Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Baru 48 Persen, DPRD Bali Dorong Perda, Minta JHT Bebas Pajak
DENPASAR, radarbali.id – Berbeda dengan BPJS Kesehatan, cakupan kepesertaan masyarakat Bali dalam BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 48 persen.
Masih banyak perusahaan yang belum melindungi pegawainya. Bahkan, pekerja rentan kecelakaan seperti asisten rumah tangga (ART), petani, nelayan, hingga tukang panggul pun luput dari perlindungan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bali usai bertemu dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Lantai 2 DPRD Bali, kemarin (9/11).“Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya Perda ya harus kita miliki,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta.
DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan kini mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum yang kuat bagi perlindungan pekerja. Pasalnya, Bali hingga saat ini belum memiliki Perda Ketenagakerjaan.
Di Indonesia sendiri, baru dua provinsi yang mengesahkan Perda Ketenagakerjaan spesifik yang mengatur BPJS Ketenagakerjaan atau perlindungan sosial.
“Nah, nanti kami dari DPRD Provinsi Bali, setelah menerima beliau dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan lapor dulu kepada Pak Ketua bahwa kemungkinan kita akan mengusulkan Perda inisiatif Dewan,” terang Suwirta.
Besaran iuran sebesar Rp16.800 per bulan, pembiayaan tersebut dinilai sangat memungkinkan untuk diakomodasi oleh APBD Bali. Terutama bagi masyarakat kurang mampu yang masuk dalam kategori desil 1–5.
“Ya banyak. Kalau saya lihat di pasar ada tukang suwun, itu kan lingsir-lingsir (lansia). Saya masih ingat dulu, ini beliau juga ingat kan. Saya sampai 80 orang saya bayarin pakai dana operasional saya waktu itu untuk masyarakat Klungkung, karena waktu itu regulasi masih belum memungkinkan. Tapi kan tidak selamanya bisa seperti itu,” terang mantan Bupati Klungkung ini.
Melihat kondisi tersebut, usai mendapat paparan dari BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IV DPRD Bali mendesak pemerintah untuk hadir memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warga sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Perda diperuntukkan khusus untuk mengatur jaminan kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian.
“Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo,” cetus Suwirta.
Selain dorongan regulasi, Suwirta menyarankan BPJS Ketenagakerjaan untuk gencar turun ke lapangan dan berkolaborasi dengan lembaga keuangan lokal seperti LPD maupun Koperasi. Langkah ini penting agar seluruh pemberi kerja menjalankan kewajibannya mendaftarkan tenaga kerja.
“Kemudian LPD juga nasabahnya. Ini semua sebenarnya dengan hitung-hitungan Rp16 ribu itu sangat bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,” jelasnya.
Kehadiran Perda dianggap krusial karena memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan pekerja penerima upah di Bali telah mencapai 65 persen, sedangkan pekerja bukan penerima upah baru tersentuh 38 persen.
