alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Tumben, DPRD Badung Semprot Eksekutif

MANGUPURA –  Selama pemerintahan Bupati Nyoman Giri Prasta, anggota DPRD Badung terkesan kalem. Jarang ada suara mengkritik pemerintah. Tak terkecuali dalam pembahasan APBD.

Kalaupun itu ada kritik biasanya dari partai non-PDIP. Sedangkan anggota Fraksi PDIP jarang bersuara. Ini berbeda dengan ketika era Bupati AA Gde Agung. Anggota FPDIP sering terlihat kritis.

Nah, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung  menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (23/11) di gedung Dewan Badung, Sempidi, Mengwi, anggota dewan lintas fraksi ini terlihat kompak. Mereka garang terhadap eksekutif. Memang, saat ini, Giri Prasta yang juga ketua DPC PDIP Badung sedang cuti menjadi kontestan dalam Pilbup Badung. Sehingga Badung hanya dipimpin Pjs Bupati.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa dan dihadiri langsung oleh Pjs Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dan Sekda I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir anggota Banggar Dewan, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda Made Sutama dan dan tim dari eksekutif.

Rapat terlihat memanas dan sempat diskor karena menuai protes dari para anggota dewan. Hal itu disebabkan karena hibah untuk masyarakat yang menjadi “jatah” anggota dewan tak cair dan juga dewan tidak mendapat data APBD 2021.

Di awal rapat berjalan adem. Namun, tensi anggota dewan mulai naik ketika Pjs Bupati Lihadnyana membacakan data ringkasan APBD Badung TA 2021. Itu karena, data yang dipegang anggota dewan berbeda dengan data yang dibaca Kepala BKD Provinsi Bali itu.

Perbedaan data itu bahkan sempat membuat para anggota dewan clingak-clinguk. Begitu selesai membacakan ringkasan APBD 2021, anggota Dewan Badung langsung mempertanyakan mengenai data  rancangan APBD 2021 dan berlanjut mempertanyakan dana hibah dan pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan yang tidak cair tahun 2020 lalu dan di APBD 2021 juga belum ada kejelasan.
 

Wakil Ketua I Dewan I Wayan Suyasa. Ia mengaku kaget lantaran anggota dewan tidak diberikan data terbaru soal rancangan APBD 2021. “Kami bingung kok yang Pjs baca (data ringkasan APBD 2021) dengan data yang kami pegang beda?” tanya politisi Partai Golkar ini.

Ia  mengaku kecewa lantaran data yang mesti dibahas dewan justru pihaknya tidak tahu. “Sebelum rapat mestinya data itu dibagikan ke kami. Ingat tugas budgeting dan legislasi itu di dewan. Tugas kami yang membahas APBD, kok itu (data) disembunyikan,” beber Ketua Golkar Badung ini.

Begitu juga  Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata menegaskan bahwa semua yang menjadi pembahasan APBD 2021 wajib dibahas oleh dewan. Pihaknya minta keterbukaan pihak eksekutif.

Suasana semakin panas lantaran anggota Banggar I Wayan Sandra dan I Nyoman Satria minta sidang paripurna pembahasan APBD 2021 yang diagendakan berlangsung Selasa (24/11) ditunda. Mereka mengaku tidak mau melanjutkan sidang apabila breakdown APBD 2021 tidak jelas. 

“Begini saja sidang untuk besok kita tunda sampai ada kejelasan lebih lanjut. Toh, juga penutupan 30 November,” bebernya.

Kemudian, Nyoman Satria juga menegaskan hal yang sama untuk menunda sidang lanjutannya.  “Iya, tunda. Tidak mampu memberikan breakdown anggaran yang jelas sidang besok (Selasa, hari ini) tunda,” tandasnya.

Politisi PDIP asal Mengwi ini bahkan mengancam kalau eksekutif tidak merespons maka dewan tidak akan mengesahkan APBD 2021. “Kalau tidak mampu ya…. kita pakai APBD 2020 untuk 2021.  Ya kita semua siap-siap tidak dapat gaji 6 bulan,” tegasnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut,  Suyasa menambahkan bahwa selain tidak diberikan materi terbaru terkait APBD 2021, pihaknya juga mempertanyakan hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun 2020. Sebab, jatah hibah dan pokirnya sendiri tak satupun ada yang cair.

“Kalau hak masyarakat tidak jelas kami tunda pun tidak masalah. Masa hibah dan pokir kami sebagai anggota dewan dipermainkan,” bebernya.

Ketua Komisi IV I Made Sumerta juga mempertanyakan jatah hibahnya tahun 2020 yang sudah NPHD tapi tidak cair. “Hibah 2020 yang sudah NPHD akan realisasi 2021? Nah, bagaimana hak-hak ini apakah bisa diganti?,” tanya dia sembari menyebut kegiatan masyarakat yang rencana dibiayai dengan dana hibah sudah banyak ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Sementara dalam ringkasan APBD 2021 disepakati bahwa pendapatan menjadi Rp 3,77 triliun. Kemudian belanja sebesar Rp 3,72 triliun dan defisit sebesar Rp 50 miliar.



MANGUPURA –  Selama pemerintahan Bupati Nyoman Giri Prasta, anggota DPRD Badung terkesan kalem. Jarang ada suara mengkritik pemerintah. Tak terkecuali dalam pembahasan APBD.

Kalaupun itu ada kritik biasanya dari partai non-PDIP. Sedangkan anggota Fraksi PDIP jarang bersuara. Ini berbeda dengan ketika era Bupati AA Gde Agung. Anggota FPDIP sering terlihat kritis.

Nah, dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Badung  menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin (23/11) di gedung Dewan Badung, Sempidi, Mengwi, anggota dewan lintas fraksi ini terlihat kompak. Mereka garang terhadap eksekutif. Memang, saat ini, Giri Prasta yang juga ketua DPC PDIP Badung sedang cuti menjadi kontestan dalam Pilbup Badung. Sehingga Badung hanya dipimpin Pjs Bupati.

Rapat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa dan dihadiri langsung oleh Pjs Bupati Badung I Ketut Lihadnyana dan Sekda I Wayan Adi Arnawa. Turut hadir anggota Banggar Dewan, Kepala Bappeda Wira Dharmajaya, Kepala Bapenda Made Sutama dan dan tim dari eksekutif.

Rapat terlihat memanas dan sempat diskor karena menuai protes dari para anggota dewan. Hal itu disebabkan karena hibah untuk masyarakat yang menjadi “jatah” anggota dewan tak cair dan juga dewan tidak mendapat data APBD 2021.

Di awal rapat berjalan adem. Namun, tensi anggota dewan mulai naik ketika Pjs Bupati Lihadnyana membacakan data ringkasan APBD Badung TA 2021. Itu karena, data yang dipegang anggota dewan berbeda dengan data yang dibaca Kepala BKD Provinsi Bali itu.

Perbedaan data itu bahkan sempat membuat para anggota dewan clingak-clinguk. Begitu selesai membacakan ringkasan APBD 2021, anggota Dewan Badung langsung mempertanyakan mengenai data  rancangan APBD 2021 dan berlanjut mempertanyakan dana hibah dan pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan yang tidak cair tahun 2020 lalu dan di APBD 2021 juga belum ada kejelasan.
 

Wakil Ketua I Dewan I Wayan Suyasa. Ia mengaku kaget lantaran anggota dewan tidak diberikan data terbaru soal rancangan APBD 2021. “Kami bingung kok yang Pjs baca (data ringkasan APBD 2021) dengan data yang kami pegang beda?” tanya politisi Partai Golkar ini.

Ia  mengaku kecewa lantaran data yang mesti dibahas dewan justru pihaknya tidak tahu. “Sebelum rapat mestinya data itu dibagikan ke kami. Ingat tugas budgeting dan legislasi itu di dewan. Tugas kami yang membahas APBD, kok itu (data) disembunyikan,” beber Ketua Golkar Badung ini.

Begitu juga  Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata menegaskan bahwa semua yang menjadi pembahasan APBD 2021 wajib dibahas oleh dewan. Pihaknya minta keterbukaan pihak eksekutif.

Suasana semakin panas lantaran anggota Banggar I Wayan Sandra dan I Nyoman Satria minta sidang paripurna pembahasan APBD 2021 yang diagendakan berlangsung Selasa (24/11) ditunda. Mereka mengaku tidak mau melanjutkan sidang apabila breakdown APBD 2021 tidak jelas. 

“Begini saja sidang untuk besok kita tunda sampai ada kejelasan lebih lanjut. Toh, juga penutupan 30 November,” bebernya.

Kemudian, Nyoman Satria juga menegaskan hal yang sama untuk menunda sidang lanjutannya.  “Iya, tunda. Tidak mampu memberikan breakdown anggaran yang jelas sidang besok (Selasa, hari ini) tunda,” tandasnya.

Politisi PDIP asal Mengwi ini bahkan mengancam kalau eksekutif tidak merespons maka dewan tidak akan mengesahkan APBD 2021. “Kalau tidak mampu ya…. kita pakai APBD 2020 untuk 2021.  Ya kita semua siap-siap tidak dapat gaji 6 bulan,” tegasnya dengan nada tinggi.

Lebih lanjut,  Suyasa menambahkan bahwa selain tidak diberikan materi terbaru terkait APBD 2021, pihaknya juga mempertanyakan hibah dan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan tahun 2020. Sebab, jatah hibah dan pokirnya sendiri tak satupun ada yang cair.

“Kalau hak masyarakat tidak jelas kami tunda pun tidak masalah. Masa hibah dan pokir kami sebagai anggota dewan dipermainkan,” bebernya.

Ketua Komisi IV I Made Sumerta juga mempertanyakan jatah hibahnya tahun 2020 yang sudah NPHD tapi tidak cair. “Hibah 2020 yang sudah NPHD akan realisasi 2021? Nah, bagaimana hak-hak ini apakah bisa diganti?,” tanya dia sembari menyebut kegiatan masyarakat yang rencana dibiayai dengan dana hibah sudah banyak ditanggung sendiri oleh masyarakat.

Sementara dalam ringkasan APBD 2021 disepakati bahwa pendapatan menjadi Rp 3,77 triliun. Kemudian belanja sebesar Rp 3,72 triliun dan defisit sebesar Rp 50 miliar.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/