alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

JLS Badung Tak Jelas, Pemkab Badung Mau Bikin Perumda Infrastruktur

MANGUPURA – Pemkab Badung berniat membentuk perusahaan umum daerah (Perumda) Infrastruktur. Bahkan, cetusan tentang Perumda Badung ini disampaikan Kepala Dinas PUPPR Badung IB Surya Suamba saat raker bersama Komisi II dan III DPRD Badung, Senin (17/1).

 

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba menjelaskan terkait Perumda Infrasturktur ketika hadir dalam rapat terkait kelanjutan jalan lingkar selatan (JLS) Badung yang sampai saat ini baru sebatas angan-angan.

 

Surya Suamba sebelumnya menjelaskan, megaproyek JLS ini masih terkendala pembebasan lahan Rp800 miliar. Sebab, pihak investor tidak akan menanamkan dananya untuk mulai melakukan pembangunan bila pembebasan lahan yang menjadi kewajiban Pemkab Badung belum tuntas.

Baca Juga:  Megaproyek JLS Badung Makin Tak Jelas karena Terkendala Dana Rp800 M

 

Jalur yang akan dilintasi tersebut, ada beberapa lahan belum dibebaskan. Yakni, di Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar.

 

“Di luar Rp 800 miliar itu, sudah ada hibah swasta juga yang siap menyerahkan lahannya. Kemudian, pemilik lahan sudah siap, tidak ada masalah, tinggal bayar pembebasan lahan,” tegasnya.

 

Mengingat proyek ini belum bisa dipastikan kapan akan rampung, Surya Suamba mengaku sudah diperintahkan oleh Bupati untuk mengkaji pembuatan semacam Perumda Infrastruktur.

 

“Untuk kajian pembuatan Perumda Infrastruktur ini sudah dianggarkan tahun 2021, dan kami sedang proses. Nanti, Perumda ini yang akan menangani kelanjutan Jalan Lingkar Selatan ini,” pungkasnya. 

Baca Juga:  Tim Medis Terpapar Covid-19, Kadiskes Bali: IGD Tak Boleh Tutup!

 

Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti dan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata sepakat adanya JLS ini. Menurutnya, harus ada langkah pasti dalam pembangunan megaproyek dengan skema KPBU ini. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor.

 

“Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan di sana,” pungkas Alit Yandinata.

MANGUPURA – Pemkab Badung berniat membentuk perusahaan umum daerah (Perumda) Infrastruktur. Bahkan, cetusan tentang Perumda Badung ini disampaikan Kepala Dinas PUPPR Badung IB Surya Suamba saat raker bersama Komisi II dan III DPRD Badung, Senin (17/1).

 

Kadis PUPR Badung Ida Bagus Surya Suamba menjelaskan terkait Perumda Infrasturktur ketika hadir dalam rapat terkait kelanjutan jalan lingkar selatan (JLS) Badung yang sampai saat ini baru sebatas angan-angan.

 

Surya Suamba sebelumnya menjelaskan, megaproyek JLS ini masih terkendala pembebasan lahan Rp800 miliar. Sebab, pihak investor tidak akan menanamkan dananya untuk mulai melakukan pembangunan bila pembebasan lahan yang menjadi kewajiban Pemkab Badung belum tuntas.

Baca Juga:  Sebelum Maemuna Gantung Diri, Sang Suami Juga Bunuh Diri dan Berwasiat

 

Jalur yang akan dilintasi tersebut, ada beberapa lahan belum dibebaskan. Yakni, di Segmen II dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar dan Segmen IV seharga Rp 300 miliar. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sebesar Rp 800 miliar.

 

“Di luar Rp 800 miliar itu, sudah ada hibah swasta juga yang siap menyerahkan lahannya. Kemudian, pemilik lahan sudah siap, tidak ada masalah, tinggal bayar pembebasan lahan,” tegasnya.

 

Mengingat proyek ini belum bisa dipastikan kapan akan rampung, Surya Suamba mengaku sudah diperintahkan oleh Bupati untuk mengkaji pembuatan semacam Perumda Infrastruktur.

 

“Untuk kajian pembuatan Perumda Infrastruktur ini sudah dianggarkan tahun 2021, dan kami sedang proses. Nanti, Perumda ini yang akan menangani kelanjutan Jalan Lingkar Selatan ini,” pungkasnya. 

Baca Juga:  Puji Kreativitas Milineal, Bupati Giri Bagikan Hadiah Lomba Ogoh-ogoh

 

Ketua Komisi II I Gusti Anom Gumanti dan Ketua Komisi III Putu Alit Yandinata sepakat adanya JLS ini. Menurutnya, harus ada langkah pasti dalam pembangunan megaproyek dengan skema KPBU ini. Sebab, pembangunan proyek ini akan melibatkan investor.

 

“Yang jelas kami sepakat Jalan Lingkar Selatan ini adalah alternatif untuk mengurai kemacetan di sana,” pungkas Alit Yandinata.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/