AMLAPURA – Setelah kondisi mengecewakan terhadap pengerjaan proyek pemerintah yang memunculkan kesan buruk, Bupati Karangasem I Gede Dana langsung memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan tanda merah terhadap para rekanan nakal yang membandel.
Bahkan Gede Dana menyebut, rata-rata proyek milik Pemkab di Karangasem yang dikerjakan sebelumnya memiliki kualitas jelek.
Gede Dana mengaku sangat menyayangkan hal tersebut terjadi. Setiap lawatannya ke beberapa lokasi proyek sejauh ini, selalu memunculkan kesan mengecewakan.
“Saya turun dan pantau setiap ada waktu lowong. Karena tidak bisa hanya mengandalkan OPD terkait saja,” kata Gede Dana.
Ia pun mengaku tidak peduli siapa kontraktornya. Apabila pengerjaan buruk, ia akan langsung memberikan peringatan untuk dilakukan perbaikan.
“Saya minta kepada Dinas PU, beri tanda merah bagi kontraktor yang nakal. Ke depan kalau dia ikut tender, garis bawahi saja. Ni orangnya nakal di tahun 2022 mendatang,” jelasnya.
Bupati yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Karangasem ini menyebut, jeleknya kualitas dan juga keterlambatan pengerjaan bukan hanya soal sanksi denda saja.
Namun soal tanggung jawab dari rekanan untuk bisa membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
“Ketika terlambat, seharusnya hari ini sudah bisa dinikmati, tapi karena molor, seminggu lagi baru bisa dipakai. Kalau sudah molor pengerjaan, pasti buru-buru dan hasil jelek. Secara finansial kan rugi,” ucap Gede Dana.
Ketika hasil proyek jelek, dia mengungkapkan akan sulit mencari anggaran perbaikan. Padahal, imbuh dia, pihaknya sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada kontraktor yang hasil pengerjaan proyeknya tidak bagus.
“Diawasi sudah. Tapi ketika dikasih tahu, ya-ya saja. Saya beberapa kali sepanjang pemantauan saya di lapangan, banyak proyek yang sudah diperbaiki tapi nyatanya masih jelek. Untuk memutus kontrak aturannya susah kami. Makanya saya upload di medsos biar ada efek jera, tapi kenyataannya tidak jera juga,” terang Dana.
“Di era saya jangan coba-coba main-main. Saya gak pandang bulu. Kalau mengecewakan kami coret. Siapapun punya proyeknya saya tidak peduli,” tegas Bupati asal Desa Datah ini.
Ketika proyek tidak selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan, pihaknya juga memiliki hak untuk tidak membayar secara penuh.
“Masak proyek tidak selesai kami bayar semua. Menurut saya harusnya diopname. Berapa selese di akhir. Nanti anggarkan di perubahan. Jangan menyalahkan kami. Yang saya lihat di lapangan sebagian proyek hasilnya tidak bagus. Rata-rata. Tidak semua, ada juga yang bagus. Tapi rata-rata jelek,” pungkasnya.
