SINGARAJA– Penerima Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Buleleng diduga masih banyak yang nyaplir. Diduga masih ada warga-warga dalam kondisi mampu dan memiliki kemampuan ekonomi mentereng, tapi masih menerima KIS dengan kategori penerima bantuan iuran dari pemerintah.
Bila mengacu angka kemiskinan, saat ini ada 41.680 kepala keluarga dalam kategori miskin di Buleleng. Semestinya jumlah penerima KIS kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah, hanya sebanyak 150.048. Namun, Kementerian Sosial mencatat, jumlah penerima KIS PBI dari APBN sebanyak 223.149 orang. Itu berarti ada kelebihan penerima sebanyak 68.929 orang.
Dampaknya ada beberapa warga miskin yang berstatus fakir dan miskin ekstrem, tak bisa menerima KIS PBI dari APBN. Untuk sementara waktu, iuran mereka dibayar lewat APBD Buleleng.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra tak menampik adanya dugaan pemegang KIS PBI yang belum sesuai ketentuan. Kementerian Sosial menyarankan agar Dinsos Buleleng segera melakukan pemuktahiran dan validasi data berdasarkan by name by address. “Kami akan muktahirkan data ini. Memastikan mereka yang menerima bantuan iuran memang warga dalam kategori miskin. Sehingga semua kepesertaan sesuai pada segmennya,” kata Kariaman.
Dari hasil validasi, nantinya para pemegang KIS akan diarahkan sesuai segmennya masing-masing. Bagi warga yang kategori mampu, akan diarahkan masuk dalam peserta mandiri. Sementara bagi mereka yang bekerja, diarahkan masuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). “Kalau data itu sudah bersih, nanti kuota KIS APBN akan semakin longgar. Jadi mereka yang menerima bantuan iuran APBD akan kami arahkan ke sana. Sehingga yang di APBD fokus ke yang tercecer saja,” imbuhnya.
Ia menyatakan proses verifikasi akan dilakukan secara detail. Meliputi kartu keluarga, identitas, serta lokasi tinggal. “Termasuk rumah juga akan kami foto. Karena pengalaman kemarin, ada yang punya aset, rumahnya bagus tapi pegang KIS PBI,” demikian Kariaman. (eps)
SINGARAJA– Penerima Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Buleleng diduga masih banyak yang nyaplir. Diduga masih ada warga-warga dalam kondisi mampu dan memiliki kemampuan ekonomi mentereng, tapi masih menerima KIS dengan kategori penerima bantuan iuran dari pemerintah.
Bila mengacu angka kemiskinan, saat ini ada 41.680 kepala keluarga dalam kategori miskin di Buleleng. Semestinya jumlah penerima KIS kategori penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah, hanya sebanyak 150.048. Namun, Kementerian Sosial mencatat, jumlah penerima KIS PBI dari APBN sebanyak 223.149 orang. Itu berarti ada kelebihan penerima sebanyak 68.929 orang.
Dampaknya ada beberapa warga miskin yang berstatus fakir dan miskin ekstrem, tak bisa menerima KIS PBI dari APBN. Untuk sementara waktu, iuran mereka dibayar lewat APBD Buleleng.
Kepala Dinas Sosial Buleleng I Putu Kariaman Putra tak menampik adanya dugaan pemegang KIS PBI yang belum sesuai ketentuan. Kementerian Sosial menyarankan agar Dinsos Buleleng segera melakukan pemuktahiran dan validasi data berdasarkan by name by address. “Kami akan muktahirkan data ini. Memastikan mereka yang menerima bantuan iuran memang warga dalam kategori miskin. Sehingga semua kepesertaan sesuai pada segmennya,” kata Kariaman.
Dari hasil validasi, nantinya para pemegang KIS akan diarahkan sesuai segmennya masing-masing. Bagi warga yang kategori mampu, akan diarahkan masuk dalam peserta mandiri. Sementara bagi mereka yang bekerja, diarahkan masuk dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). “Kalau data itu sudah bersih, nanti kuota KIS APBN akan semakin longgar. Jadi mereka yang menerima bantuan iuran APBD akan kami arahkan ke sana. Sehingga yang di APBD fokus ke yang tercecer saja,” imbuhnya.
Ia menyatakan proses verifikasi akan dilakukan secara detail. Meliputi kartu keluarga, identitas, serta lokasi tinggal. “Termasuk rumah juga akan kami foto. Karena pengalaman kemarin, ada yang punya aset, rumahnya bagus tapi pegang KIS PBI,” demikian Kariaman. (eps)
