alexametrics
26.5 C
Denpasar
Wednesday, July 6, 2022

Tak Setuju Bali Lockdown, PHRI Usulkan Swab PCR Gratis Bagi Wisatawan

GIANYAR– Usulan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta agar Bali lockdown selama 2 (dua) minggu terus menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

 

Terbaru, atas usulan yang menimbulkan polemik itu menuai respon dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar Pande Mahayana Adityawarman.

 

Dikonfirmasi, Rabu (27/1), Adityawarman justru menilai kurang sreg dengan usulan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan asal Tampaksiring, Gianyar itu.

 

Alasannya, kata Adityawarman, usulan Bali lockdown membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, meski dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19, namun wacana ini dinilai akan sulit terwujud.

 

“Lockdown membutuhkan biaya yang sangat besar, visi pemerintah pusat tidak akan tercapai. Pusat menginginkan stabilitas penanganan kesehatan (pandemi covid-19) dan upaya menggerakan ekonomi. Aktifitas ekonomi bisa berjalan tentu dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat,”terangnya.

 

Apalagi, imbuh Adityawarman, Bali saat ini sedang menggenjot pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II yang akan berlangsung hingga 8 Februari 2021 mendatang.

 

“Jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga program PPKM berhasil dan kasus covid-19 bisa menurun,” ujarnya.

 

Lalu apa solusi yang ditawarkan PHRI? Ditanya demikian, Adityawarman menyatakan bahwa dari kalangan pariwisata, justru lebih menginginkan agar pemerintah pusat bisa menggartiskan biaya swab PCR bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

 

Bahkan menurutnya, langkah ini bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan PPKM Jilid II di Bali.

 

“Untuk mendorong kedatangan wisatawan domestik ke Bali memang  mereka tidak boleh dibebankan lagi dengan biaya tes swab PCR,” terangnya.

 

Pihaknya juga menyambut baik rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), RI, Sandiaga Salahuddin Uno berkantor di Bali.

 

Kehadiran Menparekraf di Bali diharapkan bisa mengetahui langsung segala kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Bali.

 

“Menparekraf bisa membuat master plan recovery pariwisata dari Bali,” pungkasnya.



GIANYAR– Usulan Ketua DPRD Gianyar I Wayan Tagel Winarta agar Bali lockdown selama 2 (dua) minggu terus menuai tanggapan dari sejumlah pihak.

 

Terbaru, atas usulan yang menimbulkan polemik itu menuai respon dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gianyar Pande Mahayana Adityawarman.

 

Dikonfirmasi, Rabu (27/1), Adityawarman justru menilai kurang sreg dengan usulan yang dilontarkan politisi PDI Perjuangan asal Tampaksiring, Gianyar itu.

 

Alasannya, kata Adityawarman, usulan Bali lockdown membutuhkan biaya yang sangat besar. Selain itu, meski dengan tujuan untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19, namun wacana ini dinilai akan sulit terwujud.

 

“Lockdown membutuhkan biaya yang sangat besar, visi pemerintah pusat tidak akan tercapai. Pusat menginginkan stabilitas penanganan kesehatan (pandemi covid-19) dan upaya menggerakan ekonomi. Aktifitas ekonomi bisa berjalan tentu dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) yang ketat,”terangnya.

 

Apalagi, imbuh Adityawarman, Bali saat ini sedang menggenjot pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid II yang akan berlangsung hingga 8 Februari 2021 mendatang.

 

“Jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga program PPKM berhasil dan kasus covid-19 bisa menurun,” ujarnya.

 

Lalu apa solusi yang ditawarkan PHRI? Ditanya demikian, Adityawarman menyatakan bahwa dari kalangan pariwisata, justru lebih menginginkan agar pemerintah pusat bisa menggartiskan biaya swab PCR bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Bali.

 

Bahkan menurutnya, langkah ini bisa dilaksanakan setelah pelaksanaan PPKM Jilid II di Bali.

 

“Untuk mendorong kedatangan wisatawan domestik ke Bali memang  mereka tidak boleh dibebankan lagi dengan biaya tes swab PCR,” terangnya.

 

Pihaknya juga menyambut baik rencana Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), RI, Sandiaga Salahuddin Uno berkantor di Bali.

 

Kehadiran Menparekraf di Bali diharapkan bisa mengetahui langsung segala kebijakan penanganan pandemi covid-19 di Bali.

 

“Menparekraf bisa membuat master plan recovery pariwisata dari Bali,” pungkasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/