alexametrics
25.4 C
Denpasar
Monday, August 15, 2022

Resmikan Forum BPD se-Badung, Bupati Ajak Bekerja Kreatif dan Inovatif

MANGUPURA –  Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa meresmikan Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Badung masa bakti tahun 2019-2025.

Selain meresmikan BPD se-Badung, Bupati Giri Prasta juga menunjuk I Putu Raka Mandiana dari BPD Desa Mengwitani sebagai Ketua Forum BPD se-Badung, Kamis (12/9) di Puspem Badung.

Bupati Giri Prasta menekankan anggota BPD harus bekerja kreatif dan inovatif serta bekerja dengan keras, cerdas, ikhlas dan tuntas.

Acara peresmian Forum BPD dirangkaikan dengan orientasi tentang tugas pokok dan fungsi BPD dengan narasumber dari Kemendagri dan Kejari Badung. 

Dalam pengarahannya, Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Kejari Badung yang bersedia menjadi narasumber berkenaan dengan program yang ada di desa yang dilaksanakan oleh Perbekel bersama BPD.

Terkait dengan pengukuhan Forum BPD, Bupati menekankan, BPD dengan Perbekel harus bersinergi dan menyamakan persepsi serta pola pikir dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa.

Baca Juga:  Bupati Launching Inovasi Pelayanan Kesehatan & Kependudukan di Badung

Selain itu, Bupati mewajibkan BPD mengetahui tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Inilah tatanan regulasi yang harus diikuti bersama, sehingga sumber dana dari manapun kita harus masuk pada tatanan regulasi ini.

Sehingga manfaat pelaksanaan penganggaran bisa berjalan dengan baik, dan kedepan tidak ada masalah hukum berkenaan dengan penggunaan anggaran dan kewenangan yang kita lakukan, ” jelasnya

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badung Putu Gede Sridana mengatakan, BPD mempunyai tugas pokok dan fungsi

bersama Perbekel dalam Pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan desa, mulai dari Musdes, Musrenbang hingga menetapkan APBDes.

Baca Juga:  Keuangan Tak Stabil, Bupati Giri tetap Upayakan Pembebasan Lahan JLS

Tujuan dari orientasi ini untuk meningkatkan pengetahuan bagi Perbekel dan BPD mengenai dasar-dasar hukum sebagai dasar dalam melaksanakan pemerintahan desa. 

Narasumber di antaranya; Ka. Sub. Dit. Pinjaman dan Obligasi Daerah, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri, Rooy Jhon E Salamony dengan materi

“Kebijakan fungsi dan peran BPD sesuai Permendagri 110 tahun 2016” dan Ka. Seksi Perangkat Desa dan  Layanan Administrasi,

Dit. Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen. Bina Pemdes, Kemendagri, I Ketut Sukadana materi “Membangun hubungan yang harmonis antara Pemdes dan BPD

untuk mewujudkan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan demokratis. Narasumber dari Kejari Badung yaitu Fajar Said dan Agus Suraharta memberikan materi “Sinergi Perbekel dengan BPD”. (rba)

 

 



MANGUPURA –  Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta bersama Wabup I Ketut Suiasa meresmikan Forum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Badung masa bakti tahun 2019-2025.

Selain meresmikan BPD se-Badung, Bupati Giri Prasta juga menunjuk I Putu Raka Mandiana dari BPD Desa Mengwitani sebagai Ketua Forum BPD se-Badung, Kamis (12/9) di Puspem Badung.

Bupati Giri Prasta menekankan anggota BPD harus bekerja kreatif dan inovatif serta bekerja dengan keras, cerdas, ikhlas dan tuntas.

Acara peresmian Forum BPD dirangkaikan dengan orientasi tentang tugas pokok dan fungsi BPD dengan narasumber dari Kemendagri dan Kejari Badung. 

Dalam pengarahannya, Bupati Giri Prasta menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri dan Kejari Badung yang bersedia menjadi narasumber berkenaan dengan program yang ada di desa yang dilaksanakan oleh Perbekel bersama BPD.

Terkait dengan pengukuhan Forum BPD, Bupati menekankan, BPD dengan Perbekel harus bersinergi dan menyamakan persepsi serta pola pikir dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa.

Baca Juga:  Diluar Stadion Mengwi, Bangun Bali Sport Hub dengan Fasilitas Kelas I

Selain itu, Bupati mewajibkan BPD mengetahui tentang UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

“Inilah tatanan regulasi yang harus diikuti bersama, sehingga sumber dana dari manapun kita harus masuk pada tatanan regulasi ini.

Sehingga manfaat pelaksanaan penganggaran bisa berjalan dengan baik, dan kedepan tidak ada masalah hukum berkenaan dengan penggunaan anggaran dan kewenangan yang kita lakukan, ” jelasnya

Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badung Putu Gede Sridana mengatakan, BPD mempunyai tugas pokok dan fungsi

bersama Perbekel dalam Pemerintahan Desa dalam merencanakan pembangunan desa, mulai dari Musdes, Musrenbang hingga menetapkan APBDes.

Baca Juga:  Bandara Ngurah Rai Tambah Rute Penerbangan Perdana Perth dan Singapura

Tujuan dari orientasi ini untuk meningkatkan pengetahuan bagi Perbekel dan BPD mengenai dasar-dasar hukum sebagai dasar dalam melaksanakan pemerintahan desa. 

Narasumber di antaranya; Ka. Sub. Dit. Pinjaman dan Obligasi Daerah, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri, Rooy Jhon E Salamony dengan materi

“Kebijakan fungsi dan peran BPD sesuai Permendagri 110 tahun 2016” dan Ka. Seksi Perangkat Desa dan  Layanan Administrasi,

Dit. Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ditjen. Bina Pemdes, Kemendagri, I Ketut Sukadana materi “Membangun hubungan yang harmonis antara Pemdes dan BPD

untuk mewujudkan pemerintahan desa yang maju, mandiri dan demokratis. Narasumber dari Kejari Badung yaitu Fajar Said dan Agus Suraharta memberikan materi “Sinergi Perbekel dengan BPD”. (rba)

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/