26.5 C
Denpasar
Tuesday, May 30, 2023

Tetap Tolak, Berdalih Setujui Ranperda ABPD Karena Laksanakan Tupoksi

TABANAN– Wakil Ketua I DPRD Tabanan Ni Made Meliani yang juga anggota Fraksi Golkar akhirnya angkat bicara terkait keputusan dirinya ikut menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2022.

Saat di sidang paripurna yang digelar melalui meeting zoom, Selasa lalu (23/11), Meliani menyebut ada sekitar 32 orang anggota dewan hadir termasuk pula dirinya. Sisanya sebanyak 8 anggota dewan tidak hadir dengan keterangan izin.

“Saya sendiri hadir sidang paripurna selaku unsur pimpinan dewan. Begitu pula kenapa saya menyetujui pengesahan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan tahun 2022 dan menandatangani. Karena dalam kapasitas pimpinan. Saya ingin melaksanakan tugas saya dengan baik dan itu sudah menjadi tupoksinya,” terang Meliani, dikonfirmasi Jumat (26/11).

Diluar itu, soal sikap politik Fraksi Golkar yang menolak Ranperda APBD, Meliani mengaku tetap mengikuti dan tunduk terhadap sikap partai.

Apalagi itu menjadi keputusan saat rapat internal dari Fraksi Golkar Tabanan.

Sejatinya soal keputusan politik Fraksi Golkar, murni ingin bekerja secara bersama-sama kolektif dan kolegial antara eksekutif dan legislatif. Tidak ada kesenjangan dari 40 anggota dewan di Tabanan.

Baca Juga:  Dipulangkan, 36 Pengungsi Sutasoma Resah, Arga: Kami Masih Takut

“Kita mengelola wilayah ini kapasitasnya kan, kolektif kolegial sinergitas eksekutif dan legislatif. Jangan kita diajak begini begitu, namun pokok pikiran (pokir-pokir) kita saat reses tidak diakomodir. Saya mengerti sekali kondisi masyarakat di lapangan dan apa yang diinginkan ditengah kondisi susah dampak pandemi Covid-19. Inilah yang diinginkan Fraksi Golkar Tabanan mengapa menolak Ranperda ABPB,” jelasnya.   

Seperti diketahui pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan mendapat penolakan dua fraksi di DPRD Tabanan

Penolakan dua fraksi itu termuat dalam pandangan fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem. Hanya Fraksi PDIP yang menyetujui.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Dharma dan Ketua Fraksi Nasdem Ida Ayu Ketut Candrawati.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan Fraksi Golkar menolak. Diantaranya proses perencanaan dan penganggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan. Usulan dalam proses perencanaan harus berasal dari masyarakat melalui Musrembang dan perencanaan dan pengangaran berasal dari perangkat daerah dan anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Baca Juga:  Wantilan Pura Ludes Terbakar, Pemkab Klungkung Siap Bangun Ulang

“Dengan tidak ada kejelasan yang pasti tentang pokok-pokok pikiran dari fraksi Golkar DPRD Tabanan yang tidak diakomodir soal pandangan RAPBD tahun anggaran 2022. Kami tegas menolak pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan,” tegas Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Dharma.

Asta Dharma juga menyebut kekhawatiran pihaknya ada soal terjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali. Karena ini soal anggaran yang dibahas antara DPRD dengan TAPD. Pasalnya saat ini Tabanan sedang menjadi atensi penuh KPK.

Apalagi dengan munculnya surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD 2022 dan APBD Kabupaten perubahan 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

“Jelas dalam surat edaran tersebut seluruh penyusunan, pembahasan hingga pematangan rancangan APBD tahun 2022 harus sesuai ketentuan dan himbauan agar menghindarkan dari tindakan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan potensi benturan kepentingan,” ungkap Asta Dharma. 



TABANAN– Wakil Ketua I DPRD Tabanan Ni Made Meliani yang juga anggota Fraksi Golkar akhirnya angkat bicara terkait keputusan dirinya ikut menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2022.

Saat di sidang paripurna yang digelar melalui meeting zoom, Selasa lalu (23/11), Meliani menyebut ada sekitar 32 orang anggota dewan hadir termasuk pula dirinya. Sisanya sebanyak 8 anggota dewan tidak hadir dengan keterangan izin.

“Saya sendiri hadir sidang paripurna selaku unsur pimpinan dewan. Begitu pula kenapa saya menyetujui pengesahan Ranperda APBD Kabupaten Tabanan tahun 2022 dan menandatangani. Karena dalam kapasitas pimpinan. Saya ingin melaksanakan tugas saya dengan baik dan itu sudah menjadi tupoksinya,” terang Meliani, dikonfirmasi Jumat (26/11).

Diluar itu, soal sikap politik Fraksi Golkar yang menolak Ranperda APBD, Meliani mengaku tetap mengikuti dan tunduk terhadap sikap partai.

Apalagi itu menjadi keputusan saat rapat internal dari Fraksi Golkar Tabanan.

Sejatinya soal keputusan politik Fraksi Golkar, murni ingin bekerja secara bersama-sama kolektif dan kolegial antara eksekutif dan legislatif. Tidak ada kesenjangan dari 40 anggota dewan di Tabanan.

Baca Juga:  Ancam Penghuni Kos Pakai Kelewang, Preman Kampung Dijebloskan ke Bui

“Kita mengelola wilayah ini kapasitasnya kan, kolektif kolegial sinergitas eksekutif dan legislatif. Jangan kita diajak begini begitu, namun pokok pikiran (pokir-pokir) kita saat reses tidak diakomodir. Saya mengerti sekali kondisi masyarakat di lapangan dan apa yang diinginkan ditengah kondisi susah dampak pandemi Covid-19. Inilah yang diinginkan Fraksi Golkar Tabanan mengapa menolak Ranperda ABPB,” jelasnya.   

Seperti diketahui pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan mendapat penolakan dua fraksi di DPRD Tabanan

Penolakan dua fraksi itu termuat dalam pandangan fraksi Golkar dan Fraksi Nasdem. Hanya Fraksi PDIP yang menyetujui.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Dharma dan Ketua Fraksi Nasdem Ida Ayu Ketut Candrawati.

Ada beberapa pertimbangan yang mendasarkan Fraksi Golkar menolak. Diantaranya proses perencanaan dan penganggaran harus sesuai peraturan perundang-undangan. Usulan dalam proses perencanaan harus berasal dari masyarakat melalui Musrembang dan perencanaan dan pengangaran berasal dari perangkat daerah dan anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran hasil reses disampaikan sebelum RKPD ditetapkan dan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Baca Juga:  Dipulangkan, 36 Pengungsi Sutasoma Resah, Arga: Kami Masih Takut

“Dengan tidak ada kejelasan yang pasti tentang pokok-pokok pikiran dari fraksi Golkar DPRD Tabanan yang tidak diakomodir soal pandangan RAPBD tahun anggaran 2022. Kami tegas menolak pengesahan ranperda tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Kabupaten Tabanan,” tegas Ketua Fraksi Golkar I Made Asta Dharma.

Asta Dharma juga menyebut kekhawatiran pihaknya ada soal terjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi kembali. Karena ini soal anggaran yang dibahas antara DPRD dengan TAPD. Pasalnya saat ini Tabanan sedang menjadi atensi penuh KPK.

Apalagi dengan munculnya surat edaran KPK Nomor 8 Tahun 2021 tentang pencegahan korupsi terkait proses perencanaan dan penganggaran APBD 2022 dan APBD Kabupaten perubahan 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia.

“Jelas dalam surat edaran tersebut seluruh penyusunan, pembahasan hingga pematangan rancangan APBD tahun 2022 harus sesuai ketentuan dan himbauan agar menghindarkan dari tindakan penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan potensi benturan kepentingan,” ungkap Asta Dharma. 


Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru