alexametrics
27.8 C
Denpasar
Thursday, June 30, 2022

Covid-19 Melejit, ARSSI Sarankan Pemprov Bali Tambah 1000 Tempat Tidur

DENPASAR – “Kepergian” Direktur Utama RS Puri Raharja dr. I Nyoman Sutedja MPH karena terinfeksi Covid-19 di RS PTN Unud, Sabtu (4/7) malam membuat stakeholder kesehatan Bali tancap gas.

Pasalnya, dalam kurun 3 hari terakhir, tempat tidur khusus pasien Covid-19 tak tersisa. Hal ini memicu kepanikan di kalangan pengelola rumah sakit.

Menyikapi hal tersebut dan sebagai antisipasi membludaknya jumlah pasien, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali Dr. dr. I.B.G. Fajar Manuaba, Sp.OG, MARS

meminta Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk perawatan bagi pasien positif Covid-19 dan 1.000 tempat tidur lagi sebagai backup berupa ruang karantina.

Dokter Fajar mengaku was-was membaca data yang dilansir Dinas Kesehatan Bali via https://pendataan.baliprov.go.id/ bahwa kasus positif di Bali sudah mencapai 1.900.

Dengan rincian jumlah pasien sembuh 972 orang, meninggal 23 orang, dan sedang dirawat 905 orang. “Nah bila tidak semua menunjukkan gejala, namun sudah positif, artinya bisa menularkan ke orang lain. Maka harus dikarantina secara ketat, hingga dua kali hasil test Swab-PCR negatif.

Namun, setiap waktu bisa saja yang seperti ini kondisinya jadi tidak stabil. Apalagi Pemprov Bali telah merencanakan kenormalan baru (the new normal) mulai tanggal 9 Juli 2020

yang seharusnya dengan persiapan matang khususnya dalam hal mempercepat penambahan kapasitas ruang perawatan dan karantina kasus Covid-19,” ucap dr. Fajar, Selasa (7/7)

Dr.  Fajar tak menampik rumah sakit makin penuh karena rujukan pasien Covid-19. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Unud ini, banyak antrian di Unit Gawat Darurat (UGD) maupun Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Bila tidak disikapi dengan tepat, hal itu akan membuat kondisi semakin tak terkontrol karena pasien akan bercampur antara yang Covid-19 dan pasien bukan Covid-19 di ruangan yang relatif sempit.

“Ini terjadi karena di ruang isolasi sudah penuh,” tegasnya. Dari sejumlah diskusi dengan para anggota ARSSI, imbuh dr. Fajar, juga dibahas

kondisi bila ada pasien terduga Covid-19 yang sulit atau tidak bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan karena ketidaktersediaan tempat tidur.

Menurutnya, APD di rumah sakit swasta tidak memadai karena harus membeli sendiri dengan harga tidak pasti. Dirinya berharap fakta ini juga menjadi perhatian serius pemerintah.

“Tentunya kita tidak bisa kirim ke rumah sakit rujukan bila belum ada kepastian akan mendapat pelayanan karena sedang penuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Fajar mengungkapkan, yang sering dilupakan pemerintah adalah menghitung jumlah kasus positif Covid-19 dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah Bali.

Kalau angka ini dibandingkan, maka akan nampak tingkat penularan pada kasus Covid-19 akan menjadi tinggi.

ARSSI Bali juga berharap pemerintah memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan (nakes) dan pemerintah dengan meringankan biaya rapid test maupun swab-PCR, sekaligus difasilitasi biaya dan lokasi karantina.

Dengan kepastian perlindungan bagi nakes dan keluarganya akan memberikan rasa tenang dalam bekerja sebagai garda terdepan, karena kita belum mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Selain itu, menurut dr. Fajar, Pemprov Bali harus berani menjadikan salah satu rumah sakit milik Pemda Bali menjadi sepenuhnya merawat pasien Covid-19.

Hal ini akan membuat ada fokus khusus bagi semua pihak, baik tenaga kesehatan maupun pasien untuk terkait perawatan pasien Covid-19.

Tentunya pasien juga mendapat pelayanan terbaik dan tuntas. “Kita juga harus berpatokan dari cerita perjalanan perawatan rekan sejawat kami Dokter Sutedja.

Karena harus berpindah-pindah rumah sakit untuk mendapat perawatan yang memadai,” tekannya sembari mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian mantan Kadis Kesehatan Provinsi Bali tersebut.

 “Semoga semua tenaga kesehatan dalam tugasnya terlindungi dan sehat selalu. Semoga apa yang terjadi pada tenaga kesehatan di Jawa Timur tidak perlu terjadi di Bali,” harapnya. 



DENPASAR – “Kepergian” Direktur Utama RS Puri Raharja dr. I Nyoman Sutedja MPH karena terinfeksi Covid-19 di RS PTN Unud, Sabtu (4/7) malam membuat stakeholder kesehatan Bali tancap gas.

Pasalnya, dalam kurun 3 hari terakhir, tempat tidur khusus pasien Covid-19 tak tersisa. Hal ini memicu kepanikan di kalangan pengelola rumah sakit.

Menyikapi hal tersebut dan sebagai antisipasi membludaknya jumlah pasien, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Bali Dr. dr. I.B.G. Fajar Manuaba, Sp.OG, MARS

meminta Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan 1.000 tempat tidur untuk perawatan bagi pasien positif Covid-19 dan 1.000 tempat tidur lagi sebagai backup berupa ruang karantina.

Dokter Fajar mengaku was-was membaca data yang dilansir Dinas Kesehatan Bali via https://pendataan.baliprov.go.id/ bahwa kasus positif di Bali sudah mencapai 1.900.

Dengan rincian jumlah pasien sembuh 972 orang, meninggal 23 orang, dan sedang dirawat 905 orang. “Nah bila tidak semua menunjukkan gejala, namun sudah positif, artinya bisa menularkan ke orang lain. Maka harus dikarantina secara ketat, hingga dua kali hasil test Swab-PCR negatif.

Namun, setiap waktu bisa saja yang seperti ini kondisinya jadi tidak stabil. Apalagi Pemprov Bali telah merencanakan kenormalan baru (the new normal) mulai tanggal 9 Juli 2020

yang seharusnya dengan persiapan matang khususnya dalam hal mempercepat penambahan kapasitas ruang perawatan dan karantina kasus Covid-19,” ucap dr. Fajar, Selasa (7/7)

Dr.  Fajar tak menampik rumah sakit makin penuh karena rujukan pasien Covid-19. Menurut dosen Fakultas Kedokteran Unud ini, banyak antrian di Unit Gawat Darurat (UGD) maupun Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Bila tidak disikapi dengan tepat, hal itu akan membuat kondisi semakin tak terkontrol karena pasien akan bercampur antara yang Covid-19 dan pasien bukan Covid-19 di ruangan yang relatif sempit.

“Ini terjadi karena di ruang isolasi sudah penuh,” tegasnya. Dari sejumlah diskusi dengan para anggota ARSSI, imbuh dr. Fajar, juga dibahas

kondisi bila ada pasien terduga Covid-19 yang sulit atau tidak bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan karena ketidaktersediaan tempat tidur.

Menurutnya, APD di rumah sakit swasta tidak memadai karena harus membeli sendiri dengan harga tidak pasti. Dirinya berharap fakta ini juga menjadi perhatian serius pemerintah.

“Tentunya kita tidak bisa kirim ke rumah sakit rujukan bila belum ada kepastian akan mendapat pelayanan karena sedang penuh,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dr. Fajar mengungkapkan, yang sering dilupakan pemerintah adalah menghitung jumlah kasus positif Covid-19 dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah Bali.

Kalau angka ini dibandingkan, maka akan nampak tingkat penularan pada kasus Covid-19 akan menjadi tinggi.

ARSSI Bali juga berharap pemerintah memberikan perlindungan pada tenaga kesehatan (nakes) dan pemerintah dengan meringankan biaya rapid test maupun swab-PCR, sekaligus difasilitasi biaya dan lokasi karantina.

Dengan kepastian perlindungan bagi nakes dan keluarganya akan memberikan rasa tenang dalam bekerja sebagai garda terdepan, karena kita belum mengetahui kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Selain itu, menurut dr. Fajar, Pemprov Bali harus berani menjadikan salah satu rumah sakit milik Pemda Bali menjadi sepenuhnya merawat pasien Covid-19.

Hal ini akan membuat ada fokus khusus bagi semua pihak, baik tenaga kesehatan maupun pasien untuk terkait perawatan pasien Covid-19.

Tentunya pasien juga mendapat pelayanan terbaik dan tuntas. “Kita juga harus berpatokan dari cerita perjalanan perawatan rekan sejawat kami Dokter Sutedja.

Karena harus berpindah-pindah rumah sakit untuk mendapat perawatan yang memadai,” tekannya sembari mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas kepergian mantan Kadis Kesehatan Provinsi Bali tersebut.

 “Semoga semua tenaga kesehatan dalam tugasnya terlindungi dan sehat selalu. Semoga apa yang terjadi pada tenaga kesehatan di Jawa Timur tidak perlu terjadi di Bali,” harapnya. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/