Arus Penyeberangan Ketapang–Gilimanuk Mulai Normal, tapi Masih Perlu Armada Tambahan
NEGARA, Radar Bali.id – Setelah berminggu-minggu diwarnai antrean kendaraan hingga mengular panjang, arus penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk mulai kembali normal.
Dalam sepekan terakhir, kepadatan kendaraan berangsur mereda. Bahkan, pada siang hari, aktivitas kendaraan di kawasan pelabuhan terpantau lengang.
Meski demikian, antrean masih sesekali muncul pada malam hingga dini hari. Namun, kepadatan tersebut tidak berlangsung lama dan segera terurai setelah kendaraan diberangkatkan pada Jumat (9/10/2026).
Manajer Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Bintang Felfian, 40, mengatakan bahwa saat ini antrean di Pelabuhan Ketapang maupun Gilimanuk sudah tidak ada.
”Kalau untuk antrean sekarang sudah tidak ada, baik di Ketapang maupun Gilimanuk. Hanya saja, sempat ada laporan petugas di Gilimanuk pada pagi hari sekitar pukul 06.00 Wita. Tetapi, tidak berlangsung lama, langsung diseberangkan semua,” ujarnya pada Jumat (9/10/2026).
Kendati kondisi mulai kondusif, potensi antrean belum sepenuhnya hilang. Perbaikan dermaga MB II di Pelabuhan Gilimanuk berdampak pada berkurangnya kapasitas layanan penyeberangan.
Oleh karena itu, armada tambahan masih dibutuhkan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan, terutama ketika terjadi lonjakan pengguna jasa.
KMP Jatra I pun belum dikembalikan ke lintasan asalnya. Berdasarkan surat terbaru Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tertanggal Jumat (9/10/2026), kapal tersebut diperpanjang operasionalnya di lintasan Ketapang–Gilimanuk selama sebulan ke depan. Perpanjangan ini diharapkan menjadi penyangga kapasitas penyeberangan selama proses perbaikan dermaga berlangsung.
Pengalaman antrean panjang selama lebih dari sebulan menjadi pengingat bahwa kelancaran penyeberangan tidak hanya bergantung pada kondisi arus kendaraan, tetapi juga kesiapan armada dan kapasitas dermaga.
Pihak ASDP terus memantau pergerakan kendaraan di kawasan pelabuhan maupun akses jalan menuju pelabuhan. Pola operasi juga disesuaikan dengan kondisi lapangan melalui koordinasi bersama pemangku kepentingan terkait. [*]
