alexametrics
26.5 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Setelah Ludes Terbakar, Restoran Mewah di Ungasan Diusut Perizinannya

MANGUPURA – Bak pahlawan kesiangan, Pemkab Badung baru bergerak setelah adanya kejadian kebakaran yang meludeskan Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan, Kuta Selatan.

 

Restoran yang diduga ilegal ini baru diusut perizinannya setelah restoran yang menjadi bagian Hotel Karma Kandara itu ludes dilalap api pada Minggu dini hari (14/11) sekitar pukul 00.30.

 

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Badung Made Agus Aryawan menyatakan, bangunan restoran yang berada di bawah  tebing itu berada di kawasan perlindungan setempat.

 

“Kalau sudah kawasan perlindungan setempat sebenarnya tidak diizinkan ada bangunan  karena kawasan dilindungi. Apalagi lahan tersebut bukan lahan yang dimiliki perusahan karena itu milik negara.  Dengan demikian, sebelum dokumen (perizinan)  dapat kami temukan, ada indikasi bangunan di bawah tersebut ilegal, karena berada di kawasan perlindungan setempat,” jelas Agus.

 

Selain kawasan yang dilindungi, standar bangunan sejatinya harus ada akses jalan. Namun untuk mencari lokasi restoran yang dibawah tersebut sama sekali tidak ada akses jalan publik dan otomatis keberadaan bangunan di bawah itu tidak memenuhi persyaratan perizinan.

Baca Juga:  Covid Tertinggi di Kuta Selatan, Dominan Abai Prokes di Kuta Utara

 

“Jadi di luar area kuasai oleh perusahaan, itu areal publik. Seperti  pantai, sempadan pantai, kawasan jurang, sebagian besar kawasan yang dilindungi dan itu area publik milik negara. Tidak ada istilah privat pantai, karena itu area publik dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat,” tegasnya.

 

Setelah restoran itu terbakar, Agus pun menyatakan timnya juga akan segera turun melakukan verifikasi setelah dokumen perizinan ditemukan untuk memastikan legalitas dari usaha tersebut. Kalau memang terbukti tidak memiliki legalitas terkait bangunan yang ada di bawah tebing itu, berarti bangunan itu dipastikan ilegal.

 

“Kita verifikasi dulu. Kalau terbukti tentu  ada mekanisme. Kami nanti memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah itu kami berikan rekomendasi ke Satpol PP untuk langkah-langkah dan sesuai  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” pungkasnya.

 

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung perihal perizinan bangunan restoran tersebut.

Baca Juga:  Jadi Korban Diskriminasi Angkasa Pura 40 Tahun, Taxi Ngurah Rai Protes

 

“Tadi (Senin, 15/11/2021) kami sudah koordinasi dengan perizinan. Kami  masih menunggu keputusan DPMPTSP,” terang Suryanegara dikonfirmasi, Senin (15/11).

 

Kata dia, saat ini dari pihak DPMPTSP sedang memastikan dokumen perizinan yang dimiliki restoran tersebut. Setelah itu baru nantinya turun ke lapangan untuk memastikan pelanggaran yang terjadi pada Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan yang mengalami musibah kebakaran. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau ada pelanggaran sempadan pantai.  

 

“Agar bersinergi, jadi kami pastikan dulu izinnya. Setelah itu barulah kami turun dengan perizinan juga,” beber Birokrat asal Denpasar ini.

 

Dia berharap dari Dinas PMPTSP Badung secepatnya mendapatkan filenya perizinan restoran yang ludes terbakar itu.

 

“Sehingga kita segera bisa ke sana (Kandara Private Beach). Kalau hari ini file didapatkan kita pastikan Selasa (16/11) kita turun,” terangnya.  



MANGUPURA – Bak pahlawan kesiangan, Pemkab Badung baru bergerak setelah adanya kejadian kebakaran yang meludeskan Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan, Kuta Selatan.

 

Restoran yang diduga ilegal ini baru diusut perizinannya setelah restoran yang menjadi bagian Hotel Karma Kandara itu ludes dilalap api pada Minggu dini hari (14/11) sekitar pukul 00.30.

 

Sebelumnya, Kepala DPMPTSP Badung Made Agus Aryawan menyatakan, bangunan restoran yang berada di bawah  tebing itu berada di kawasan perlindungan setempat.

 

“Kalau sudah kawasan perlindungan setempat sebenarnya tidak diizinkan ada bangunan  karena kawasan dilindungi. Apalagi lahan tersebut bukan lahan yang dimiliki perusahan karena itu milik negara.  Dengan demikian, sebelum dokumen (perizinan)  dapat kami temukan, ada indikasi bangunan di bawah tersebut ilegal, karena berada di kawasan perlindungan setempat,” jelas Agus.

 

Selain kawasan yang dilindungi, standar bangunan sejatinya harus ada akses jalan. Namun untuk mencari lokasi restoran yang dibawah tersebut sama sekali tidak ada akses jalan publik dan otomatis keberadaan bangunan di bawah itu tidak memenuhi persyaratan perizinan.

Baca Juga:  Vila Mewah Berisi 6 Kamar di Denpasar Terbakar, Pemilik di Luar Negeri

 

“Jadi di luar area kuasai oleh perusahaan, itu areal publik. Seperti  pantai, sempadan pantai, kawasan jurang, sebagian besar kawasan yang dilindungi dan itu area publik milik negara. Tidak ada istilah privat pantai, karena itu area publik dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan setempat,” tegasnya.

 

Setelah restoran itu terbakar, Agus pun menyatakan timnya juga akan segera turun melakukan verifikasi setelah dokumen perizinan ditemukan untuk memastikan legalitas dari usaha tersebut. Kalau memang terbukti tidak memiliki legalitas terkait bangunan yang ada di bawah tebing itu, berarti bangunan itu dipastikan ilegal.

 

“Kita verifikasi dulu. Kalau terbukti tentu  ada mekanisme. Kami nanti memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Setelah itu kami berikan rekomendasi ke Satpol PP untuk langkah-langkah dan sesuai  Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku,” pungkasnya.

 

Kasatpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Badung perihal perizinan bangunan restoran tersebut.

Baca Juga:  Bali Belum Buka Sekolah Meski Zona Kuning atau Hijau

 

“Tadi (Senin, 15/11/2021) kami sudah koordinasi dengan perizinan. Kami  masih menunggu keputusan DPMPTSP,” terang Suryanegara dikonfirmasi, Senin (15/11).

 

Kata dia, saat ini dari pihak DPMPTSP sedang memastikan dokumen perizinan yang dimiliki restoran tersebut. Setelah itu baru nantinya turun ke lapangan untuk memastikan pelanggaran yang terjadi pada Restoran Karma Kandara Private Beach Ungasan yang mengalami musibah kebakaran. Apakah sudah memenuhi ketentuan atau ada pelanggaran sempadan pantai.  

 

“Agar bersinergi, jadi kami pastikan dulu izinnya. Setelah itu barulah kami turun dengan perizinan juga,” beber Birokrat asal Denpasar ini.

 

Dia berharap dari Dinas PMPTSP Badung secepatnya mendapatkan filenya perizinan restoran yang ludes terbakar itu.

 

“Sehingga kita segera bisa ke sana (Kandara Private Beach). Kalau hari ini file didapatkan kita pastikan Selasa (16/11) kita turun,” terangnya.  


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/