakar

“Pariwisata terhenti total sehingga hotel dan restoran di Bali sepi. Pasar oleh-oleh sepi dan perekonomian Bali tidak bergerak,” ungkap Gubernur Koster saat menerima kunjungan Tim Banggar DPR RI di Denpasar, Kamis (25/11/2021) kemarin.

Gubernur menambahkan, beratnya beban fiskal akibat keterpurukan pariwisata sangat dirasakan khususnya bagi kabupaten/kota di Bali yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya bergantung pada pajak hotel dan restoran (PHR), seperti Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Akibat pandemi, tiga daerah ini, imbuh Koster kesulitan menjalankan program pembangunan dan hanya mengandalkan atau bergantung pada dana pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil, dan insentif.

Sayangnya sejumlah dana pusat itu diakui tidak cukup akibat beratnya tekanan fiskal.

“Saya contohkan Badung. Sebelum pandemi, PAD-nya lebih dari Rp3 triliun dan sebagain besar bersumber dari PHR. Karena PAD-nya besar, maka DAU yang hanya Rp350 miliar saat itu cukup,”ungkapnya.

Namun dengan kondisi saat ini, Gubernur menyatakan tidak cukup. Pasalnya, untuk bayar gaji pegawai saja, Kabupaten Badung membutuhkan dana sebesar Rp700 miliar.

“Badung menghadapi tekanan fiskal yang sangat berat. Begitu juga Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar,”imbuh Wayan Koster

Untuk itu, selaku kepala daerah yang juga pernah duduk di DPR RI selama tiga periode, pihaknya berharap adanya kebijakan untuk daerah yang celah fiskalnya terganggu akibat dampak pandemi Covid-19. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/