DENPASAR-Gejolak Mahasabha Luar Biasa (MLB) PHDI berlanjut. Meski sejumlah pihak meminta meredam dan mendinginkan adanya polemik ini, namun terbaru kisruh MLB kembali memanas.
Memanasnya polemik ini menyusul dengan munculnya pernyataan Ida Bagus Dunia-Komang Priambada, tertanggal 28 September 2021 khususnya pada poin 18 yang menyebut Putu Wirata Dwikora merangkap jabatan sebagai SEKRETARIS SABHA WALAKA, SEKRETARIS PHDI BALI, KETUA PHDI KOTA DENPASAR.
Pernyataan itu ditulis dengan memakai kop kertas PHDI dan menyebut sebagai pernyataan PHDI Hasil MLB itu langsung viral.
Keberatan dengan pernyataan itu selaku Sekretaris PHDI Provinsi Bali Putu Wirata dwikora langsung membuat klarifikasi agar tidak terjadi salah persepsi pada pbulik
‘’Ijinkan saya klarifikasi, karena pernyataan itu beredar luas di masyarakat. Yang benar, saya Sekretaris PHDI Provinsi Bali. Itu saja yang benar, selebihnya dijabat oleh figur lain,’’ kata Putu Wirata.
Menurut Putu Wirata, Sekretaris Sabha Walaka adalah Nyoman Ariawan Atmaja, dan Ketua PHDI Kota Denpasar adalah Nyoman Kenak.
‘’Dari mana diperoleh data saya ketua PHDI Kota Denpasar dan sekretaris Sabha Walaka PHDI? Kalau benar itu tandatangan yang dibubuhkan setelah membaca isi pernyataan, saya dapat menduga maksud dan tendensi dari pernyataan itu sebagai upaya mendiskreditkan.
Tapi, masih kurang percaya saja, sekaliber Pak Ida Bagus Dunia yang pernah pegang jabatan militer yang tinggi dan jabatan itu menyangkut keamanan negara, bisa menandatangani pernyataan yang jelas-jelas tidak benar datanya.
Saya perlu klarifikasi, karena soal status jabatan ini diekspos dalam pernyataan seorang mantan pejabat militer yang penting,’’ kata Putu Wirata Dwikora.
Soal butir-butir lain dalam pernyataan Dunia-Priambada per 28 September itu, Putu Wirata menyatakan, biarlah PHDI Pusat yang mengklarifikasi.
Sebagai Sekretaris PHDI Bali, bersama pengurus dan Tim Mediasi Masalah Sampradaya/ISKCON, PHDI Bali sudah melakukan banyak hal terkait masalah Sampradaya ISKCON ini.
Diantaranya, kata Putu Wirata Dwikora, per 1 Agustus 2020, meminta pencabutan pengayoman Sampradaya Hare Krishna/ISKCON ke PHDI Pusat, lalu 27 Agustus 2020 ada Pasamuhan 3 Organ PHDI Bali kembali menegaskan permintaan pencabutan pengayoman itu dengan mendukung Surat Pengurus Harian PHDI Bali tanggal 1 Agustus 2020.
Lalu pada 10 Juni 2021, Pasamuhan Paruman Pandita PHDI se-Provinsi Bali di Besakih, meminta pencabutan pengayoman Sampradaya Hare Krishna/ISKCON ke PHDI Pusat, dan jawabannya turun per 30 Juli 2021, berupa pencabutan pengayoman Sampradaya Hare Krishna oleh PHDI Pusat.
‘’Proses itu dilakukan dalam kurang lebih 20 kali rapat dengan pemangku kepentingan di Bali, Polda Bali, Kodam Udayana, Kejaksaan Tinggi Bali, Kanwil Agama Provinsi Bali, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dan stakeholder lainnya termasuk oleh PHDI Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali.
Sudah ada juga penarikan buku-buku sekolah dengan konten Sampradaya Hare Krishna, kerjasama PHDI Kabupaten dengan Kejaksaan. Kalau benar masih ada buku yang belum diserahkan ke Kejaksaan selaku ‘’leading’’ PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan di Masyarakat), ya dengan rendah hati kami minta menginformasikannya ke PAKEM, atau ke kami dan akan kami sampaikan ke PAKEM,’’ jelas Putu Wirata lagi.
Soal tuntutan untuk membubarkan ISKCON, penutupan Ashram-ashram Sampradaya yang selalu didesakkan ke PHDI,
’’Kami sudah sampaikan ke semeton yang protes, PHDI tidak punya wewenang menutup dan membubarkan. Kewenangan ada di pemerintah melalui lembaga PAKEM, dan sejatinya PAKEM juga sudah bekerja, mengumpulkan data, dan mengetahui tuntutan-tuntutan ini,’’ imbuh Putu Wirata lagi.
Di medsos bahkan pernah beredar status dari sebuah akun, Putu Wirata Dwikora adalah ketua Saibaba Provinsi Bali.
‘’Itu isu hoax, saya bukan anggota dan tidak pernah menjabat apapun di organisasi Sai. Tapi beberapa kali tuduhan bahwa saya Ketua Saibaba Bali diungkap dalam status medsos,’’ tukas Putu Wirata Dwikora.
