27.6 C
Denpasar
Friday, June 2, 2023

Badah! Alasan Belum Ada Rekomendasi, Sejumlah Jabatan di Buleleng Dibiarkan Kosong

SINGARAJA, Radar Bali.id – Sejumlah jabatan struktural di Pemkab Buleleng saat ini masih dibiarkan kosong. Pengisian dan pergeseran jabatan tak kunjung dilakukan. Alasannya pemerintah belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pergeseran jabatan.

Saat ini ada tiga jabatan eselon II yang kosong. Jabatan setingkat kepala dinas itu sudah kosong sejak sebulan terakhir. Masing-masing adalah Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pemerintah mengklaim pergeseran jabatan untuk tingkat eselon II harus dibahas lebih dulu. “Pergeseran itu harus dibahas bersama panitia seleksi. Kami juga harus minta rekomendasi KASN untuk pergeseran. Kalau ada rekomendasi baru bisa berproses,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa.

Baca Juga:  Didukung Shortcut, Pariwisata Buleleng Siap Bersolek Sambut Wisatawan

Ia mengaku pemerintah sebenarnya sudah mengajukan permohonan rekomendasi pada KASN beberapa waktu. Permohonan itu hanya mencakup soal pergeseran jabatan saja. Namun hingga kini KASN belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi.

“Kami sudah ajukan rekomendasi, tapi belum turun. Yang jelas ada tiga jabatan yang kosong. Nanti siapa yang digeser, mana jabatan yang kosong, artinya di sana nanti ada seleksi terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pergeseran jabatan masih dalam kajian. Menurutnya bukan hal mudah melakukan pergeseran jabatan. Sebab penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi. Ia beralasan masih mempelajari hasil assessment jabatan yang dilakukan belum lama ini.

“Bukan langsung main copot. Tiap penempatan pegawai harus ada assessment dulu. Supaya sesuai kompetensi dan peta jabatan. Kalau  sudah sesuai baru dia bisa berkinerja,” kata Lihadnyana.

Baca Juga:  Catat Pak! Sokok Base Pegayaman Diusulkan Jadi Warisan Budaya

Kalau toh nantinya terjadi kekosongan jabatan akibat pergeseran, ia memastikan kekosongan itu dilakukan lewat seleksi terbuka. “Tidak ada lagi istilah penunjukan. Pasti seleksi terbuka,” tukasnya. [eka prasetya/radar bali]

 



SINGARAJA, Radar Bali.id – Sejumlah jabatan struktural di Pemkab Buleleng saat ini masih dibiarkan kosong. Pengisian dan pergeseran jabatan tak kunjung dilakukan. Alasannya pemerintah belum mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk melakukan pergeseran jabatan.

Saat ini ada tiga jabatan eselon II yang kosong. Jabatan setingkat kepala dinas itu sudah kosong sejak sebulan terakhir. Masing-masing adalah Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Administrasi Umum, serta Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Pemerintah mengklaim pergeseran jabatan untuk tingkat eselon II harus dibahas lebih dulu. “Pergeseran itu harus dibahas bersama panitia seleksi. Kami juga harus minta rekomendasi KASN untuk pergeseran. Kalau ada rekomendasi baru bisa berproses,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Buleleng I Gede Wisnawa.

Baca Juga:  Bahaya! Nelayan Keluhkan Tumpahan Kapal Pengangkut Batu Bara ke PLTU Celukan Bawang

Ia mengaku pemerintah sebenarnya sudah mengajukan permohonan rekomendasi pada KASN beberapa waktu. Permohonan itu hanya mencakup soal pergeseran jabatan saja. Namun hingga kini KASN belum memberikan jawaban atas permohonan rekomendasi.

“Kami sudah ajukan rekomendasi, tapi belum turun. Yang jelas ada tiga jabatan yang kosong. Nanti siapa yang digeser, mana jabatan yang kosong, artinya di sana nanti ada seleksi terbuka,” imbuhnya.

Sementara itu Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana mengatakan, pergeseran jabatan masih dalam kajian. Menurutnya bukan hal mudah melakukan pergeseran jabatan. Sebab penempatan jabatan harus berdasarkan kompetensi. Ia beralasan masih mempelajari hasil assessment jabatan yang dilakukan belum lama ini.

“Bukan langsung main copot. Tiap penempatan pegawai harus ada assessment dulu. Supaya sesuai kompetensi dan peta jabatan. Kalau  sudah sesuai baru dia bisa berkinerja,” kata Lihadnyana.

Baca Juga:  Pemerintah Jamin Harga Sembako Stabil Menjelang Nyepi

Kalau toh nantinya terjadi kekosongan jabatan akibat pergeseran, ia memastikan kekosongan itu dilakukan lewat seleksi terbuka. “Tidak ada lagi istilah penunjukan. Pasti seleksi terbuka,” tukasnya. [eka prasetya/radar bali]

 


Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru