alexametrics
29.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Dapat Cuma Rp500 Ribu, Pemkab Buleleng Kapok Pungut Pajak Sarang Walet

SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng rupanya sudah kapok melakukan pemungutan pajak sarang burung walet.

 

Sejak beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, memilih memasang target nol rupiah pada pajak sarang burung walet.

 

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada yang dikonfirmasi radarbali.id mengaku, pihaknya sudah tak memungut pajak sarang burung walet sejak 2019 lalu.

 

Terakhir kali pajak itu dipungut pada tahun 2018 silam. Pendapatan yang dicapai pun hanya Rp 500 ribu per tahun. Alias Rp40an ribu per bulan.

 

Sugiartha menganggap potensi pendapatan daerah dari pajak sarang burung walet sudah tak terlalu signifikan. Bahkan terkesan boros biaya.

Baca Juga:  Puluhan Siswa SMKK Singaraja Alami Kerauhan Massal

 

“Karena kita harus menyiapkan petugas penagihan. Sedangkan potensi yang ada hanya Rp 500 ribu setahun,” kata Sugiartha.

 

Menurutnya pemerintah sudah berupaya melakukan intensifikasi pajak sarang burung walet. Caranya, mereka menjajagi bangunan-bangunan yang ditengarai menjadi lokasi sarang.

 

Faktanya bangunan-bangunan itu lebih banyak terbengkali. Alih-alih terdapat burung walet, bangunan itu justru lebih banyak diisi dengan sarang burung gereja.

 

Ia menduga masa kejayaan sarang burung walet sudah meredup. Bangunan yang selama ini menghasilkan sarang, juga tak menghasilkan lagi. Alhasil pemerintah memilih memasang target nol rupiah pada segmen pajak tersebut.

 

“Kami sudah pernah jajaki daerah-daerah yang dulunya sentra sarang burung walet. Faktanya memang sudah tidak ada. Beda sekali saat 1990-an dan awal tahun 2000-an itu,” imbuhnya.

Baca Juga:  Tahan Pemangku Tanpa Surat Penangkapan, Tuding Penyidik Unprosedural

 

Kenapa pemerintah tidak menghapus pajak tersebut? Sugiartha yang mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng itu menegaskan, segmen pajak tersebut masih harus dipasang.

 

Sebab pajak itu sudah tercantum dalam peraturan daerah. Yakni Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

 

“Selama perdanya masih berlaku, harus tetap dipasang. Solusinya targetnya kami jadikan nol rupiah. Kalau memang mau dihapus, ya perdanya harus dicabut. Tapi itu kan tidak bisa sepihak. Harus persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif,” tukas Sugiartha.


SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten Buleleng rupanya sudah kapok melakukan pemungutan pajak sarang burung walet.

 

Sejak beberapa tahun terakhir, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, memilih memasang target nol rupiah pada pajak sarang burung walet.

 

Kepala BPKPD Buleleng Gede Sugiartha Widiada yang dikonfirmasi radarbali.id mengaku, pihaknya sudah tak memungut pajak sarang burung walet sejak 2019 lalu.

 

Terakhir kali pajak itu dipungut pada tahun 2018 silam. Pendapatan yang dicapai pun hanya Rp 500 ribu per tahun. Alias Rp40an ribu per bulan.

 

Sugiartha menganggap potensi pendapatan daerah dari pajak sarang burung walet sudah tak terlalu signifikan. Bahkan terkesan boros biaya.

Baca Juga:  Ngebut, Pelajar SMA Tabrak Warga Saat Jalan-Jalan Hingga Tewas

 

“Karena kita harus menyiapkan petugas penagihan. Sedangkan potensi yang ada hanya Rp 500 ribu setahun,” kata Sugiartha.

 

Menurutnya pemerintah sudah berupaya melakukan intensifikasi pajak sarang burung walet. Caranya, mereka menjajagi bangunan-bangunan yang ditengarai menjadi lokasi sarang.

 

Faktanya bangunan-bangunan itu lebih banyak terbengkali. Alih-alih terdapat burung walet, bangunan itu justru lebih banyak diisi dengan sarang burung gereja.

 

Ia menduga masa kejayaan sarang burung walet sudah meredup. Bangunan yang selama ini menghasilkan sarang, juga tak menghasilkan lagi. Alhasil pemerintah memilih memasang target nol rupiah pada segmen pajak tersebut.

 

“Kami sudah pernah jajaki daerah-daerah yang dulunya sentra sarang burung walet. Faktanya memang sudah tidak ada. Beda sekali saat 1990-an dan awal tahun 2000-an itu,” imbuhnya.

Baca Juga:  Insentif Masih Jadi Tarik Ulur, Dewan Ancam Tunda Penetapan Perda LP2B

 

Kenapa pemerintah tidak menghapus pajak tersebut? Sugiartha yang mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Buleleng itu menegaskan, segmen pajak tersebut masih harus dipasang.

 

Sebab pajak itu sudah tercantum dalam peraturan daerah. Yakni Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

 

“Selama perdanya masih berlaku, harus tetap dipasang. Solusinya targetnya kami jadikan nol rupiah. Kalau memang mau dihapus, ya perdanya harus dicabut. Tapi itu kan tidak bisa sepihak. Harus persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif,” tukas Sugiartha.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/