alexametrics
25.3 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

Pencairan BLT Bagi Warga Terdampak Covid-19 Diundur

SINGARAJA – Rencana pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak covid-19 di Kabupaten Buleleng  tertunda.

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Buleleng memperkirakan, pencairan BLT yang rencananya sudah bisa diberikan pada bulan April 2020, diundur hingga Mei 2020 mendatang.

Alasan mundurnya pemberian BLT itu karena sampai saat ini, Pemkab Buleleng masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data calon penerima

Sepeti disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Selasa (28/4).

Kata Agus, sebenarnya proses verifikasi dan validasi data telah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Proses validasi memang memakan waktu, karena harus dilakukan secara faktual berdasarkan nama dan alamat yang tercantum.

Selain itu Dinas Sosial Buleleng juga tengah melakukan penyisiran terhadap warga-warga yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca Juga:  Sempat Tak Lulus, 14 Pelamar Akhirnya Lolos Masa Sanggah Seleksi CPNS

Ditambahkan, khusus BLT, kata Agus, bantuan hanya akan diberikan bagi warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 Itu pun, menurutnya, bantuan  tidak boleh tumpang tindih dengan penerima program  lainnya.

Artinya para penerima PKH maupun BPNT, tak boleh menerima BLT.

“Ini harus ada sinertgitas, karena penerima BLT tidak boleh ganda. Sehingga datanya harus valid. Saya sudah perintahkan Kadissos (Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa), untuk bergerak cepat melakukan validasi data. Biar pertengahan bulan Mei sudah bisa cair. Kasihan masyarakat kalau terlalu lama,” katanya.

Sementara bagi warga terdampak yang belum masuk DTKS, mereka akan dibiayai lewat dana desa.

Warga terdampak ini merupakan warga yang kehilangan mata pencaharian maupun mengalami PHK, sebagai dampak covid-19.

Baca Juga:  Sakit Sejak Umur Lima Hari, Dari Hari ke Hari Perut Agus Kian Membesar

“Kami sudah pasang Rp 27 miliar untuk kekurangan penerimanya di APBD Kabupaten Buleleng. Kami belum keluarkan dulu, karena kita harus pintar mengatur strategi agar kita tidak kehabisan nafas di pertengahan jalan. Kan kita tidak tau kapan pandemi ini berakhir,” imbuh Agus.

Untuk diketahui, saat ini jumlah DTKS di Kabupaten Buleleng mencapai 74 ribu orang.

Khusus penerima PKH di Kabupaten Buleleng disebut mencapai 38ribu orang. Ada pula tambahan kuota sebanyak 21ribu orang yang kini tengah diverifikasi. 



SINGARAJA – Rencana pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi warga terdampak covid-19 di Kabupaten Buleleng  tertunda.

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Buleleng memperkirakan, pencairan BLT yang rencananya sudah bisa diberikan pada bulan April 2020, diundur hingga Mei 2020 mendatang.

Alasan mundurnya pemberian BLT itu karena sampai saat ini, Pemkab Buleleng masih menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data calon penerima

Sepeti disampaikan Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana, Selasa (28/4).

Kata Agus, sebenarnya proses verifikasi dan validasi data telah dilakukan sejak 10 tahun terakhir. Proses validasi memang memakan waktu, karena harus dilakukan secara faktual berdasarkan nama dan alamat yang tercantum.

Selain itu Dinas Sosial Buleleng juga tengah melakukan penyisiran terhadap warga-warga yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Baca Juga:  Isyaratkan Kunjungan Jokowi Adalah Puncak Karirnya Sebagai Seniman

Ditambahkan, khusus BLT, kata Agus, bantuan hanya akan diberikan bagi warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

 Itu pun, menurutnya, bantuan  tidak boleh tumpang tindih dengan penerima program  lainnya.

Artinya para penerima PKH maupun BPNT, tak boleh menerima BLT.

“Ini harus ada sinertgitas, karena penerima BLT tidak boleh ganda. Sehingga datanya harus valid. Saya sudah perintahkan Kadissos (Kepala Dinas Sosial Buleleng Gede Sandhiyasa), untuk bergerak cepat melakukan validasi data. Biar pertengahan bulan Mei sudah bisa cair. Kasihan masyarakat kalau terlalu lama,” katanya.

Sementara bagi warga terdampak yang belum masuk DTKS, mereka akan dibiayai lewat dana desa.

Warga terdampak ini merupakan warga yang kehilangan mata pencaharian maupun mengalami PHK, sebagai dampak covid-19.

Baca Juga:  Terkena Dampak Corona, Badung Rancang Event Pemulihan Pariwisata

“Kami sudah pasang Rp 27 miliar untuk kekurangan penerimanya di APBD Kabupaten Buleleng. Kami belum keluarkan dulu, karena kita harus pintar mengatur strategi agar kita tidak kehabisan nafas di pertengahan jalan. Kan kita tidak tau kapan pandemi ini berakhir,” imbuh Agus.

Untuk diketahui, saat ini jumlah DTKS di Kabupaten Buleleng mencapai 74 ribu orang.

Khusus penerima PKH di Kabupaten Buleleng disebut mencapai 38ribu orang. Ada pula tambahan kuota sebanyak 21ribu orang yang kini tengah diverifikasi. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/