alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

PPKM Darurat Tanpa Bansos, Mardika: Kebijakan Setengah Hati

DENPASAR – Dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian masyarakat begitu terasa. Namun, kebijakan pemerintah di Bali dari provinsi hingga kota dan kabupaten tidak jelas. Tak satu pun pemerintahan di Bali menganggarkan dana bantuan sosial untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat ini.

 

Aktivis Bali yakni Ketua ProDem (Pro Demokrasi) di Bali, I Nyoman Mardika mengkritisi kebijakan pemerintah ini. Ia menilai, keluarnya sejumlah Surat Edaran berupa pembatasan dari Gubernur Bali tanpa adanya tanggung jawab dari pemerintah.

 

“Pada saat PPKM Darurat, negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup warga negara sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi,” ujarnya pada Kamis (8/7/2021).

 

Diketahui, dasar hukum yang digunakan PPKM Darurat hanya Inmendagri No.15 Tahun 2021, yang ditindak lanjuti melalui SE Gubernur No.9 Tahun 2021.

- Advertisement -

 

Bagi Mardika, Inmendagri dan SE Gubernur seharusnya hanya bersifat imbauan. Namun di dalamnya mengandung unsur pemaksaan.

 

Kelompok masyarakat dan kelompok sektor usaha pun dibatasi aktivitasnya tanpa kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah selama PPKM Darurat diberlakukan dari tanggal  3 sampai 20 Juli 2021.

Baca Juga:  Demo JRX Dilarang karena Covid, Mardika: Aparat Berani Larang Pilkada?

 

Bagi kelompok usaha hanya boleh buka hingga pukul 20.00 Wita dan itupun hanya boleh delivery/ take away.

 

“Ini kan sangat memprihatinkan bagi masyarakat, dan kelompok usaha kecil dan menengah. Sebagian besar sektor usaha kurang bisa menerima kebijakan PPKM Darurat, tapi mereka tidak berdaya dan tidak berani dengan sanksi tipiring yang diberlakukan jika melanggar PPKM Darurat,” sebutnya.

 

Meski Mardika menyadari masyarakat mengerti tujuan pemerintah membuat kebijakan PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap kehidupan warga.

 

“Kebijakan PPKM Darurat dengan menggunakan instrumen hukum Inmendagri dan SE adalah kebijakan setengah hati, karena rakyat dipaksa taat aturan, sedangkan kontribusi pemerintah untuk meringankan beban rakyat belum ada selama PPKM Darurat diberlakukan,” tegasnya.

Baca Juga:  Klaim Produksi Benih Ikan Lampaui Target, Bagikan ke Pembudi Daya

 

Begitu juga dengan istilah esensial dan nonesensial sesuatu dalil hukum yang baginya tidak jelas.

 

“Seharusnya pemerintah berani menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karena kondisi darurat kesehatan, sekalipun konsekwensinya anggaran yang dikeluarkan sangat besar, dan rakyat pasti mendukung, dan kesehatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi, sesuai kata Presiden menjadi kenyataan, bukan lip servis,” sebutnya.

 

Untuk itu, Mardika meminta pemerintah mengambil kebijakan yang terukur dengan menghitung berbagai aspek. Terutama kesehatan dan ekonomi.

 

“Setahun masa pandemi covid-19, kebijakan tidak lagi coba-coba, tapi harus terukur, dan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, PP 21 tahun 2020 dan Permenkes nomor 9 tentang PSBB, serta UU Kedaruratan. Itulah instrumen hukum yang harus digunakan, ketika negara sudah menyatakan darurat. Semoga kita semua sehat, dan tetap taati protokol kesehatan,” tutupnya.

- Advertisement -

DENPASAR – Dampak PPKM Darurat terhadap perekonomian masyarakat begitu terasa. Namun, kebijakan pemerintah di Bali dari provinsi hingga kota dan kabupaten tidak jelas. Tak satu pun pemerintahan di Bali menganggarkan dana bantuan sosial untuk warga terdampak kebijakan PPKM Darurat ini.

 

Aktivis Bali yakni Ketua ProDem (Pro Demokrasi) di Bali, I Nyoman Mardika mengkritisi kebijakan pemerintah ini. Ia menilai, keluarnya sejumlah Surat Edaran berupa pembatasan dari Gubernur Bali tanpa adanya tanggung jawab dari pemerintah.

 

“Pada saat PPKM Darurat, negara harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup warga negara sesuai yang diamanatkan dalam konstitusi,” ujarnya pada Kamis (8/7/2021).

 

Diketahui, dasar hukum yang digunakan PPKM Darurat hanya Inmendagri No.15 Tahun 2021, yang ditindak lanjuti melalui SE Gubernur No.9 Tahun 2021.

 

Bagi Mardika, Inmendagri dan SE Gubernur seharusnya hanya bersifat imbauan. Namun di dalamnya mengandung unsur pemaksaan.

 

Kelompok masyarakat dan kelompok sektor usaha pun dibatasi aktivitasnya tanpa kontribusi dari pemerintah pusat dan daerah selama PPKM Darurat diberlakukan dari tanggal  3 sampai 20 Juli 2021.

Baca Juga:  Gara-Gara Siswa Positif Covid Bertambah, SMPN 2 Kuta Masih Stop PTM

 

Bagi kelompok usaha hanya boleh buka hingga pukul 20.00 Wita dan itupun hanya boleh delivery/ take away.

 

“Ini kan sangat memprihatinkan bagi masyarakat, dan kelompok usaha kecil dan menengah. Sebagian besar sektor usaha kurang bisa menerima kebijakan PPKM Darurat, tapi mereka tidak berdaya dan tidak berani dengan sanksi tipiring yang diberlakukan jika melanggar PPKM Darurat,” sebutnya.

 

Meski Mardika menyadari masyarakat mengerti tujuan pemerintah membuat kebijakan PPKM Darurat untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19, dia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap kehidupan warga.

 

“Kebijakan PPKM Darurat dengan menggunakan instrumen hukum Inmendagri dan SE adalah kebijakan setengah hati, karena rakyat dipaksa taat aturan, sedangkan kontribusi pemerintah untuk meringankan beban rakyat belum ada selama PPKM Darurat diberlakukan,” tegasnya.

Baca Juga:  Bersentuhan dengan Pasien Corona yang Meninggal, 21 Orang Diisolasi

 

Begitu juga dengan istilah esensial dan nonesensial sesuatu dalil hukum yang baginya tidak jelas.

 

“Seharusnya pemerintah berani menggunakan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karena kondisi darurat kesehatan, sekalipun konsekwensinya anggaran yang dikeluarkan sangat besar, dan rakyat pasti mendukung, dan kesehatan masyarakat menjadi hukum yang tertinggi, sesuai kata Presiden menjadi kenyataan, bukan lip servis,” sebutnya.

 

Untuk itu, Mardika meminta pemerintah mengambil kebijakan yang terukur dengan menghitung berbagai aspek. Terutama kesehatan dan ekonomi.

 

“Setahun masa pandemi covid-19, kebijakan tidak lagi coba-coba, tapi harus terukur, dan sesuai dengan yang tercantum dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, PP 21 tahun 2020 dan Permenkes nomor 9 tentang PSBB, serta UU Kedaruratan. Itulah instrumen hukum yang harus digunakan, ketika negara sudah menyatakan darurat. Semoga kita semua sehat, dan tetap taati protokol kesehatan,” tutupnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/