alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

40 Persen Dana Desa untuk BLT, Perbekel di Tabanan Malah Bingung

TABANAN – Ketentuan yang mewajibkan pengalokasian minimal 40 persen dana desa (DD) untuk bantuan langsung tunai (BLT) membuat pemerintah desa bingung. Kebingungan perbekel soal cara membaginya agar tak menjadi masalah di masyarakat.

Para perbekel bingung lantaran, kemungkinan pemerintah desa kesulitan mencari keluarga penerima manfaat (KPM) di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu adanya persoalan lainya berkaitan dengan teknis pencairan agar tidak ada anggaran yang tercecer dan beberapa persoalan lainnya.

Melihat kondisi demikian yang dikhawatirkan akan memicu persoalan di kemudian hari saat proses pencairan, para kepala desa atau perbekel berharap, BLT bisa disalurkan secara non tunai atau langsung masuk rekening KPM.

Untuk menyamakan persepsi terhadap ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 itu, Forum Perbekel Kabupaten Tabanan akan rembug hari ini, Jumat (28/1).

“Kami akan merembugkan terkait dengan teknis pencairannya. Kami ingin biar dicairkan non tunai. Langsung masuk ke rekening penerima. Biar tidak tercecer,” jelas Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan, I Gede Komang Restan Wesnawa, Kamis (27/1).

Baca Juga:  Minyak Goreng Mahal, Pedagang Gorengan di Klungkung Perkecil Ukuran

Soal ketentuan mengenai alokasi 40 persen APBDes 2022 untuk BLT sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah desa mesti tunduk pada ketentuan terkait Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Pihaknya di forum masih berpikir mengenai teknis pencairannya. Pihaknya berupaya agar pencairannya bisa dilakukan nontunai. Masuk ke dalam rekening penerima langsung.

“Untuk pencairannya, kami berupaya non tunai. Apa langsung bisa melalui perbankan. Sehingga aman. Itu yang mau kami rembugkan besok (hari ini). Agar tidak jadi persoalan, kami clear, sehingga tidak ada anggapan miring dari warga soal BLT. Dan ini kami ajukan ke DPMD dan pihak Bank,” tegas Perbekel Desa Delod Peken ini.

Bantuan dari APBDes sesuai ketentuan Perpres 104 Tahun 2021 memberikan kriteria penerima. Di antaranya masyarakat yang belum menerima bantuan dalam program lainnya. Atau, mereka yang terputus dari program bantuan lainnya tersebut.

Baca Juga:  Perempuan Difabel Mental di Buleleng Disetubuhi, Ortu Lapor Polisi

Karena dalam konteks dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan beberapa item bantuan melalui sejumlah kementerian. Salah satunya melalui Kementerian Sosial.

Mereka yang berhak mendapatkan BLT Desa harus melalui serangkaian penetapan. Mulai dari musyawarah di tingkat banjar sampai dengan musyawarah di tingkat desa atau Musdes.

“Tiap desa akan berbeda jumlahnya. Yang jelas minimal 40 persen dari APBDes. Kalau di desa kami, Delod Peken, ada 111 orang yang telah ditetapkan dalam Musdes. Kalau dirasa kurang, itu kan relatif, Musdes yang menentukan,” jelasnya.

Untuk nilai BLT yang bersumber dari APBDes juga telah ditetapkan melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Alokasinya senilai Rp300 ribu per KPM perbulan untuk setahun penuh.


TABANAN – Ketentuan yang mewajibkan pengalokasian minimal 40 persen dana desa (DD) untuk bantuan langsung tunai (BLT) membuat pemerintah desa bingung. Kebingungan perbekel soal cara membaginya agar tak menjadi masalah di masyarakat.

Para perbekel bingung lantaran, kemungkinan pemerintah desa kesulitan mencari keluarga penerima manfaat (KPM) di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selain itu adanya persoalan lainya berkaitan dengan teknis pencairan agar tidak ada anggaran yang tercecer dan beberapa persoalan lainnya.

Melihat kondisi demikian yang dikhawatirkan akan memicu persoalan di kemudian hari saat proses pencairan, para kepala desa atau perbekel berharap, BLT bisa disalurkan secara non tunai atau langsung masuk rekening KPM.

Untuk menyamakan persepsi terhadap ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 itu, Forum Perbekel Kabupaten Tabanan akan rembug hari ini, Jumat (28/1).

“Kami akan merembugkan terkait dengan teknis pencairannya. Kami ingin biar dicairkan non tunai. Langsung masuk ke rekening penerima. Biar tidak tercecer,” jelas Ketua Forum Perbekel Kabupaten Tabanan, I Gede Komang Restan Wesnawa, Kamis (27/1).

Baca Juga:  BLT Sektor Informal Dipangkas, Dari Tiga Bulan Hanya Dapat Dua Bulan

Soal ketentuan mengenai alokasi 40 persen APBDes 2022 untuk BLT sudah menjadi keputusan Pemerintah Pusat. Sehingga pemerintah desa mesti tunduk pada ketentuan terkait Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Pihaknya di forum masih berpikir mengenai teknis pencairannya. Pihaknya berupaya agar pencairannya bisa dilakukan nontunai. Masuk ke dalam rekening penerima langsung.

“Untuk pencairannya, kami berupaya non tunai. Apa langsung bisa melalui perbankan. Sehingga aman. Itu yang mau kami rembugkan besok (hari ini). Agar tidak jadi persoalan, kami clear, sehingga tidak ada anggapan miring dari warga soal BLT. Dan ini kami ajukan ke DPMD dan pihak Bank,” tegas Perbekel Desa Delod Peken ini.

Bantuan dari APBDes sesuai ketentuan Perpres 104 Tahun 2021 memberikan kriteria penerima. Di antaranya masyarakat yang belum menerima bantuan dalam program lainnya. Atau, mereka yang terputus dari program bantuan lainnya tersebut.

Baca Juga:  Satu Keluarga Dikarantina, Syok Temukan Ayah Meninggal Sambil Duduk

Karena dalam konteks dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat juga mengeluarkan beberapa item bantuan melalui sejumlah kementerian. Salah satunya melalui Kementerian Sosial.

Mereka yang berhak mendapatkan BLT Desa harus melalui serangkaian penetapan. Mulai dari musyawarah di tingkat banjar sampai dengan musyawarah di tingkat desa atau Musdes.

“Tiap desa akan berbeda jumlahnya. Yang jelas minimal 40 persen dari APBDes. Kalau di desa kami, Delod Peken, ada 111 orang yang telah ditetapkan dalam Musdes. Kalau dirasa kurang, itu kan relatif, Musdes yang menentukan,” jelasnya.

Untuk nilai BLT yang bersumber dari APBDes juga telah ditetapkan melalui PMK atau Peraturan Menteri Keuangan. Alokasinya senilai Rp300 ribu per KPM perbulan untuk setahun penuh.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/