alexametrics
24.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Karena Keuangan ”Sakit”, Badung Tunda Rekrutmen Guru PPPK

MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung mendadak menunda pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk guru. Hal ini dilakukan lantaran kondisi keuangan daerah yang sedang “sakit” karena pandemic Covid-19.

 

 

Penundaan ini tertuang dalam Surat Bupati Badung Nomor: 810/2353/BKPSDM tertanggal 30 Juni 2021. Padahal sebelumnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung sudah mensosialisasikan perihal perekrutan guru PPPK tersebut.

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Badung I Gede Wijaya, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan,  Bupati telah memutuskan menunda seleksi/pengadaan Guru PPPK tahun anggaran 2021.

 

“Ya benar sudah diputuskan oleh pimpinan untuk dilakukan penundaan,” ujar Wijaya, Kamis (1/7).

 

Penundaan tersebut juga dikarenakan kondisi keuangan daerah Kabupaten Badung akibat pandemi Covid-19. Bahkan sebelumnya juga telah  berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, kemudian lapor ke Sekda dan lanjut Bupati, akhirnya diputuskan untuk dilakukan penundaan. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan tambahan belanja pegawai.

Baca Juga:  Bupati Giri Prasta Terima Penghargaan P4GN

 

“PPPK hak-haknya diterima hampir sama dengan ASN, baik itu gaji maupun tunjangan. Hanya saja PPPK tidak mendapatkan pensiunan. Kami juga tidak ingin bila nanti tetap dilanjutkan, kita tidak bisa memberikan hak-hak mereka karena kondisi keuangan daerah yang menurun akibat pandemi,” terangnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Made Mandi juga membenarkan hal tersebut. Bahkan ia sudah menginformasikan penundaan pengadaan PPPK Guru tersebut.

 

“Sudah saya infokan melalui PGRI, para Kepala UPT, Ketua MKKS, dan K3S, agar dapat disampaikan kepada guru honorer serta dapat dipahami,” ujar Mandi.

 

Mandi mengatakan, sebelumnya Disdikpora telah memberikan modul dan pelatihan selama tiga bulan kepada guru-guru honorer. “Susah juga saya, karena kondisi keuangan yang menyebabkan belum ada pilihan lain. Tapi yang sudah dapat ilmu kan tidak ada ruginya,”  terang Mandi yang juga Sekretaris Disdikpora Badung ini.

Baca Juga:  Genjot Proyek PLTU, Greenpeace Sebut Bali Hadapi Persoalan Serius

 

Untuk diketahui  tahun 2021 Badung sebenarnya mendapatkan jatah Guru PPPK untuk SD dan SMP sebanyak 1.770 formasi, dari jumlah yang diusulkan adalah sebanyak 1.885 orang. Dalam seleksi PPPK ini guru honorer di sekolah negeri memiliki peluang lebih, lantaran dapat mengikuti seleksi sebanyak tiga kali. Sedangkan guru honorer dari sekolah swasta hanya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi sebanyak dua kali.


MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung mendadak menunda pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk guru. Hal ini dilakukan lantaran kondisi keuangan daerah yang sedang “sakit” karena pandemic Covid-19.

 

 

Penundaan ini tertuang dalam Surat Bupati Badung Nomor: 810/2353/BKPSDM tertanggal 30 Juni 2021. Padahal sebelumnya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung sudah mensosialisasikan perihal perekrutan guru PPPK tersebut.

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Badung I Gede Wijaya, membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan,  Bupati telah memutuskan menunda seleksi/pengadaan Guru PPPK tahun anggaran 2021.

 

“Ya benar sudah diputuskan oleh pimpinan untuk dilakukan penundaan,” ujar Wijaya, Kamis (1/7).

 

Penundaan tersebut juga dikarenakan kondisi keuangan daerah Kabupaten Badung akibat pandemi Covid-19. Bahkan sebelumnya juga telah  berkoordinasi dengan Bappeda, BPKAD, kemudian lapor ke Sekda dan lanjut Bupati, akhirnya diputuskan untuk dilakukan penundaan. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan tambahan belanja pegawai.

Baca Juga:  Mei Layani 268 Ribu Penumpang, Jakarta dan Surabaya Jadi Rute Favorit

 

“PPPK hak-haknya diterima hampir sama dengan ASN, baik itu gaji maupun tunjangan. Hanya saja PPPK tidak mendapatkan pensiunan. Kami juga tidak ingin bila nanti tetap dilanjutkan, kita tidak bisa memberikan hak-hak mereka karena kondisi keuangan daerah yang menurun akibat pandemi,” terangnya.

 

Dikonfirmasi terpisah, Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Made Mandi juga membenarkan hal tersebut. Bahkan ia sudah menginformasikan penundaan pengadaan PPPK Guru tersebut.

 

“Sudah saya infokan melalui PGRI, para Kepala UPT, Ketua MKKS, dan K3S, agar dapat disampaikan kepada guru honorer serta dapat dipahami,” ujar Mandi.

 

Mandi mengatakan, sebelumnya Disdikpora telah memberikan modul dan pelatihan selama tiga bulan kepada guru-guru honorer. “Susah juga saya, karena kondisi keuangan yang menyebabkan belum ada pilihan lain. Tapi yang sudah dapat ilmu kan tidak ada ruginya,”  terang Mandi yang juga Sekretaris Disdikpora Badung ini.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Gaji Pegawai Desa Sobangan Ngadat Berbulan-bulan

 

Untuk diketahui  tahun 2021 Badung sebenarnya mendapatkan jatah Guru PPPK untuk SD dan SMP sebanyak 1.770 formasi, dari jumlah yang diusulkan adalah sebanyak 1.885 orang. Dalam seleksi PPPK ini guru honorer di sekolah negeri memiliki peluang lebih, lantaran dapat mengikuti seleksi sebanyak tiga kali. Sedangkan guru honorer dari sekolah swasta hanya mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi sebanyak dua kali.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/