Dirut Bank BPD Bali Sambut Positif Buku "Kompas Moral Wartawan" Karya Jurnalis Senior Edo
DENPASAR, radarbali.jawapos.com – Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, I Nyoman Sudharma, S.H., M.H., menyambut positif Buku "KOMPAS MORAL WARTAWAN: Menjaga Arah Jurnalisme, Melindungi Hak Publik di Era Digital" karya Jurnalis Senior Bali, Emmanuel Dewata Oja (Edo).
Sambutan positif tersebut diungkapkan saat penulis buku, Edo bersama pemilik media MCWNews.com yang juga Editor buku, Jeffry Karangan, melakukan audiensi dengan Dirut PT Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, didampingi Sanjaya Caesar, S.H., M.H. Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, di ruang kerjanya Kamis (5/11/2026).
Meski belum sempat membaca seluruh isi buku, namun Dirut PT Bank BPD Bali dapat menangkap pesan-pesan inti dari buku setebal 325 halaman, yang baru saja diluncurkan secara resmi oleh Gubernur Bali, Wayan Koster tersebut.
"Karena dalam buku ini juga dibahas bagaimana hak-hak publik jika menjadi berita dan bagaimana publik membangun relasi positif dengan media, maka menurut saya buku ini penting menjadi referensi siapapun dalam berhubungan dengan media," ujarnya.
Sementara, penulis buku, Edo, menjelaskan secara singkat substansi buku sekaligus misi yang ingin dibangun melalui penerbitannya, terutama mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara kemerdekaan pers, profesionalisme wartawan, dan perlindungan hak-hak publik.
Edo yang juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali menjelaskan, buku tersebut tidak hanya berbicara tentang bagaimana wartawan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami hak-haknya ketika menjadi subjek atau objek pemberitaan.
Menurutnya, hubungan antara pers dan publik tidak seharusnya dibangun dalam suasana saling berhadapan.
Kemerdekaan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik, sementara publik perlu memahami hak-haknya agar dapat berinteraksi secara sehat dengan media.
"Pers membutuhkan kompas moral agar tidak kehilangan arah, sementara publik membutuhkan pengetahuan agar tidak kehilangan hak. Dua hal ini harus berjalan beriringan dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang sehat," ujar Edo.