alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Jokowi Bilang Hormati Kebebasan Berpendapat, Tapi AMP Demo Dihadang

BADUNG – Presiden Joko Widodo di hadapan para kepala satuan wilayah (Kasatwil) Polri menyinggung soal demokrasi. Salah satunya adalah tentang menghormati kebebasan berpendapat.

 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan menohok kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Polri di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Jumat (3/12).

 

Meski demikian Jokowi bilang kebebasan berpendapat, namun dalam praktiknya kebebasan berpendapat kerap dipasung.

Bahkan, dua hari sebelum Jokowi berbicara demokrasi di Bali, atau Rabu (1/12) lalu, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali sempat dihadang oleh massa lain saat akan menyampaikan pendapat di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar.

Akibat dihadang massa lain, meski mendapat pengawalan polisi, para pengunjung rasa dari AMP Bali gagal mencapai tujuan aksi di Konsulat AS karena lebih dulu bentrok dengan massa lain kemudian dibubarkan polisi.   

 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah.

Baca Juga:  Ribuan Relawan Covid-19 Diminta Segera Turun Edukasi Masyarakat

 

Ia meminta setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Apabila ada kritik, Polri menanggapinya dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya, silakan, tapi kalau enggak (mengganggu ketertiban) jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” ujar Jokowi.

 

Presiden berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil. 

 

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” pintanya.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

Sekadar diketahui, dua hari sebelum Jokowi berbicara soal demokrasi di hadapan para pejabat Polri itu, puluhan mahasiswa Papua melakukan demonstrasi di Bali.

Baca Juga:  CATAT! Sky Garden Abaikan Teguran, Ini Ancaman Satpol PP Badung

Demonstrasi memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Denpasar, Bali berujung bentrok pada Rabu (1/12/2021).

Bentrokan terjadi antara peserta aksi mahasiswa Papua itu dengan organisasi masyarakat (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Aksi ini berujung bentrok saat massa aksi melakukan longmarch dari Parkir Timur Lapangan Renon menuju Kantor Konsulat Amerika di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar sekitar pukul 9 pagi.

Ketika massa aksi sampai di Jalan Raya Puputan, persisnya sekitar depan Restoran Casa Bunga, mereka dihadang massa dari ormas PGN. Cekcok antara dua massa pun terjadi. Akhirnya mereka saling pukul dan tendang.

Tidak sampai di sana, bentrokan terjadi sampai saling lempar batu dan kayu. Polisi di sana akhirnya hanya membubarkan kedua massa. Sedangkan peserta aksi dari AMP Bali gagal mencapai Konsulat Amerika di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar untuk menyampaikan aspirasinya.


BADUNG – Presiden Joko Widodo di hadapan para kepala satuan wilayah (Kasatwil) Polri menyinggung soal demokrasi. Salah satunya adalah tentang menghormati kebebasan berpendapat.

 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan menohok kepada Kepala Kesatuan Wilayah (Kasatwil) Polri di Candi Ballroom, Hotel The Apurva Kempinski, Kabupaten Badung, Jumat (3/12).

 

Meski demikian Jokowi bilang kebebasan berpendapat, namun dalam praktiknya kebebasan berpendapat kerap dipasung.

Bahkan, dua hari sebelum Jokowi berbicara demokrasi di Bali, atau Rabu (1/12) lalu, mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Bali sempat dihadang oleh massa lain saat akan menyampaikan pendapat di Jalan Raya Puputan, Renon, Denpasar.

Akibat dihadang massa lain, meski mendapat pengawalan polisi, para pengunjung rasa dari AMP Bali gagal mencapai tujuan aksi di Konsulat AS karena lebih dulu bentrok dengan massa lain kemudian dibubarkan polisi.   

 

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah.

Baca Juga:  JLS Badung Tak Jelas, Pemkab Badung Mau Bikin Perumda Infrastruktur

 

Ia meminta setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Apabila ada kritik, Polri menanggapinya dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

“Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban, ya, silakan, tapi kalau enggak (mengganggu ketertiban) jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya,” ujar Jokowi.

 

Presiden berpesan agar Polri dapat melindungi dan membantu kaum lemah yang terpinggirkan dalam hukum. Menurutnya, indeks kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat tinggi sehingga hal tersebut harus dijaga dengan tetap memperhatikan kaum-kaum kecil. 

 

“Kecil-kecil seperti itu, kecil-kecil mungkin urusannya bukan Kapolres, Kapolsek, tapi hati-hati tetap tanggung jawab Kapolres, tetap tanggung jawab Kapolda kecil-kecil seperti ini. Apalagi kalau sudah dicap diskriminasi terhadap yang lemah, hati-hati,” pintanya.

Turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

 

Sekadar diketahui, dua hari sebelum Jokowi berbicara soal demokrasi di hadapan para pejabat Polri itu, puluhan mahasiswa Papua melakukan demonstrasi di Bali.

Baca Juga:  Ribuan Relawan Covid-19 Diminta Segera Turun Edukasi Masyarakat

Demonstrasi memperingati Hari Kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Denpasar, Bali berujung bentrok pada Rabu (1/12/2021).

Bentrokan terjadi antara peserta aksi mahasiswa Papua itu dengan organisasi masyarakat (ormas) Patriot Garuda Nusantara (PGN).

Aksi ini berujung bentrok saat massa aksi melakukan longmarch dari Parkir Timur Lapangan Renon menuju Kantor Konsulat Amerika di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar sekitar pukul 9 pagi.

Ketika massa aksi sampai di Jalan Raya Puputan, persisnya sekitar depan Restoran Casa Bunga, mereka dihadang massa dari ormas PGN. Cekcok antara dua massa pun terjadi. Akhirnya mereka saling pukul dan tendang.

Tidak sampai di sana, bentrokan terjadi sampai saling lempar batu dan kayu. Polisi di sana akhirnya hanya membubarkan kedua massa. Sedangkan peserta aksi dari AMP Bali gagal mencapai Konsulat Amerika di Jalan Hayam Wuruk, Denpasar untuk menyampaikan aspirasinya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/