alexametrics
24.8 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Terima Hibah Seharga Aqua Gelas, Ngakan: Mereka Bayar Pajak Juga Kecil

HIBAH Pariwisata yang diberikan kepada wajib pajak hotel dan restoran di Gianyar tidak sepenuhnya diambil pelaku usaha.

 

Dari total 1.894 penerima, hanya sekitar 787 pelaku usaha yang mengambil dana hibah.

Sisanya mundur dari daftar lantaran ada yang hanya dapat hibah Rp 2.000 atau seharga aqua (air mineral kemasan) gelas.

IB INDRA PRASETYA, Gianyar 

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Ngakan Ketut Jati Ambarsika, menyatakan, hibah pariwisata tahun 2020 itu diberikan kepada pengusaha yang sudah membayar pajak dengan nilai hibah sebesar Rp 94 miliar lebih untuk 1.894 pelaku usaha.

 

Sebelum hibah dibagikan, pihaknya bersama Dinas Pariwisata telah mengumpulkan wajib pajak di lima tempat.

Baca Juga:  Sekdes Belega Sempat Mediasi Masalah Lahan sebelum Gantung Diri

 

“Banyak yang mundur dengan kesadaran sendiri. Karena sejumlah alasan. Ada juga yang malas urus,” ungkapnya, Rabu (27/1).

 

Dikatakannya, pelaku usaha yang memperoleh hibah kecil itu karena jumlah pajak yang dibayarkan pada 2019 juga kecil.

 

“Misalnya yang punya omzet Rp 5 juta, wajib bayar pajak. Kalau bayarnya kecil, dapat hibah kecil,” imbuhnya menjelaskan.

 

Selain itu, kata Ngakan, perhitungan penerimaan hibah ini sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat.

 

“Ada rumus dari pusat. Bayar pajak 2019 dari pajak yang mereka bayar. 20 persen dari total bayar,” jelasnya.

Sebaliknya, bagi penerima hibah besar, mereka membayar pajak juga mencapai miliaran rupiah.

 

“Ada contoh, kalau bayar Rp 16 miliar, dapat Rp 3 miliar,” terangnya.

Baca Juga:  Kendala Beternak Tikus itu Kanibal Bila Belum Diberi Makan 

 

Untuk itu, pihaknya berharap, pengusaha taat membayarkan pajak kepada pemerintah daerah.

 

“Pajak daerah yang dipungut dari hotel itu adalah pajak oleh pengunjung yang dititipkan kepada hotel. Jadi mestinya dibayarkan. Tapi tak dibayarkan,” keluhnya.

 

Dalam beberapa kesempatan, pihaknya juga menyadarkan pengusaha untuk menyetorkan pajak pengunjung itu kepada BPKAD. “Banyak WP (Wajib Pajak) tidak menyetor meski memungut. Dia beraktivitas, misalnya swing, sudah operasional, nggak bayar pajak,” bebernya.

 

Kata dia, seharusnya WP sudah sadar. “Kenapa bayar pajak? Karena akses pemerintah berupa jalan. Contoh, bagaimana bangun jalan jembatan, dan fasilitas lainnya. Kan bukan pengusaha yang bangun jembatan sama akses jalan?,” pungkasnya.



HIBAH Pariwisata yang diberikan kepada wajib pajak hotel dan restoran di Gianyar tidak sepenuhnya diambil pelaku usaha.

 

Dari total 1.894 penerima, hanya sekitar 787 pelaku usaha yang mengambil dana hibah.

Sisanya mundur dari daftar lantaran ada yang hanya dapat hibah Rp 2.000 atau seharga aqua (air mineral kemasan) gelas.

IB INDRA PRASETYA, Gianyar 

Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Gianyar, Ngakan Ketut Jati Ambarsika, menyatakan, hibah pariwisata tahun 2020 itu diberikan kepada pengusaha yang sudah membayar pajak dengan nilai hibah sebesar Rp 94 miliar lebih untuk 1.894 pelaku usaha.

 

Sebelum hibah dibagikan, pihaknya bersama Dinas Pariwisata telah mengumpulkan wajib pajak di lima tempat.

Baca Juga:  Klaster Pasar Picu Penularan Covid-19, 6 Warga Buleleng Positif Corona

 

“Banyak yang mundur dengan kesadaran sendiri. Karena sejumlah alasan. Ada juga yang malas urus,” ungkapnya, Rabu (27/1).

 

Dikatakannya, pelaku usaha yang memperoleh hibah kecil itu karena jumlah pajak yang dibayarkan pada 2019 juga kecil.

 

“Misalnya yang punya omzet Rp 5 juta, wajib bayar pajak. Kalau bayarnya kecil, dapat hibah kecil,” imbuhnya menjelaskan.

 

Selain itu, kata Ngakan, perhitungan penerimaan hibah ini sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat.

 

“Ada rumus dari pusat. Bayar pajak 2019 dari pajak yang mereka bayar. 20 persen dari total bayar,” jelasnya.

Sebaliknya, bagi penerima hibah besar, mereka membayar pajak juga mencapai miliaran rupiah.

 

“Ada contoh, kalau bayar Rp 16 miliar, dapat Rp 3 miliar,” terangnya.

Baca Juga:  Dirancang Jadi Pelabuhan Yacth, Kemenpar Minta Pelabuhan Tua Dibenahi

 

Untuk itu, pihaknya berharap, pengusaha taat membayarkan pajak kepada pemerintah daerah.

 

“Pajak daerah yang dipungut dari hotel itu adalah pajak oleh pengunjung yang dititipkan kepada hotel. Jadi mestinya dibayarkan. Tapi tak dibayarkan,” keluhnya.

 

Dalam beberapa kesempatan, pihaknya juga menyadarkan pengusaha untuk menyetorkan pajak pengunjung itu kepada BPKAD. “Banyak WP (Wajib Pajak) tidak menyetor meski memungut. Dia beraktivitas, misalnya swing, sudah operasional, nggak bayar pajak,” bebernya.

 

Kata dia, seharusnya WP sudah sadar. “Kenapa bayar pajak? Karena akses pemerintah berupa jalan. Contoh, bagaimana bangun jalan jembatan, dan fasilitas lainnya. Kan bukan pengusaha yang bangun jembatan sama akses jalan?,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/