alexametrics
23.7 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Dewan Kritik Pedas Kinerja OPD Pemprov Bali

DENPASAR – Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Bali dengan eksekutif  secara tertutup di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/3) juga berlangsung hangat. Selain membahas rasionalisasi dana hibah untuk masyarakat yang difasilitasi dewan, juga membahas anggaran lain yang juga dikurangi seperti perjalanan dinas, kesekretariatan dan pengurangan fasilitas hibah. Tak hanya itu, juga muncul kritik pedas terhadap kinerja pemerintah.

 

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali,  Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana dalam rapat banggar itu menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah dianggap kurang becus menggerakkan perekonomian saat pandemi ini.  Ia meminta jajaran eksekutif jangan berlaku sebagai warga biasa, dalam situasi kehidupan yang masih normal. Melainkan agar melaksanakan program dan niat Gubernur Bali dalam menghadapi situasi saat ini.
 

Baca Juga:  Bahasa dan Sastra Bali Terancam, Ini yang Dilakukan DPRD Bali

“Harus disiplin, ekonomi diarahkan ke mana, ke pertanian atau sebagainya. Dari dulu sudah saya minta siapkan si pembelinya, siapkan dong marketplace-nya, jangan diem-diem saja.  Katanya disiplin produk petani, jangan diam saja, rasionalisasikan lah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gung Adhi juga meminta Sekretaris Daerah memaksimalkan anggaran yang ada. “Sebab terdapat niat baik pak gubernur, dan programnya juga baik tapi diejawantahkan oleh SKPD,” tegasnya.

 
Menurut politikus  PDIP ini, terkesan pemerintah tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Jika pun sudah bekerja sesuai fungsinya namun belum diinformasikan.

“Seharuanya mereka yang jawab si SKPD (saat ini OPD,red) itu, entah (Dinas) Perdagangan, (Dinas) Koperasi UMKM. Jawab dong, jangan dibiarkan begitu saja. Semata-mata negara dibentuk dan ada di tengah masyarakat bukan sebatas perencanaan saja. Niat baik dari gubernur kenapa tidak dilaksanakan. Mereka kan ada kegiatan, mereka digaji juga,”  ucapnya. 

Baca Juga:  Rekomendasi Aset Hotel Hyatt Dicueki, Pansus Meradang
- Advertisement -

Dia menjelaskan, dalam rapat banggar hanya lebih fokus ke perekonomian dan masalah uang yang beredar di masyarakat. “Gembar-gembor pertanian, pertanian dibela gak?  Kalau sudah berusaha omongin lah bahwa mereka sudah berusaha. Kita yang di bawah kan bertanya, masyarakat bertanya, ngapain aja lho?,”  tanyanya. 

- Advertisement -

DENPASAR – Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Bali dengan eksekutif  secara tertutup di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/3) juga berlangsung hangat. Selain membahas rasionalisasi dana hibah untuk masyarakat yang difasilitasi dewan, juga membahas anggaran lain yang juga dikurangi seperti perjalanan dinas, kesekretariatan dan pengurangan fasilitas hibah. Tak hanya itu, juga muncul kritik pedas terhadap kinerja pemerintah.

 

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali,  Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana dalam rapat banggar itu menyoroti kinerja organisasi perangkat daerah dianggap kurang becus menggerakkan perekonomian saat pandemi ini.  Ia meminta jajaran eksekutif jangan berlaku sebagai warga biasa, dalam situasi kehidupan yang masih normal. Melainkan agar melaksanakan program dan niat Gubernur Bali dalam menghadapi situasi saat ini.
 

Baca Juga:  Badung Tuntaskan Tiga Ranperda RDTR, Semangatnya Permudah Investasi

“Harus disiplin, ekonomi diarahkan ke mana, ke pertanian atau sebagainya. Dari dulu sudah saya minta siapkan si pembelinya, siapkan dong marketplace-nya, jangan diem-diem saja.  Katanya disiplin produk petani, jangan diam saja, rasionalisasikan lah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gung Adhi juga meminta Sekretaris Daerah memaksimalkan anggaran yang ada. “Sebab terdapat niat baik pak gubernur, dan programnya juga baik tapi diejawantahkan oleh SKPD,” tegasnya.

 
Menurut politikus  PDIP ini, terkesan pemerintah tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Jika pun sudah bekerja sesuai fungsinya namun belum diinformasikan.

“Seharuanya mereka yang jawab si SKPD (saat ini OPD,red) itu, entah (Dinas) Perdagangan, (Dinas) Koperasi UMKM. Jawab dong, jangan dibiarkan begitu saja. Semata-mata negara dibentuk dan ada di tengah masyarakat bukan sebatas perencanaan saja. Niat baik dari gubernur kenapa tidak dilaksanakan. Mereka kan ada kegiatan, mereka digaji juga,”  ucapnya. 

Baca Juga:  Ekonomi Bali Minus 12,28 %, Jenderal Danu Imbau Masyarakat Taat Prokes

Dia menjelaskan, dalam rapat banggar hanya lebih fokus ke perekonomian dan masalah uang yang beredar di masyarakat. “Gembar-gembor pertanian, pertanian dibela gak?  Kalau sudah berusaha omongin lah bahwa mereka sudah berusaha. Kita yang di bawah kan bertanya, masyarakat bertanya, ngapain aja lho?,”  tanyanya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/