alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Nilai E-Government Terendah se-Bali, Ini Dalih Kadiskominfo Badung

MANGUPURA – Meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government tahun 2021 terendah se-Bali menjadi tamparan keras bagi Kabupaten Badung yang gembar-gembor ingin menadi smart city yang menerapkan teknologi elektronik atau digital dalam pemerintahan. Kadis Kominfo Badung IGN Jaya Saputra pun menjawab mengapa Badung bisa meraih SPBE terendah se-Bali.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya disebutkan bahwa KemenPAN-RB telah merilis hasil evaluasi SPBE Tahun 2021 melalui surat keputusan nomor 1503 tahun 2021. Dari Surat keputusan tersebut terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten (pemkab) Badung mendapat nilai SPBE paling terendah atau terakhir dari 9 kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

 

Sementara itu, Provinsi Bali mendapat nilai tertinggi predikat sangat baik dengan nilai 3,68. Nilai kabupaten Badung bahkan jauh lebih rendah dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.

Baca Juga:  DPRD Badung Janjikan Subsidi Sekolah Swasta, Sekda Bilang Belum Bisa

 

Badung yang nilai kurang mendapat nilai 1,78 dengan predikat kurang. Sementara Tabanan dan Bangli memiliki nilai masing-masing 2,07 dan 2,28 dengan predikat cukup. Untuk Kota Denpasar menerima predikat baik dengan nilai 3,19.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Badung IGN Jaya Saputra mengatakan rendahnya nilai SPBE atau E-Government disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 . Katanya, itu menjadi sumber utama penyebab jebloknya nilai SPBE Pemkab Badung.  

 

“Penilaian SPBE ini dilakukan setiap tahun, tahun 2019 hasil penilain dengan nilai 2,88. Kemudian di tahun 2020 kita pasang naik. Tapi pandemi Covid- 19 terjadi di tahun 2020, akhirnya apa yang direncanakan tidak bisa jalan karena anggaran di-refocusing,” jelas Jaya Saputra, Senin (3/1).

 

Kata dia,  di tahun 2020 penilaian itu SPBE itu ditiadakan. Kemudian dilanjutkan di tahun 2021. Mirisnya,  Pemkab Badung tidak memiliki kesiapan, termasuk dari aspek regulasi dan master plan.

Baca Juga:  Karangasem Catat Tambahan Dua Pasien Positif Covid-19 Meninggal Dunia

 

“Tahun 2021 Pemkab Badung tidak memiliki master plan SPBE, Perbupnya juga belum punya, termasuk aspek perencanaannya serta keuangan dan pelayanan publik. Penilai tahun 2021 berdasarkan dua tahun sebelumnya, otomatis banyak yang bolong,” jelas Mantan Camat Mengwi itu.

 

Namun ia mengakui Diskominfo Badung hanya memfasilitasi. Namun untuk mengisi konten dan lainnya sebagiannya menjadi tanggung jawab dinas masing-masing. Misalnya, dari perencanaan menjadi tanggung jawab bagian Bappeda, kemudian keuangan menjadi tanggung jawab BPKAD.

 

“Namun untuk tahun berikutnya kami optimistis hasil penilain akan menjadi lebih baik.  Mengingat tahun 2022 sudah disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk menyusun master plan dan Perbup,” pungkasnya.


MANGUPURA – Meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government tahun 2021 terendah se-Bali menjadi tamparan keras bagi Kabupaten Badung yang gembar-gembor ingin menadi smart city yang menerapkan teknologi elektronik atau digital dalam pemerintahan. Kadis Kominfo Badung IGN Jaya Saputra pun menjawab mengapa Badung bisa meraih SPBE terendah se-Bali.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya disebutkan bahwa KemenPAN-RB telah merilis hasil evaluasi SPBE Tahun 2021 melalui surat keputusan nomor 1503 tahun 2021. Dari Surat keputusan tersebut terungkap bahwa Pemerintah Kabupaten (pemkab) Badung mendapat nilai SPBE paling terendah atau terakhir dari 9 kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

 

Sementara itu, Provinsi Bali mendapat nilai tertinggi predikat sangat baik dengan nilai 3,68. Nilai kabupaten Badung bahkan jauh lebih rendah dari Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli.

Baca Juga:  Soal Revisi Perpres 51/2014 ke Jokowi, Koster Disebut Mengada-ngada

 

Badung yang nilai kurang mendapat nilai 1,78 dengan predikat kurang. Sementara Tabanan dan Bangli memiliki nilai masing-masing 2,07 dan 2,28 dengan predikat cukup. Untuk Kota Denpasar menerima predikat baik dengan nilai 3,19.

 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Badung IGN Jaya Saputra mengatakan rendahnya nilai SPBE atau E-Government disebabkan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 . Katanya, itu menjadi sumber utama penyebab jebloknya nilai SPBE Pemkab Badung.  

 

“Penilaian SPBE ini dilakukan setiap tahun, tahun 2019 hasil penilain dengan nilai 2,88. Kemudian di tahun 2020 kita pasang naik. Tapi pandemi Covid- 19 terjadi di tahun 2020, akhirnya apa yang direncanakan tidak bisa jalan karena anggaran di-refocusing,” jelas Jaya Saputra, Senin (3/1).

 

Kata dia,  di tahun 2020 penilaian itu SPBE itu ditiadakan. Kemudian dilanjutkan di tahun 2021. Mirisnya,  Pemkab Badung tidak memiliki kesiapan, termasuk dari aspek regulasi dan master plan.

Baca Juga:  Musim Kemarau Sapa Bali, Puncak Kemarau Terjadi Juni

 

“Tahun 2021 Pemkab Badung tidak memiliki master plan SPBE, Perbupnya juga belum punya, termasuk aspek perencanaannya serta keuangan dan pelayanan publik. Penilai tahun 2021 berdasarkan dua tahun sebelumnya, otomatis banyak yang bolong,” jelas Mantan Camat Mengwi itu.

 

Namun ia mengakui Diskominfo Badung hanya memfasilitasi. Namun untuk mengisi konten dan lainnya sebagiannya menjadi tanggung jawab dinas masing-masing. Misalnya, dari perencanaan menjadi tanggung jawab bagian Bappeda, kemudian keuangan menjadi tanggung jawab BPKAD.

 

“Namun untuk tahun berikutnya kami optimistis hasil penilain akan menjadi lebih baik.  Mengingat tahun 2022 sudah disiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan termasuk menyusun master plan dan Perbup,” pungkasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/