alexametrics
28.7 C
Denpasar
Sunday, August 14, 2022

Demo Tolak RUU Kontroversial Marak, Ini yang Dikhawatirkan Koster…

DENPASAR – Persoalan politik muncul diberbagai daerah di Indonesia. Bali juga salah satunya. Di mana belakangan ini demontrasi marak terjadi buntut sejumlah peraturan yang kontroversial, seperti RKUHP dan UU KPK.

Gubernur Bali Wayan Koster pun mengaku gelisah tentang hal ini. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya di acara pelantikan DPRD Provinsi Bali, di gedung DPRD Bali, Selasa (1/10).

“Disana sini kita menghadapi dinamika politik tidak saja di Jakarta di daerah lain, bahkan sudah masuk ke Bali. Kemarin masih ada demo. Syukur demonya bisa dikelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster.

“DPRD kemarin sudah menerima yang melakukan demo, terima kasih pada pimpinan DPRD telah meluangkan waktu dengan kesabaran untuk menerima mereka menyampaikan inspirasi,”sambungnya.

Tapi, lanjut Koster, yang penting dan perlu dicatat adalah aspirasi yang disampaikan ini adalah harus dalam konteks santun, memperkuat ideologi Pancasila 1 Juni 1945.

Baca Juga:  Anggaran Terbatas, Tabanan Belum Bisa Mengaktifkan

“Bali ini harus menjadi taruhan bagi RI mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang dibawa ke Bali. Ke tengah masyarakat apalagi di tengah dunia kemahasiswaan kita. Itu satu,” katanya.

Yang kedua, lanjut Koster, semua pihak harus mempertahankan NKRI. Masalah lain, dibicarakan dengan sebaik-baiknya.

“Soal UU KPK yang sudah di sahkan oleh DPR kalau ada masyarkat yang tidak puas, gunakanlah jalur resmi. Yaitu, melalui MK,” ujarnya.

Menurut Koster, tidak zamannya lagi melakukan cara-cara di luar konstitusional. “Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa apapun yang tidak puas terhadap UU, ada mekanisme untuk menyelesaikan ya,” ujarnya.

Dalam konteks itu juga, Koster memohon agar di Bali ini juga harus kompak dan solid. Semua komponen masyarakat untuk menjaga Indoensia agar tetap berideologi Pancasila.

Baca Juga:  Digilas Pick Up, Pengendara Sepeda Tewas Ditempat

Tetap dengan NKRI dan tetap dengan peraturan UU yang sudah disetujui DPR dan presiden. “Kita harus ada pada jalur benar.

Kalau ada masyarakat beda pendapat, salurkan lewat mekanisme dan lembaga yang tepat. Itu akad kita menjaga citra Bali,” ujarnya.

“Bahwa Bali membutuhkan kondisi yang aman kondusif dan damai karena kita butuh untuk dunia pariwisata yang sangat sensitif,” kata Koster dalam sambutannya.

Koster juga meminta situasi ini jangan dikompor-kompori. “Jangan mencuri kesempatan dalam kesempitan, jangan mengompori pihak lainnya.

Apalagi menjadi alat menjadi kekuatan lain yang kita tidak tahu dari mana sumber dan datanya,” tuturnya. 



DENPASAR – Persoalan politik muncul diberbagai daerah di Indonesia. Bali juga salah satunya. Di mana belakangan ini demontrasi marak terjadi buntut sejumlah peraturan yang kontroversial, seperti RKUHP dan UU KPK.

Gubernur Bali Wayan Koster pun mengaku gelisah tentang hal ini. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutannya di acara pelantikan DPRD Provinsi Bali, di gedung DPRD Bali, Selasa (1/10).

“Disana sini kita menghadapi dinamika politik tidak saja di Jakarta di daerah lain, bahkan sudah masuk ke Bali. Kemarin masih ada demo. Syukur demonya bisa dikelola dengan baik,” ujar Gubernur Koster.

“DPRD kemarin sudah menerima yang melakukan demo, terima kasih pada pimpinan DPRD telah meluangkan waktu dengan kesabaran untuk menerima mereka menyampaikan inspirasi,”sambungnya.

Tapi, lanjut Koster, yang penting dan perlu dicatat adalah aspirasi yang disampaikan ini adalah harus dalam konteks santun, memperkuat ideologi Pancasila 1 Juni 1945.

Baca Juga:  Usul Ganti Nama Tol, Koster: Lihat Saja Nanti, Parta Pilih Digratiskan

“Bali ini harus menjadi taruhan bagi RI mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang dibawa ke Bali. Ke tengah masyarakat apalagi di tengah dunia kemahasiswaan kita. Itu satu,” katanya.

Yang kedua, lanjut Koster, semua pihak harus mempertahankan NKRI. Masalah lain, dibicarakan dengan sebaik-baiknya.

“Soal UU KPK yang sudah di sahkan oleh DPR kalau ada masyarkat yang tidak puas, gunakanlah jalur resmi. Yaitu, melalui MK,” ujarnya.

Menurut Koster, tidak zamannya lagi melakukan cara-cara di luar konstitusional. “Kita harus menyadarkan masyarakat bahwa apapun yang tidak puas terhadap UU, ada mekanisme untuk menyelesaikan ya,” ujarnya.

Dalam konteks itu juga, Koster memohon agar di Bali ini juga harus kompak dan solid. Semua komponen masyarakat untuk menjaga Indoensia agar tetap berideologi Pancasila.

Baca Juga:  Lawan Secara Niskala Sekala, 1.493 Desa Adat Berlakukan Perarem Covid

Tetap dengan NKRI dan tetap dengan peraturan UU yang sudah disetujui DPR dan presiden. “Kita harus ada pada jalur benar.

Kalau ada masyarakat beda pendapat, salurkan lewat mekanisme dan lembaga yang tepat. Itu akad kita menjaga citra Bali,” ujarnya.

“Bahwa Bali membutuhkan kondisi yang aman kondusif dan damai karena kita butuh untuk dunia pariwisata yang sangat sensitif,” kata Koster dalam sambutannya.

Koster juga meminta situasi ini jangan dikompor-kompori. “Jangan mencuri kesempatan dalam kesempitan, jangan mengompori pihak lainnya.

Apalagi menjadi alat menjadi kekuatan lain yang kita tidak tahu dari mana sumber dan datanya,” tuturnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/