alexametrics
26.8 C
Denpasar
Wednesday, June 29, 2022

Pariwisata Terpuruk, Koster Ingatkan Bali Kembali ke Sektor Pertanian

DENPASAR – Dari dulu, petani lebih banyak menjadi “korban” para tengkulak. Belum lagi Bali lebih banyak menjual sektor pariwisata, dimana pertanian juga menjadi sektor pendukung di dalamnya.

Gubernur Wayan Koster menilai Bali terlalu asyik membangun sektor pariwisata, sampai  meninggalkan unsur utama perekonomian Bali yang terkenal akan budaya agraris (pertanian, red).

Padahal, Pertanian Bali telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor unggulan di Pulau Dewata yang tetap bertahan tatkala Pariwisata Bali kehilangan wisatawannya akibat Bom Bali I dan II serta pandemi Covid-19 melanda Bali dan dunia.

“Dengan melihat peristiwa itu, kita sudah seyogyanya memperhatikan pertanian dari hulu sampai hilir,” ujar Koster.

Alasan Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyerukan dunia pertanian harus dibangun secara nyata dari hulu sampai hilir, karena ia melihat belakangan ini dunia pertanian Bali sangat tertingal.

Padahal kalau dicatat, budaya agraris itu telah melahirkan organisasi kemasyarakatan subak yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi, red) dan terbukti mengharmoniskan

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya hingga menjadi daya tarik pariwisata dunia.

Lebih dari itu, keberadaan petani di situasi pandemi Covid-19 adalah pejuang ketahanan pangan Bali yang tidak pernah mengenal waktu, namun kondisinya tertinggal.

“Sangat tertinggal dunia pertanian kita, belum lagi ada petani kita yang ngambek, karena tidak diberikan kepastian harga.

Petani kita sudah capek-capek mencangkul, memberikan pupuk, merawat hasil pertaniannya, dan memanen, namun tidak laku hasil panennya,” cerita Wayan Koster.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Ia tegas mengajak Bupati Jembrana pada khususnya, dan Bupati/Walikota se-Bali agar memperhatikan nasib petani dengan memberikan kepastian harga dan menyediakan pasarnya.

“Sekaranglah momentum yang tepat menyeimbangkan sektor Pertanian Bali, Pariwisata dengan Industri branding Bali.

Caranya kita tangani lebih serius dan lebih terarah, hasil produksi gabah yang sebelumnya diambil oleh tengkulak, harus dikendalikan sekarang,” cetusnya.

Sehingga hal ini jangan lagi terjadi dan harus berfikir progresif, dengan tidak menjual gabah ketempat lain atau keluar, karena setelah menjadi beras, mereka kembali menjualnya ke Bali.

Padahal, di Bali memiliki potensi untuk memproduksi gabah itu menjadi beras, dan kalau ini serius, maka masyarakat Bali tidak akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan ekonomi.

Koster menegaskan pemerintah wajib memberikan untung kepada petani, jangan merugikan petani. Untuk mewujudkannya, penanganan bantuan petani ini kita bantu di hilir pada tahun 2021.

Sebelum menunggu tahun 2021, Gubernur Bali, Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Pasar Gotong Royong Krama Bali

sebagai upaya terobosan untuk mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro kecil & menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. 



DENPASAR – Dari dulu, petani lebih banyak menjadi “korban” para tengkulak. Belum lagi Bali lebih banyak menjual sektor pariwisata, dimana pertanian juga menjadi sektor pendukung di dalamnya.

Gubernur Wayan Koster menilai Bali terlalu asyik membangun sektor pariwisata, sampai  meninggalkan unsur utama perekonomian Bali yang terkenal akan budaya agraris (pertanian, red).

Padahal, Pertanian Bali telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor unggulan di Pulau Dewata yang tetap bertahan tatkala Pariwisata Bali kehilangan wisatawannya akibat Bom Bali I dan II serta pandemi Covid-19 melanda Bali dan dunia.

“Dengan melihat peristiwa itu, kita sudah seyogyanya memperhatikan pertanian dari hulu sampai hilir,” ujar Koster.

Alasan Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyerukan dunia pertanian harus dibangun secara nyata dari hulu sampai hilir, karena ia melihat belakangan ini dunia pertanian Bali sangat tertingal.

Padahal kalau dicatat, budaya agraris itu telah melahirkan organisasi kemasyarakatan subak yang khusus mengatur sistem pengairan sawah (irigasi, red) dan terbukti mengharmoniskan

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sesama manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya hingga menjadi daya tarik pariwisata dunia.

Lebih dari itu, keberadaan petani di situasi pandemi Covid-19 adalah pejuang ketahanan pangan Bali yang tidak pernah mengenal waktu, namun kondisinya tertinggal.

“Sangat tertinggal dunia pertanian kita, belum lagi ada petani kita yang ngambek, karena tidak diberikan kepastian harga.

Petani kita sudah capek-capek mencangkul, memberikan pupuk, merawat hasil pertaniannya, dan memanen, namun tidak laku hasil panennya,” cerita Wayan Koster.

Agar kejadian ini tidak terulang kembali, Ia tegas mengajak Bupati Jembrana pada khususnya, dan Bupati/Walikota se-Bali agar memperhatikan nasib petani dengan memberikan kepastian harga dan menyediakan pasarnya.

“Sekaranglah momentum yang tepat menyeimbangkan sektor Pertanian Bali, Pariwisata dengan Industri branding Bali.

Caranya kita tangani lebih serius dan lebih terarah, hasil produksi gabah yang sebelumnya diambil oleh tengkulak, harus dikendalikan sekarang,” cetusnya.

Sehingga hal ini jangan lagi terjadi dan harus berfikir progresif, dengan tidak menjual gabah ketempat lain atau keluar, karena setelah menjadi beras, mereka kembali menjualnya ke Bali.

Padahal, di Bali memiliki potensi untuk memproduksi gabah itu menjadi beras, dan kalau ini serius, maka masyarakat Bali tidak akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan ekonomi.

Koster menegaskan pemerintah wajib memberikan untung kepada petani, jangan merugikan petani. Untuk mewujudkannya, penanganan bantuan petani ini kita bantu di hilir pada tahun 2021.

Sebelum menunggu tahun 2021, Gubernur Bali, Wayan Koster telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 15036 Tahun 2020 tentang Pasar Gotong Royong Krama Bali

sebagai upaya terobosan untuk mengatasi kendala pemasaran yang dihadapi petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha mikro kecil & menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/