alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Kadisbud Karangasem Galau, Sulit Penuhi Syarat Pawai Ogoh-Ogoh

AMLAPURA – Kepala Dinas Kebudayaan (Kakadisbud) Karangasem sampai saat ni masih galau dalam memenuhi syarat pawai ogoh-ogoh. Karena itu, di Karangasem belum menentukan sikap terkait adanya Surat Edaran (SE) Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan SE Gubernur Bali yang mengizinkan pembuatan dan pawai ogoh-ogoh.

 

 

Diketahui, Surat MDA Bali bernomor : 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut hari suci Nyepi Saka 1944  yang mengizinkan ogoh-ogoh.

 

Begitu juga ada surat penegasan Gubernur Bali nomor 8.19.430/287/Kes/-Disbud, tentang Penegasan Pembuatan dan Pawai Ogoh-ogoh Menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Bali.

 

- Advertisement -

Pemkab Karangasem melalui Dinas Kebudayaan Karangasem masih akan melakukan rapat lanjutan dengan MDA Kabupaten Karangasem serta PHDI Karangasem untuk menentukan sikap tersebut.

 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Karangasem, I Wayan Astika mengungkapkan, menyikapi dua SE tersebut, Pemkab Karangasem pada prinsipnya mengikuti apa yang menjadi penegasan gubernur Bali melalui SE tertanggal 4 Januari 2022 itu.

Baca Juga:  Jumlah Dibatasi, Hanya Ada 284 Ogoh-ogoh Saat Pengrupukan di Jembrana

 

“Yang jelas penegasan Pemkab Karangasem terkait pembuatan dan pawai ogoh-ogoh mengacu pada penegasan SE Gubernur Bali. Intinya kami mengapresiasi,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (26/1).

 

Dalam SE MDA Provinsi Bali itu, setidaknya ada sebelas item persyaratan yang menjadi catatan kegiatan pawai ogoh-ogoh ini bisa berlangsung. Salah satunya penegakan protokol kesehatan (Prokos). Seperti pembatasan peserta maksimal 50 orang, melakukan tes rapid antigen dan bebas dari covid-19.

 

“Ini yang harus jadi pedoman masyarakat. Kami tidak melarang tidak juga mengiyakan. Tapi kami mengapresiasi kesempatan ruang yang diberikan kepada generasi muda,” kata Astika.

 

Namun dengan persyaratan itu, Astika mengatakan cukup sulit untuk dipenuhi masyarakat. Sesuai arahan Bupati Karangasem, harus ada pertimbangan, terlebih di masa pandemi ini.

 

Apalagi dengan adanya varian virus omicron yang diperkirakan meledak pada Februari dan Maret bertepatan dengan perayaan Nyepi 2022. Selain itu imbuh Astika, dari segi pembiayaan pembuatan ogoh-ogoh yang biasanya dapat sokongan dana dari masyarakat.

Baca Juga:  Kapolri Tak Persoalkan Pawai Ogoh-Ogoh, Tapi Wajib Swab PCR!

 

“Di tengan pandemi rasanya tidak elok meminta sumbangan sedangkan dalam situasi ekonomi sulit selama dua tahun lebih. Dari pertimbangan prokes dan lainnya secara logika sulit bisa dilakukan,” terang mantan Kadis Perpustakaan ini.

 

Pihaknya pun meminta untuk mengkonfirmasi kepada MDA Kabupaten Karangasem yang sudah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran majelis alit se kecamatan Karangasem.

 

“Tentu kami akan lakukan koordinasi lagi dalam rangka menentukan sikap terhadap dua SE itu. Kami tidak melarang hanya saja sulit melakukan persyaratan,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua MDA Karangasem I Ketut Alit Suardana dikonfirmasi terpisah mengungkapkan belum bisa memberikan pendapata soal sikap pawai ogoh-ogoh ini.

 

“Kami sudah koordinasi dengan Pemkab, PHDI. Hasilnya masih menunggu SE penegasan Bupati. Maaf kami belum bisa memberikan komentar agar tidak beda pendapat dengan kebijakan Pemkab. Karena dari SE Gubernur turunannya SE Bupati,” kata Alit.

- Advertisement -

AMLAPURA – Kepala Dinas Kebudayaan (Kakadisbud) Karangasem sampai saat ni masih galau dalam memenuhi syarat pawai ogoh-ogoh. Karena itu, di Karangasem belum menentukan sikap terkait adanya Surat Edaran (SE) Majelis Desa Adat (MDA) Bali dan SE Gubernur Bali yang mengizinkan pembuatan dan pawai ogoh-ogoh.

 

 

Diketahui, Surat MDA Bali bernomor : 009/SE/MDA-Prov Bali/XII/2021 tentang pembuatan dan pawai ogoh-ogoh menyambut hari suci Nyepi Saka 1944  yang mengizinkan ogoh-ogoh.

 

Begitu juga ada surat penegasan Gubernur Bali nomor 8.19.430/287/Kes/-Disbud, tentang Penegasan Pembuatan dan Pawai Ogoh-ogoh Menyambut Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944 tertanggal 4 Januari 2022 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota se-Bali.

 

Pemkab Karangasem melalui Dinas Kebudayaan Karangasem masih akan melakukan rapat lanjutan dengan MDA Kabupaten Karangasem serta PHDI Karangasem untuk menentukan sikap tersebut.

 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Karangasem, I Wayan Astika mengungkapkan, menyikapi dua SE tersebut, Pemkab Karangasem pada prinsipnya mengikuti apa yang menjadi penegasan gubernur Bali melalui SE tertanggal 4 Januari 2022 itu.

Baca Juga:  Tak Terpakai, 20 Ton Beras Pengungsi Rusak, 602 dus Mie Kedaluwarsa

 

“Yang jelas penegasan Pemkab Karangasem terkait pembuatan dan pawai ogoh-ogoh mengacu pada penegasan SE Gubernur Bali. Intinya kami mengapresiasi,” ujarnya dikonfirmasi Rabu (26/1).

 

Dalam SE MDA Provinsi Bali itu, setidaknya ada sebelas item persyaratan yang menjadi catatan kegiatan pawai ogoh-ogoh ini bisa berlangsung. Salah satunya penegakan protokol kesehatan (Prokos). Seperti pembatasan peserta maksimal 50 orang, melakukan tes rapid antigen dan bebas dari covid-19.

 

“Ini yang harus jadi pedoman masyarakat. Kami tidak melarang tidak juga mengiyakan. Tapi kami mengapresiasi kesempatan ruang yang diberikan kepada generasi muda,” kata Astika.

 

Namun dengan persyaratan itu, Astika mengatakan cukup sulit untuk dipenuhi masyarakat. Sesuai arahan Bupati Karangasem, harus ada pertimbangan, terlebih di masa pandemi ini.

 

Apalagi dengan adanya varian virus omicron yang diperkirakan meledak pada Februari dan Maret bertepatan dengan perayaan Nyepi 2022. Selain itu imbuh Astika, dari segi pembiayaan pembuatan ogoh-ogoh yang biasanya dapat sokongan dana dari masyarakat.

Baca Juga:  Mabisaka dan Pimsaka Dirgantara Bali Masa Bhakti 2021-2024 Dilantik

 

“Di tengan pandemi rasanya tidak elok meminta sumbangan sedangkan dalam situasi ekonomi sulit selama dua tahun lebih. Dari pertimbangan prokes dan lainnya secara logika sulit bisa dilakukan,” terang mantan Kadis Perpustakaan ini.

 

Pihaknya pun meminta untuk mengkonfirmasi kepada MDA Kabupaten Karangasem yang sudah melakukan rapat koordinasi dengan jajaran majelis alit se kecamatan Karangasem.

 

“Tentu kami akan lakukan koordinasi lagi dalam rangka menentukan sikap terhadap dua SE itu. Kami tidak melarang hanya saja sulit melakukan persyaratan,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Ketua MDA Karangasem I Ketut Alit Suardana dikonfirmasi terpisah mengungkapkan belum bisa memberikan pendapata soal sikap pawai ogoh-ogoh ini.

 

“Kami sudah koordinasi dengan Pemkab, PHDI. Hasilnya masih menunggu SE penegasan Bupati. Maaf kami belum bisa memberikan komentar agar tidak beda pendapat dengan kebijakan Pemkab. Karena dari SE Gubernur turunannya SE Bupati,” kata Alit.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/