alexametrics
28.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Koster Bikin 12 Aturan Baru soal PPKM Darurat, Tapi Zonk Soal Bansos

DENPASAR – Menyikapi perkembangan Covid-19 beberapa hari terakhir ini, Gubernur Bali dengan sejumlah pihak menggelar rapat evaluasi PPKM darurat, Rabu  (7/7/2021). Rapat juga diikuti Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Danrem 163/Wirasatya, Sekda Provinsi Bali, Kepala Dinas terkait di Provinsi Bali, serta para Bupati/Walikota se-Bali.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada, Kamis (8/7) dalam keterangan pers-nya menegaskan,  PPKM Darurat ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui pengendalian mobilitas penduduk atau juga pembatasan aktivitas penduduk.

 

Dalam SE Gubernur Nomor 09 Tahun 2021, kata dia, sebetulnya sudah diatur tentang Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, dan juga ketentuan Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor baik bagi sektor esensial, sektor esensial pemerintahan dan sektor kritikal. Namun, akunya, pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan ketentuan.

 

Dalam rapat evaluasi itu pun akhirnya menyepakati beberapa hal yang perlu dipertegas, dan perlu dilakukan pengaturan kembali.

Dia menyebutkan, Pertama, ketentuan mengenai kegiatan makan, minum di tempat umum, seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lain-lain yang sejenis, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

 

Hal ini dipertegas lagi bahwa kegiatan tersebut jam operasionalnya berlaku sampai dengan Pukul 20.00 Wita, mulai diberlakukan Hari Kamis, 8 Juli 2021. Ketentuan ini sudah dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor 9R Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021.

 

Kedua, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota akan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan sektor-sektor kegiatan masyarakat terhadap ketentuan mengenai Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Caranya dengan melakukan penyekatan di sejumlah pintu masuk menuju Denpasar dan Badung. Penyekatan itu dilakukan kepolisian dibantu oleh TNI, Satpol PP, dan juga Pecalang Desa Adat.

Baca Juga:  Grab Luncurkan In-Car Air Purifier untuk Kualitas Udara dalam Mobil

 

“Jika warga masyarakat yang memasuki Kota Denpasar, setelah diperiksa atau ditanya di titik penyekatan, memang melakukan kerja dan kegiatan yang diperbolehkan dalam Surat Edaran Gubernur, maka tentunya akan diijinkan memasuki Kota Denpasar,” jelasnya.

 

Sebaliknya, lanjut dia, jika warga yang akan menuju Kota Denpasar dan Badung melakukan kegiatan atau pekerjaan yang menurut ketentuan seharusnya dilakukan dari rumah, maka akan dimohon untuk kembali ke rumah, dan bekerja dari rumah.

 

Ketiga, jam operasional selain mall, pusat perdagangan atau pusat perbelanjaan diberlakukan ketentuan yang sama, yakni maksimal sampai Pukul 20.00 Wita. Tidak ada perbedaan lagi bagi pusat perbelanjaan maupun warung makan.

“Tentunya ini diluar sektor esensial seperti rumah sakit, apotek, toko obat yang memang diperbolehkan 24 jam. Di luar itu, saya ulangi lagi, jam operasinya sampai Pukul 20.00 Wita,” tegasnya.

 

Keempat, pintu masuk Bali diperketat. Yakni Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, dan Pelabuhan Benoa.

 

Yang Kelima cukup menarik. Yakn, karena jam operasional kegiatan masyarakat dibatasi sampai Pukul 20.00 Wita, maka untuk menghindari terjadinya kerumunan atau aktivitas sekelompok orang , disepakati lampu-lampu di tempat wisata, lampu penerangan jalan, atau lampu-lampu di tempat umum akan dipadamkan pada Pukul 20.00 Wita.

 

Keenam, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik kegiatan adat, agama, seni-budaya akan dilakukan pengetatan-pengetatan sedemikian rupa. Bagi kegiatan adat dan agama yang masih bisa ditunda, maka agar ditunda.

 

Ketujuh, operasional Bus Sarbagita juga akan dilakukan pembatasan, dengan jam operasi juga sampai pukul 20.00 Wita.

 

Kedelapan, pelayanan Wifi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota juga akan dimatikan mulai Pukul 20.00 Wita.

Baca Juga:  Sindir Politisi Perempuan yang Cari Panggung Di Tengah Pandemi

 

Lebih lanjut, Kesembilan, disepakati menyiapkan tempat karantina bagi warga yang terpapar Covid dengan gejala sedang. Sedangkan bagi pasien yang gejala berat, harus ke rumah sakit.

 

Untuk karantina pasien tanpa gejala itu, Pemprov Bali telah menyiapkann Hotel Ibis Kuta. Tak hanya Pemprov Bali, Pemkab da Pemkot di Bali juga diminta menyiapkan karantina serupa.

 

Kesepuluh, untuk memastikan PPKM berjalan, maka akan dilaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan setiap hari, termasuk malam hari oleh petugas gabungan, antara Polri, TNI, Satpol PP, dan Pecalang Desa Adat.

 

Kesebelas, Desa Adat seluruh Bali diminta untuk mengaktifkan kembali Posko Satgas Gotong Royong, guna melakukan upaya-upaya pengendalian mobilitas penduduk agar mentaati protokol kesehatan.

“Untuk itu, Gubernur memberi arahan agar dana Desa Adat tahap tiga segera dicairkan, dan dapat dialokasikan untuk penanganan Covid,” jelasnya.

 

Keduabelas, terus meningkatkan vaksinasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak berumur 12-17 tahun.

 

Dewa Indra mengaku paham dan juga prihatin dengan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang terpaksa masih diberlakukan. 

 

“Kami Pemerintah Provinsi Bali, tentu sangat memahami kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama sekali kondisi kesulitan ekonomi akibat pandemi covid ini,” kata dia.

Dia mengatakan, kebijakan ini untuk melindungi kesehatan dan juga keselamatan jiwa masyarakat

 

“Maka memohon sekaligus mengimbau masyarakat bisa memahami dan menempatkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah ini sebagai suatu pilihan yang perlu kita terima bersama, dalam rangka keselamatan jiwa masyarakat kita,” ujarnya.

Sekalipun adanya kesepakatan dari rapat evaluasi, tidak ada menyinggung masalah dampak dari PPKM darurat. Khususnya dampak perekonomian masyarakat. Juga tidak menyinggung masalah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, alias zonk.


DENPASAR – Menyikapi perkembangan Covid-19 beberapa hari terakhir ini, Gubernur Bali dengan sejumlah pihak menggelar rapat evaluasi PPKM darurat, Rabu  (7/7/2021). Rapat juga diikuti Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Danrem 163/Wirasatya, Sekda Provinsi Bali, Kepala Dinas terkait di Provinsi Bali, serta para Bupati/Walikota se-Bali.

 

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra pada, Kamis (8/7) dalam keterangan pers-nya menegaskan,  PPKM Darurat ini bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 melalui pengendalian mobilitas penduduk atau juga pembatasan aktivitas penduduk.

 

Dalam SE Gubernur Nomor 09 Tahun 2021, kata dia, sebetulnya sudah diatur tentang Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah, dan juga ketentuan Work From Office (WFO) atau bekerja dari kantor baik bagi sektor esensial, sektor esensial pemerintahan dan sektor kritikal. Namun, akunya, pelaksanaan di lapangan belum sesuai dengan ketentuan.

 

Dalam rapat evaluasi itu pun akhirnya menyepakati beberapa hal yang perlu dipertegas, dan perlu dilakukan pengaturan kembali.

Dia menyebutkan, Pertama, ketentuan mengenai kegiatan makan, minum di tempat umum, seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan lain-lain yang sejenis, hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in).

 

Hal ini dipertegas lagi bahwa kegiatan tersebut jam operasionalnya berlaku sampai dengan Pukul 20.00 Wita, mulai diberlakukan Hari Kamis, 8 Juli 2021. Ketentuan ini sudah dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor 9R Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021.

 

Kedua, Satgas Provinsi dan Satgas Kabupaten/Kota akan meningkatkan kepatuhan dan ketaatan sektor-sektor kegiatan masyarakat terhadap ketentuan mengenai Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Caranya dengan melakukan penyekatan di sejumlah pintu masuk menuju Denpasar dan Badung. Penyekatan itu dilakukan kepolisian dibantu oleh TNI, Satpol PP, dan juga Pecalang Desa Adat.

Baca Juga:  Bupati Giri Prasta Apresiasi Seniman yang Produktif di Masa Pandemi

 

“Jika warga masyarakat yang memasuki Kota Denpasar, setelah diperiksa atau ditanya di titik penyekatan, memang melakukan kerja dan kegiatan yang diperbolehkan dalam Surat Edaran Gubernur, maka tentunya akan diijinkan memasuki Kota Denpasar,” jelasnya.

 

Sebaliknya, lanjut dia, jika warga yang akan menuju Kota Denpasar dan Badung melakukan kegiatan atau pekerjaan yang menurut ketentuan seharusnya dilakukan dari rumah, maka akan dimohon untuk kembali ke rumah, dan bekerja dari rumah.

 

Ketiga, jam operasional selain mall, pusat perdagangan atau pusat perbelanjaan diberlakukan ketentuan yang sama, yakni maksimal sampai Pukul 20.00 Wita. Tidak ada perbedaan lagi bagi pusat perbelanjaan maupun warung makan.

“Tentunya ini diluar sektor esensial seperti rumah sakit, apotek, toko obat yang memang diperbolehkan 24 jam. Di luar itu, saya ulangi lagi, jam operasinya sampai Pukul 20.00 Wita,” tegasnya.

 

Keempat, pintu masuk Bali diperketat. Yakni Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Padangbai, dan Pelabuhan Benoa.

 

Yang Kelima cukup menarik. Yakn, karena jam operasional kegiatan masyarakat dibatasi sampai Pukul 20.00 Wita, maka untuk menghindari terjadinya kerumunan atau aktivitas sekelompok orang , disepakati lampu-lampu di tempat wisata, lampu penerangan jalan, atau lampu-lampu di tempat umum akan dipadamkan pada Pukul 20.00 Wita.

 

Keenam, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, baik kegiatan adat, agama, seni-budaya akan dilakukan pengetatan-pengetatan sedemikian rupa. Bagi kegiatan adat dan agama yang masih bisa ditunda, maka agar ditunda.

 

Ketujuh, operasional Bus Sarbagita juga akan dilakukan pembatasan, dengan jam operasi juga sampai pukul 20.00 Wita.

 

Kedelapan, pelayanan Wifi yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali atau yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota juga akan dimatikan mulai Pukul 20.00 Wita.

Baca Juga:  Bandara Ngurah Rai Tegaskan Radius 9 Km Harus Steril dari Gangguan

 

Lebih lanjut, Kesembilan, disepakati menyiapkan tempat karantina bagi warga yang terpapar Covid dengan gejala sedang. Sedangkan bagi pasien yang gejala berat, harus ke rumah sakit.

 

Untuk karantina pasien tanpa gejala itu, Pemprov Bali telah menyiapkann Hotel Ibis Kuta. Tak hanya Pemprov Bali, Pemkab da Pemkot di Bali juga diminta menyiapkan karantina serupa.

 

Kesepuluh, untuk memastikan PPKM berjalan, maka akan dilaksanakan operasi penegakan protokol kesehatan yang dilaksanakan setiap hari, termasuk malam hari oleh petugas gabungan, antara Polri, TNI, Satpol PP, dan Pecalang Desa Adat.

 

Kesebelas, Desa Adat seluruh Bali diminta untuk mengaktifkan kembali Posko Satgas Gotong Royong, guna melakukan upaya-upaya pengendalian mobilitas penduduk agar mentaati protokol kesehatan.

“Untuk itu, Gubernur memberi arahan agar dana Desa Adat tahap tiga segera dicairkan, dan dapat dialokasikan untuk penanganan Covid,” jelasnya.

 

Keduabelas, terus meningkatkan vaksinasi kepada masyarakat, termasuk anak-anak berumur 12-17 tahun.

 

Dewa Indra mengaku paham dan juga prihatin dengan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat yang terpaksa masih diberlakukan. 

 

“Kami Pemerintah Provinsi Bali, tentu sangat memahami kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, terutama sekali kondisi kesulitan ekonomi akibat pandemi covid ini,” kata dia.

Dia mengatakan, kebijakan ini untuk melindungi kesehatan dan juga keselamatan jiwa masyarakat

 

“Maka memohon sekaligus mengimbau masyarakat bisa memahami dan menempatkan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah ini sebagai suatu pilihan yang perlu kita terima bersama, dalam rangka keselamatan jiwa masyarakat kita,” ujarnya.

Sekalipun adanya kesepakatan dari rapat evaluasi, tidak ada menyinggung masalah dampak dari PPKM darurat. Khususnya dampak perekonomian masyarakat. Juga tidak menyinggung masalah bantuan sosial bagi masyarakat terdampak, alias zonk.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/