alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Tak Ada Realisasi, Santunan Kematian Covid-19 Rp 15 Juta Dipertanyakan

NEGARA– Kasus kematian pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sejak pandemi tahun 2020 lalu sudah mencapai 44 orang.

Namun hingga saat ini, keluarga dari pasien meninggal karena terkonfirmasi positif Covid-19 belum ada yang terealisasi.

Karena itu, sejumlah ahli waris pasien terkonfirmasi positif Covid-19 mempertanyakan mengenai prosedur dan realisasi pencairan santunan kematian Covid-19 tersebut.

Sesuai informasi dari salah satu keluarga yang menjadi ahli waris pasien terkonfirmasi positif Covid-19, mereka beranggapan bahwa ketika ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal langsung mendapat santunan seperti yang diwacanakan atau dijanjikan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum ada ahli waris yang mendapat santunan.

Padahal merujuk pada Surat Edaran (SE) Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020. Santunan diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang keluarganya meninggal disebabkan terinfeksi Covid-19 mendapat santunan sebesar Rp 15 juta.

Kepala Dinas Sosial Jembrana I Made Dwipayana saat dikonfirmasi mengatakan, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal tidak serta merta mendapat santunan sebesar Rp 15 juta, seperti yang tertuang dalam SE tersebut.

Menurutnya, keluarga atau ahli waris harus membuat permohonan untuk santunan. “Mengenai SE ini sudah kami sampaikan pada camat dan desa untuk menindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (28/1).

Baca Juga:  PPKM Berjilid-jilid, Kunjungan Wisdom di Tanah Lot Merosot

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada camat dan desa untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa ada santunan Rp 15 juta bagi ahli waris yang keluarganya meninggal terinfeksi Covid-19.

Sehingga, masyarakat tidak menganggap bagi keluarga yang meninggal langsung mendapat santunan, tanpa ada pengusulan dari ahli waris.

Dwipayana menjelaskan, sesuai dengan surat edaran kementerian sosial, pengusulan dari bawah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Diantaranya, fotokopi KTP dan KK korban dan ahli waris, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau puskesmas, surat keterangan bahwa korban meninggal terinfeksi Covid-19, serta surat pengantar dari desa.

Mekanisme pengajuan permohonan tersebut disampaikan pada Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.

 Selanjutnya, pemerintah kabupaten yang menindaklanjuti dengan mengajukan dinas sosial provinsi untuk membuat rekomendasi dan diusulkan pada kementerian sosial.

“Ada syarat-syarat yang harus diserahkan. Jadi tidak otomatis ketika ada yang meninggal mendapat santunan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Menurut Dwipayana, sejak pandemi Covid-19 terjadi, hingga hari ini, hanya ada 9 (Sembilan) permohonan yang masuk ke Dinas Sosial.

Baca Juga:  Buleleng Usulkan Ratusan Formasi Calon ASN, Ini Posisi yang Diincar

Selanjutnya, dari sembilah permohonan, 7 (tujuh) permohonan diantaranya sudah disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti pada kementerian.

Sementara dua permohonan lagi, satu permohonan baru masuk dan satu permohonan masih perlu perbaikan karena belum ada surat keterangan kematian.

“Keluarga atau ahli waris yang harus mengajukan permohonan,” ungkapnya.

Namun dari usulan santunan dari ahli waris yang sudah disampaikan pada provinsi Bali, belum ada realisasi pencarian.

Pihaknya menerima surat balasan dari Dinas Sosial Provinsi Bali bulan Desember 2020n lalu, menyatakan bahwa hasil koordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali belum mendapat arahan atau petunjuk teknis tentang tata cara pengusulan santunan meninggal dunia akibat infeksi Covid-19.

“Dari ahli waris yang mengusulkan sudah kami usulkan, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kemungkinan masih di provinsi,” terangnya.

Pengusulan santunan ini tidak ada kedaluarsa. Misalnya meninggal pada bulan April 2020, masih bisa mengajukan permohonan santunan jika syarat-syarat sudah dipenuhi.

Akan tetapi untuk realisasinya kewenangan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial kabupaten dan Dinsos tingkat provinsi hanya mengusulkan sesuai permohonan dari ahli waris. 



NEGARA– Kasus kematian pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sejak pandemi tahun 2020 lalu sudah mencapai 44 orang.

Namun hingga saat ini, keluarga dari pasien meninggal karena terkonfirmasi positif Covid-19 belum ada yang terealisasi.

Karena itu, sejumlah ahli waris pasien terkonfirmasi positif Covid-19 mempertanyakan mengenai prosedur dan realisasi pencairan santunan kematian Covid-19 tersebut.

Sesuai informasi dari salah satu keluarga yang menjadi ahli waris pasien terkonfirmasi positif Covid-19, mereka beranggapan bahwa ketika ada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal langsung mendapat santunan seperti yang diwacanakan atau dijanjikan pemerintah pusat. Namun, hingga saat ini belum ada ahli waris yang mendapat santunan.

Padahal merujuk pada Surat Edaran (SE) Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial No. 427/3.2/BS.01.02/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020. Santunan diberikan kepada keluarga atau ahli waris yang keluarganya meninggal disebabkan terinfeksi Covid-19 mendapat santunan sebesar Rp 15 juta.

Kepala Dinas Sosial Jembrana I Made Dwipayana saat dikonfirmasi mengatakan, pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal tidak serta merta mendapat santunan sebesar Rp 15 juta, seperti yang tertuang dalam SE tersebut.

Menurutnya, keluarga atau ahli waris harus membuat permohonan untuk santunan. “Mengenai SE ini sudah kami sampaikan pada camat dan desa untuk menindaklanjuti,” ujarnya, Kamis (28/1).

Baca Juga:  Angka Kesembuhan Pasien Covid-19 di Denpasar Dekati 98 Persen

Pihaknya sudah melakukan sosialisasi pada camat dan desa untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa ada santunan Rp 15 juta bagi ahli waris yang keluarganya meninggal terinfeksi Covid-19.

Sehingga, masyarakat tidak menganggap bagi keluarga yang meninggal langsung mendapat santunan, tanpa ada pengusulan dari ahli waris.

Dwipayana menjelaskan, sesuai dengan surat edaran kementerian sosial, pengusulan dari bawah dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Diantaranya, fotokopi KTP dan KK korban dan ahli waris, surat keterangan meninggal dunia dari rumah sakit atau puskesmas, surat keterangan bahwa korban meninggal terinfeksi Covid-19, serta surat pengantar dari desa.

Mekanisme pengajuan permohonan tersebut disampaikan pada Dinas Sosial Kabupaten Jembrana.

 Selanjutnya, pemerintah kabupaten yang menindaklanjuti dengan mengajukan dinas sosial provinsi untuk membuat rekomendasi dan diusulkan pada kementerian sosial.

“Ada syarat-syarat yang harus diserahkan. Jadi tidak otomatis ketika ada yang meninggal mendapat santunan dari pemerintah pusat,” terangnya.

Menurut Dwipayana, sejak pandemi Covid-19 terjadi, hingga hari ini, hanya ada 9 (Sembilan) permohonan yang masuk ke Dinas Sosial.

Baca Juga:  KABAR DUKA! Karangasem Catat Tambahan Kasus Meninggal Akibat Covid-19

Selanjutnya, dari sembilah permohonan, 7 (tujuh) permohonan diantaranya sudah disampaikan pada Dinas Sosial Provinsi Bali untuk ditindaklanjuti pada kementerian.

Sementara dua permohonan lagi, satu permohonan baru masuk dan satu permohonan masih perlu perbaikan karena belum ada surat keterangan kematian.

“Keluarga atau ahli waris yang harus mengajukan permohonan,” ungkapnya.

Namun dari usulan santunan dari ahli waris yang sudah disampaikan pada provinsi Bali, belum ada realisasi pencarian.

Pihaknya menerima surat balasan dari Dinas Sosial Provinsi Bali bulan Desember 2020n lalu, menyatakan bahwa hasil koordinasi secara lisan dan tertulis dengan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Bali belum mendapat arahan atau petunjuk teknis tentang tata cara pengusulan santunan meninggal dunia akibat infeksi Covid-19.

“Dari ahli waris yang mengusulkan sudah kami usulkan, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Kemungkinan masih di provinsi,” terangnya.

Pengusulan santunan ini tidak ada kedaluarsa. Misalnya meninggal pada bulan April 2020, masih bisa mengajukan permohonan santunan jika syarat-syarat sudah dipenuhi.

Akan tetapi untuk realisasinya kewenangan dari Kementerian Sosial, Dinas Sosial kabupaten dan Dinsos tingkat provinsi hanya mengusulkan sesuai permohonan dari ahli waris. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/