SINGARAJA, Radar Bali.id – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di seluruh Buleleng kini memilih menyewa kantor sebagai lokasi kerja. Mereka menyewa kantor, karena gagal mendapatkan ruang kerja yang representatif, hingga Pemilu 2024 dinyatakan berakhir.
Biasanya selama hajatan pemilu, Panwascam berkantor di kantor kecamatan. Namun tak semua kecamatan memiliki ruang kerja yang representatif. Sebab selain menampung Panwascam, kantor camat juga harus memfasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Walhasil seluruh Panwascam di Buleleng kini memilih menyewa kantor.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Buleleng Putu Sugi Ardana mengatakan, awalnya Bawaslu memang meminta agar para camat memfasilitasi ruang kerja bagi Panwascam. Namun tak semua kecamatan memiliki fasilitas yang memadai.
Pada 2022 lalu, saat Panwascam baru terbentuk, hanya ada dua kecamatan yang sanggup memberikan ruang kerja. Masing-masing Busungbiu dan Gerokgak. Sementara lainnya, tak memiliki ruangan yang cukup.
“Karena di Panwascam itu ada sebelas orang yang bekerja. Tiga orang komisioner, ditambah tenaga pendukung dan teknis. Otomatis dengan jumlah itu, butuh ruangan yang representative. Sedangkan kondisi di kantor kecamatan agak kecil, tidak bisa menampung,” kata Sugi.
Akhirnya pada tahun 2023 ini Bawaslu memutuskan menyewa kantor untuk secretariat Panwascam. Masa sewa akan berlangsung hingga Februari 2024 mendatang. “Panwascam se-Buleleng menggunakan hak mereka untuk menyewa sekretariat. Anggaran turun tiap enam bulan dan sekretariat itu disewa sampai Februari 2024,” imbuhnya.
Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buleleng Komang Dudhi Udiyana mengaku saat ini PPK mengoptimalkan fasilitas yang diberikan kantor camat. Ruangan yang diberikan harus dioptimalkan kendati kurang luas. Saat ini ada delapan orang yang rutin berkantor di Sekretariat PPK. Yakni lima orang komisioner, dan tiga orang staf.
“Kami tidak dapat anggaran sewa sekretariat PPK. Jadi kami optimalkan apa yang ada di kecamatan. Astungkara saat ini seluruh PPK sudah terbentuk sekretariat dan sudah difasilitasi oleh kecamatan,” ujar Dudhi. [eka prasetya/radar bali]