alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Kacau! Pemkab Karangasem Beli Tanah untuk PDAM Tapi Lokasi Tak Jelas

AMLAPURA – Polemik status kepemilikan dan lokasi tanah yang dibeli oleh Pemkab Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem pada 2003 silam hingga kini tak jelas.

 

Tanah yang dipergunakan untuk mengambil sumber mata air di Pemandian Umum Tirta Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem berbuntut masalah.


Ada beberapa masalah yang muncul sejak tanah seluas 2 dari 5,4 are tersebut dibeli oleh Pemkab Karangasem. Pertama sertifikat kepemilikan masih atas nama pemilik lama secara keseluruhan dan beluk dipecah.

 

Masalah kedua, pemberian kontribusi pihak PDAM Tirta Tohlangkir senilai Rp 5 juta perbulan sejak tahun 2017 silam yang kemudian dihentikan pada April 2021 lalu dengan dalih menunggu kejelasan status tanah.

- Advertisement -

 

Masalah lainnya, Pemkab Karangasem melalui PDAM Tirta Tohlangkir tidak mengetahui posisi pasti tanah yang dibeli.

Hal ini membuat Komisi 3 DPRD Karangasem sebagai mitra kerja PDAM Tirta Tohlangkir bereaksi. Dia mempertanyakan kejelasan status tanah hingga pemberian kontribusi senilai Rp 5 juta kepada pemilik.

 

Padahal, kata dia, tanah tersebut dibeli dan buka diberi hak pakai cuma-cuma. Sehingga menurut dewan, pemberian kontribusi tersebut tidak pas yang nantinya dikhawatirkan menjadi temuan.

Untuk memastikan lokasi tanah, Komisi 3 DPRD Karangasem yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika serta Direktur PDAM Tirta Tohlangkir, I Gusti Made Singarsi melakukan pengecekan lokasi tanah di Tirta Tohlangkir itu pada Senin (30/8).

Baca Juga:  Kenang 15 Tahun Bom Bali, Sebar Postcard di Objek Wisata Ubud

Ketua DPRD Karangasem, I Wayang Suastika mengungkapkan, dari hasil pengecekan di lokasi yang dilakukan oleh dewan, status dan posisi tanah tersebut tidak jelas.

 

“Yang mana yang dibeli tahun 2003 oleh Pemkab dalam hal ini Dinas PU itu belum jelas,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar aset yang dibeli Pemkab Karangasem seluas 2 are dengan nilai Rp 153 juta itu segera di selesaikan agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.

 

“Kami mendorong agar Pemkab melalui Dinas PU yang membeli tanah ini segera ditangani. Mulai dari pengukuran dan pemecahan sertifikar. Karena berkas yang kami lihat sertifikatnya masih atas nama pemilik lama jadi satu kesatuan. Ini untuk memastikan lahan yang mana milik Pemkab Karangasem,” terang Suastika.

Terlebih dari hasil turun lapangan yang dilakukan oleh Dewan, lokasi tanah tersebut tidak memiliki jalan.

 

“Ini juga untuk segera diurus. Karena ini sudah lama sejak 2003 silam,” imbuhnya.

Terlebih imbuh Suastika bahwa debit air di lokasi lahan yang saat ini menjadi sumber air PDAM ini sangat bagus dan memiliki debit air yang cukup besar.

 

“Debit airnya sampai 120 per detik, ini sangat bagus. Kalau memang sudah jelas status tanahnya dan sudah jelas kepemilikannya tidak ada lagi pungutan,” tegasnya.

Disinggung ketika lahan ini sudah jelas kepemilikan dan posisi tanahnya, apakah uang yang dianggap sebagai kontribusi kepada pemilik lahan bisa diminta?, Suastika menyerahkan sepenuhnya kepada dinas terkait dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada.

Baca Juga:  Arus Balik di Pelabuhan Gilimanuk Mulai Ramai, Lihat Ini Penampakannya

 

“Ya nanti kembali ke teknis regulasinya. Bisa ndak itu dikembalikan. Apakah ke khas daerah atau PDAM itu nanti teknis di Pemkab,” tandas politisi PDIP asal Kecamatan Selat itu.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Tohlangkir I Gusti Made Singarsi menuturkan, uang kontribusi yang diberikan PDAM kepada pemilik lahan sejak 2017 lalu. Selama empat tahun berjalan hingga pada April 2021 dihentikan, total pembayaran kontribusi yang diberikan pihak PDAM kepada pemilik lahan senilai Rp 260 juta.

 

“Makanya kami stop dulu pemberian kontribusi ke pemilik lahan. Kami masih hutangkan dulu. Karena masih menunggu kejelasan status tanah ini,” ucapnya.

Pihak PDAM pun tidak mengetahui dengan pasti lokasi tanah yang dibeli. Karena pihak Dinas PU selaku pemilik proyek hanya memberikan gelondongan bahwa dari 5,4 are terdapat 2 are yang dibeli Pemkab pada 2003 silam. Pihaknya pun mengaku, PDAM baru mengetahui bahwa bukti transaksi yang dimiliki oleh Dinas PU hanya berupa bukti pengalihan hak saja.

 

“Kami baru tahu itu bulan Mei lalu. Makanya kami hentikan pembayaran kontribusi itu. Di lokasi persisnya juga kami tidak tahu. Sekarang kami menunggu prosesnya untuk diselesaikan. Seperti kepemilikanya siapa dan posisinya di mana,” ucap Singarsi.

- Advertisement -

AMLAPURA – Polemik status kepemilikan dan lokasi tanah yang dibeli oleh Pemkab Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem pada 2003 silam hingga kini tak jelas.

 

Tanah yang dipergunakan untuk mengambil sumber mata air di Pemandian Umum Tirta Ujung, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem berbuntut masalah.


Ada beberapa masalah yang muncul sejak tanah seluas 2 dari 5,4 are tersebut dibeli oleh Pemkab Karangasem. Pertama sertifikat kepemilikan masih atas nama pemilik lama secara keseluruhan dan beluk dipecah.

 

Masalah kedua, pemberian kontribusi pihak PDAM Tirta Tohlangkir senilai Rp 5 juta perbulan sejak tahun 2017 silam yang kemudian dihentikan pada April 2021 lalu dengan dalih menunggu kejelasan status tanah.

 

Masalah lainnya, Pemkab Karangasem melalui PDAM Tirta Tohlangkir tidak mengetahui posisi pasti tanah yang dibeli.

Hal ini membuat Komisi 3 DPRD Karangasem sebagai mitra kerja PDAM Tirta Tohlangkir bereaksi. Dia mempertanyakan kejelasan status tanah hingga pemberian kontribusi senilai Rp 5 juta kepada pemilik.

 

Padahal, kata dia, tanah tersebut dibeli dan buka diberi hak pakai cuma-cuma. Sehingga menurut dewan, pemberian kontribusi tersebut tidak pas yang nantinya dikhawatirkan menjadi temuan.

Untuk memastikan lokasi tanah, Komisi 3 DPRD Karangasem yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karangasem I Wayan Suastika serta Direktur PDAM Tirta Tohlangkir, I Gusti Made Singarsi melakukan pengecekan lokasi tanah di Tirta Tohlangkir itu pada Senin (30/8).

Baca Juga:  Masih Zona Merah, Satgas Doa Bersama Agar Covid Lekas Musnah

Ketua DPRD Karangasem, I Wayang Suastika mengungkapkan, dari hasil pengecekan di lokasi yang dilakukan oleh dewan, status dan posisi tanah tersebut tidak jelas.

 

“Yang mana yang dibeli tahun 2003 oleh Pemkab dalam hal ini Dinas PU itu belum jelas,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar aset yang dibeli Pemkab Karangasem seluas 2 are dengan nilai Rp 153 juta itu segera di selesaikan agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut.

 

“Kami mendorong agar Pemkab melalui Dinas PU yang membeli tanah ini segera ditangani. Mulai dari pengukuran dan pemecahan sertifikar. Karena berkas yang kami lihat sertifikatnya masih atas nama pemilik lama jadi satu kesatuan. Ini untuk memastikan lahan yang mana milik Pemkab Karangasem,” terang Suastika.

Terlebih dari hasil turun lapangan yang dilakukan oleh Dewan, lokasi tanah tersebut tidak memiliki jalan.

 

“Ini juga untuk segera diurus. Karena ini sudah lama sejak 2003 silam,” imbuhnya.

Terlebih imbuh Suastika bahwa debit air di lokasi lahan yang saat ini menjadi sumber air PDAM ini sangat bagus dan memiliki debit air yang cukup besar.

 

“Debit airnya sampai 120 per detik, ini sangat bagus. Kalau memang sudah jelas status tanahnya dan sudah jelas kepemilikannya tidak ada lagi pungutan,” tegasnya.

Disinggung ketika lahan ini sudah jelas kepemilikan dan posisi tanahnya, apakah uang yang dianggap sebagai kontribusi kepada pemilik lahan bisa diminta?, Suastika menyerahkan sepenuhnya kepada dinas terkait dan tentunya sesuai dengan regulasi yang ada.

Baca Juga:  Relokasi Pengungsi, Kasatgas: Bagi yang Menolak Harus Tetap Dipindah

 

“Ya nanti kembali ke teknis regulasinya. Bisa ndak itu dikembalikan. Apakah ke khas daerah atau PDAM itu nanti teknis di Pemkab,” tandas politisi PDIP asal Kecamatan Selat itu.

Sementara itu, Direktur PDAM Tirta Tohlangkir I Gusti Made Singarsi menuturkan, uang kontribusi yang diberikan PDAM kepada pemilik lahan sejak 2017 lalu. Selama empat tahun berjalan hingga pada April 2021 dihentikan, total pembayaran kontribusi yang diberikan pihak PDAM kepada pemilik lahan senilai Rp 260 juta.

 

“Makanya kami stop dulu pemberian kontribusi ke pemilik lahan. Kami masih hutangkan dulu. Karena masih menunggu kejelasan status tanah ini,” ucapnya.

Pihak PDAM pun tidak mengetahui dengan pasti lokasi tanah yang dibeli. Karena pihak Dinas PU selaku pemilik proyek hanya memberikan gelondongan bahwa dari 5,4 are terdapat 2 are yang dibeli Pemkab pada 2003 silam. Pihaknya pun mengaku, PDAM baru mengetahui bahwa bukti transaksi yang dimiliki oleh Dinas PU hanya berupa bukti pengalihan hak saja.

 

“Kami baru tahu itu bulan Mei lalu. Makanya kami hentikan pembayaran kontribusi itu. Di lokasi persisnya juga kami tidak tahu. Sekarang kami menunggu prosesnya untuk diselesaikan. Seperti kepemilikanya siapa dan posisinya di mana,” ucap Singarsi.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/