Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kuasa Hukum 42 KK Surati Pimpinan dan BK DPRD Bali

M
Penulis: Marsellus Pampur❯
Foto IST/ I Nengah Jumat selaku Kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK, mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026).
Foto IST/ I Nengah Jumat selaku Kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK, mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026).

Advertisement

DENPASAR, radarbali.jawapos.com - I Nengah Jumat selaku Kuasa hukum I Wayan Rama Suryandika dan 42 KK, mendatangi Sekretariat DPRD Bali, Kamis (19/11/2026). Ia menyampaikan surat permohonan perlindungan hukum dan meminta evaluasi.

Hal ini karena menurutnya ada dugaan intervensi oknum DPRD Bali dalam eksekusi tanah sengketa di Amed, Karangasem itu.

Tanah seluas 61 are yang rencananya dibangun Pura Sira Arya Kubon Tubuh Amed itu disengketakan sejak 2017. Setelah gugatan pada 2020, perkara bergulir hingga PK pada 2024.

Advertisement

Putusan memenangkan ahli waris I Ramia dan menghukum I Ketut Rundung dkk untuk meninggalkan lokasi.

Berbekal putusan inkracht, pihaknya mengajukan eksekusi ke PN Amlapura. Namun eksekusi yang dijadwalkan 12 November 2026 mendadak ditunda pada 9 November 2026 atas surat Polres Karangasem tertanggal 6 November 2026, dengan alasan situasi belum kondusif karena rencana pengerahan massa dan kunjungan Wakapolda Bali.

Padahal, persiapan sudah dilakukan, mulai dari alat berat, alat angkut, tenaga kerja, upacara, gudang, kelistrikan, ambulans, hingga DP.

Advertisement

Koordinasi dengan Polres Karangasem pun sudah dilakukan. Penundaan itu merugikan kliennya secara materiil.

Persoalan memanas setelah September 2026 rombongan Komisi I DPRD Bali mendatangi lokasi tanpa pemberitahuan. Surat 31 Agustus 2026 menyebut agenda cek aset provinsi, namun di lapangan justru mengecek tanah yang menunggu eksekusi. Kedatangan itu sempat ditolak masyarakat.

Keberatan makin menguat dengan rencana RDP Komisi I pada Senin (23/11/2026). Undangan tertanggal 16 November 2026 yang beredar via WhatsApp melibatkan BPN Bali, BPKAD, Satpol PP, DPRD Karangasem, BPN Karangasem, Camat, Kapolsek, Perbekel, Babinsa, Polres, hingga kelompok tertentu. Nengah Jimat menyebut namanya dan kliennya tercantum, namun hingga 19 November belum menerima undangan resmi.

Ia mempertanyakan pelibatan BPN karena objek tanah belum bersertifikat.

Advertisement
Editor : Rosihan Anwar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer