alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, August 9, 2022

Ini Utang Baru Indonesia yang Jadi Alasan Aktivis Bergerak Tolak IMF..

DENPASAR – Pertemuan tahunan IMF – World Bank melahirkan permasalahan bagi Indonesia karena dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak, tapi menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan.

Merah Johansyah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)  menjelaskan bahwa tiga hari lalu pemerintah Indonesia kembali menandatangani kontrak utang sebesar 13 miliar USD atau setara dengan Rp 200 triliun ke lembaga multilateral dunia.

Setengah dari pinjaman  tersebut atau sebesar 7,7 miliar US dollar diperuntukkan untuk sektor pertambangan di Indonesia. Kesepakati itu dilakukan bersama 14 BUMN. 

“Saya dari Jatam (Jaringan advokasi pertambangan ) mengecam ada 7,7 miliar USD utang baru ditandatangani untuk pertambangan atau energi kotor.

Dana sebesar itu untuk membiayai sektor pertambangan, yang akan merusak lingkungan, alam dan sosial. Ini membahayakan sekali,” ucapnya. 

Baca Juga:  Pemuda Legian Sepakat Lawan Proyek RZWP3K yang Ancam Kawasan Pesisir

Menurutnya, di Indonesia luas pertambangan antara lain mineral, batu bara, geotermal, migas dan lainnya jika ditotal itu jumlah 44 persen luas daratan Indonesia.

Parahnya, hasil utang itu lantas digunakan untuk mengeksploitasi kekayaan tanah air dengan cara merusak lingkungan.

“Jadi itu  yang kami kecam,” bebernya. Merah lantas merilis beberapa perusahaan yang mendapatkan kucuran  dana. Salah satunya PT  ANTAM.

Menurutnya, PT ANTAM   memiliki  55 konsesi di indonesia. “Kami ambil contoh di kabupaten Halmahera,  satu pulau kecil ditambang habis oleh perusahaan ini.

Masyarakat kemudian mengungsi karena pulaunya  hancur. Sementara pemerintah Indonesia selalu menggaungkan ikut mengawal dan memastikan  keselamatan  Indoensia  dari   perubahan  iklim. Ini kontraproduktif,” tukasnya.

Baca Juga:  Lagi, 17 Warga Denpasar Positif Covid-19, GTPP: Mayoritas Kasus Baru

Sementara itu, aktivis Bali Nyoman Mardika mengatakan, selama acara IMF – World Bank ini berlangsung, apparat negara cenderung bersikap represif.

Di satu sisi, Indonesia kerap mendengungkan sebagai negara demokrasi. Tapi, faktanya malah melakukan diskriminasi bagi pihak yang menyuarakan pandangan  berbeda. 

“Kenapa ada proses diskriminasi dan penangkapan bahkan tindakan yang berlebihan dari aparatur negara kita. Baik militer, polisi, dan masyarakat sipil.

Padahal, aksi ini tujuannya adalah memberikan  pemahaman publik. Sehingga pada hari raya Saraswati ini  umat Hindu bisa menumbuhkembangkan ilmu yang kita kuasai supaya tidak dibohongi, “ jelasnya. 



DENPASAR – Pertemuan tahunan IMF – World Bank melahirkan permasalahan bagi Indonesia karena dianggap hanya menguntungkan sebagian pihak, tapi menyengsarakan masyarakat secara keseluruhan.

Merah Johansyah, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam)  menjelaskan bahwa tiga hari lalu pemerintah Indonesia kembali menandatangani kontrak utang sebesar 13 miliar USD atau setara dengan Rp 200 triliun ke lembaga multilateral dunia.

Setengah dari pinjaman  tersebut atau sebesar 7,7 miliar US dollar diperuntukkan untuk sektor pertambangan di Indonesia. Kesepakati itu dilakukan bersama 14 BUMN. 

“Saya dari Jatam (Jaringan advokasi pertambangan ) mengecam ada 7,7 miliar USD utang baru ditandatangani untuk pertambangan atau energi kotor.

Dana sebesar itu untuk membiayai sektor pertambangan, yang akan merusak lingkungan, alam dan sosial. Ini membahayakan sekali,” ucapnya. 

Baca Juga:  Koster Tolak Tandatangani Tuntutan Mahasiswa, Janji Bisiki Jokowi

Menurutnya, di Indonesia luas pertambangan antara lain mineral, batu bara, geotermal, migas dan lainnya jika ditotal itu jumlah 44 persen luas daratan Indonesia.

Parahnya, hasil utang itu lantas digunakan untuk mengeksploitasi kekayaan tanah air dengan cara merusak lingkungan.

“Jadi itu  yang kami kecam,” bebernya. Merah lantas merilis beberapa perusahaan yang mendapatkan kucuran  dana. Salah satunya PT  ANTAM.

Menurutnya, PT ANTAM   memiliki  55 konsesi di indonesia. “Kami ambil contoh di kabupaten Halmahera,  satu pulau kecil ditambang habis oleh perusahaan ini.

Masyarakat kemudian mengungsi karena pulaunya  hancur. Sementara pemerintah Indonesia selalu menggaungkan ikut mengawal dan memastikan  keselamatan  Indoensia  dari   perubahan  iklim. Ini kontraproduktif,” tukasnya.

Baca Juga:  Ini Penyebab Tembok Runtuh yang Tewaskan Buruh Bangunan di Denpasar

Sementara itu, aktivis Bali Nyoman Mardika mengatakan, selama acara IMF – World Bank ini berlangsung, apparat negara cenderung bersikap represif.

Di satu sisi, Indonesia kerap mendengungkan sebagai negara demokrasi. Tapi, faktanya malah melakukan diskriminasi bagi pihak yang menyuarakan pandangan  berbeda. 

“Kenapa ada proses diskriminasi dan penangkapan bahkan tindakan yang berlebihan dari aparatur negara kita. Baik militer, polisi, dan masyarakat sipil.

Padahal, aksi ini tujuannya adalah memberikan  pemahaman publik. Sehingga pada hari raya Saraswati ini  umat Hindu bisa menumbuhkembangkan ilmu yang kita kuasai supaya tidak dibohongi, “ jelasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/