alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Disebut Mendagri Belum Cairkan Insentif Nakes, Sekda Bali Membantah

DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut 19 provinsi yang lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah untuk para nakes. Bali masuk di dalamnya. Bahkan, mantan Kapolri itu menegur secara tertulis 19 provinsi tersebut.

 

Meski demikian, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra membantah tudingan Mendagri, Tito Karnavian tersebut.

 

“Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19, namun saya tegaskan bahwa Pemerintah provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021,” papar Sekda Dewa Indra dalam keterangan persnya Senin (19/7) siang di Denpasar.

 

Sekda Dewa Indra juga menekankan bahwa untuk realisasi pembayaran insentif nakes penanganan Covid-19 Provinsi Bali tersebut dari anggaran sebesar Rp47.017.500.000, sudah direalisasikan sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp22.851.785.991 atau dengan persentase 48,60 persen.

Baca Juga:  Corona Merebak, Mengapa Bali Belum Lockdown? Ini Jawaban Pemprov Bali
- Advertisement -

 

“Sehingga seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri tersebut. Dan (realisasi, Red) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali.

 

Dilanjutkan Sekda Dewa Indra, Minggu (18/7) malam dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencairan insentif nakes tersebut.

 

“Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021 padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan,” tukasnya lagi. 

Baca Juga:  Banyak Wisatawan Cancel ke Bali Akibat Wajib Tes PCR

 

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan melakukan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah.

 

Adapun 19 provinsi tersebut yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

 

Provinsi Bali disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp25 miliar.

- Advertisement -

DENPASAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut 19 provinsi yang lamban dalam pencairan dana Covid-19 di daerah untuk para nakes. Bali masuk di dalamnya. Bahkan, mantan Kapolri itu menegur secara tertulis 19 provinsi tersebut.

 

Meski demikian, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra membantah tudingan Mendagri, Tito Karnavian tersebut.

 

“Hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut adalah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan Covid-19, namun saya tegaskan bahwa Pemerintah provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021,” papar Sekda Dewa Indra dalam keterangan persnya Senin (19/7) siang di Denpasar.

 

Sekda Dewa Indra juga menekankan bahwa untuk realisasi pembayaran insentif nakes penanganan Covid-19 Provinsi Bali tersebut dari anggaran sebesar Rp47.017.500.000, sudah direalisasikan sampai bulan Juni 2021 sebesar Rp22.851.785.991 atau dengan persentase 48,60 persen.

Baca Juga:  Corona Merebak, Mengapa Bali Belum Lockdown? Ini Jawaban Pemprov Bali

 

“Sehingga seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Mendagri tersebut. Dan (realisasi, Red) ini sudah saya laporkan secara tertulis pula kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri per 7 Juli 2021,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Bali.

 

Dilanjutkan Sekda Dewa Indra, Minggu (18/7) malam dirinya sudah berkoordinasi langsung dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencairan insentif nakes tersebut.

 

“Dan setelah dicek, ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021 padahal hingga bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan,” tukasnya lagi. 

Baca Juga:  3 Kabupaten di Bali Ini Belum Punya Alat PCR untuk Mendeteksi Covid-19

 

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyatakan melakukan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah.

 

Adapun 19 provinsi tersebut yakni, Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

 

Provinsi Bali disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah (innakesda) yang bersumber dari refocusing 8 persen DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan APBD TA 2021 sebesar Rp25 miliar.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/