alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Dana Bencana Diusulkan Naik Rp 30 Miliar, Masuk Pos Tak Terduga

RadarBali.com – Usul Gubernur Pastika meningkatkan belanja tak terduga, terutama untuk tanggap bencana mendapat respon positif dari legislatif.

Bak gayung bersambut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali menargetkan belanja tak terduga naik enam kali lipat.

Dari awalnya Rp 5 miliar menjadi Rp 30 miliar. Kenaikan tersebut ditargetkan terpasang pada APBD induk 2018.

Ketua Pansus RAPBD 2018 DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, mengungkapkan dana Rp 30 miliar bisa didapat dari rasionalisasi anggaran pada sejumlah pos pengeluaran.

Walau begitu butuh perjuangan berat untuk meuwjudkan hal itu. Ini karena APBD Pemprov Bali mengalami defisit.

“Karena anggaran sudah defisit, makanya perlu dirasionalisasi,” terang Kusuma ditemui di gedung DPRD Bali, kemarin (27/10) usai rapat tertutup.

Pos anggarana apa saja yang akan disisir? Dijelaskan Kusuma, pos anggaran yang akan dievaluasi di antaranya anggaran uang kenaikan tunjangan dewan.

Anggaran kenaikan tunjangan dewan yang sebelumnya dipasang naik tujuh kali, ternyata naiknya lima kali lipat. Nah, sisa dari kenaikan tersebut yang akan dikembalikan ke pos daerah.

“Dulu waktu memasang anggaran kenaikan tunjangan Bali kami golongkan tinggi. Ternyata setelah ada keputusan mendagri,

Bali tergolong daerah keuangan sedang. Kami tidak naik tujuh kali tapi lima kali,” imbuh politisi asal Singaraja itu. 

Namun, secara umum rasionalisasi terbesar akan dilakukan pada pos anggaran Pilgub Bali 2018. Anggaran untuk KPU Bali dan Bawaslu Bali akan dievaluasi besar-besaran.

Ditegaskan Kusuma, pihaknya memberi batasan Rp 155 miliar dari anggaran Rp 229 miliar. Kusuma yakin anggaran Rp 170 miliar untuk KPU tidak akan habis.

Namun, KPU juga tidak bisa disalahkan apabila ada sisa. “Nanti kalau KPU setelah hitung-hitung ketemu Rp 170 miliar,

ya kan syukur dapat lagi Rp 50 miliar untuk menutupi yang Rp 25 miliar. Itu bisa kami masukkan belanja tak terduga,” jelas politisi yang selalu membawa vape itu.

Selain itu, persoalan BTT, lanjut Kusuma, rasionalisasi anggaran untuk menutupi perangkat daerah yang belum kebagian anggaran.

Misal anggaran untuk pembelian mobil viar di Dinas Pertanian akan dialihkan untuk Dinas Penanaman Modal yang belum mendapatkan alokasi anggaran.

“Belanja tak terduga ini penting untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Misalnya seperti sekarang Gunung Agung terancam erupsi ini,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan, rasionalisasi tinggal menunggu hasil evaluasi KPU dan Bawaslu.

“Yang paling besar tetap penyelenggaraan Pilgub Bali. Kalau yang lain saya rasa sudah tidak ada lagi,” kata Astawa.

Kendati demikian, pihaknya akan berusaha mendapat dana tambahan dari pusat. Pihaknya akan menelusuri dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) untuk Bali.

Mengingat, DAK khususnya masih belum diperhitungkan dalam RAPBD 2018. Itu sebabnya, terjadi penurunan dalam komponen pendapatan daerah bila dibandingkan dengan APBD 2017.

Astawa mengaku terus browsing menelusuri website Kementerian Keuangan guna mengetahui DAK dan DAU Bali.

“Kami perlu telusuri. Pemerintah pusat belum ada keputusan sampai sekarang. Bali dapat DAK dan DAU berapa kami menunggu data itu. Kalau sampai dengan minggu depan tidak ada, kita tanya saja langsung,” pungkas pria berkumis itu.



RadarBali.com – Usul Gubernur Pastika meningkatkan belanja tak terduga, terutama untuk tanggap bencana mendapat respon positif dari legislatif.

Bak gayung bersambut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bali menargetkan belanja tak terduga naik enam kali lipat.

Dari awalnya Rp 5 miliar menjadi Rp 30 miliar. Kenaikan tersebut ditargetkan terpasang pada APBD induk 2018.

Ketua Pansus RAPBD 2018 DPRD Bali, Gede Kusuma Putra, mengungkapkan dana Rp 30 miliar bisa didapat dari rasionalisasi anggaran pada sejumlah pos pengeluaran.

Walau begitu butuh perjuangan berat untuk meuwjudkan hal itu. Ini karena APBD Pemprov Bali mengalami defisit.

“Karena anggaran sudah defisit, makanya perlu dirasionalisasi,” terang Kusuma ditemui di gedung DPRD Bali, kemarin (27/10) usai rapat tertutup.

Pos anggarana apa saja yang akan disisir? Dijelaskan Kusuma, pos anggaran yang akan dievaluasi di antaranya anggaran uang kenaikan tunjangan dewan.

Anggaran kenaikan tunjangan dewan yang sebelumnya dipasang naik tujuh kali, ternyata naiknya lima kali lipat. Nah, sisa dari kenaikan tersebut yang akan dikembalikan ke pos daerah.

“Dulu waktu memasang anggaran kenaikan tunjangan Bali kami golongkan tinggi. Ternyata setelah ada keputusan mendagri,

Bali tergolong daerah keuangan sedang. Kami tidak naik tujuh kali tapi lima kali,” imbuh politisi asal Singaraja itu. 

Namun, secara umum rasionalisasi terbesar akan dilakukan pada pos anggaran Pilgub Bali 2018. Anggaran untuk KPU Bali dan Bawaslu Bali akan dievaluasi besar-besaran.

Ditegaskan Kusuma, pihaknya memberi batasan Rp 155 miliar dari anggaran Rp 229 miliar. Kusuma yakin anggaran Rp 170 miliar untuk KPU tidak akan habis.

Namun, KPU juga tidak bisa disalahkan apabila ada sisa. “Nanti kalau KPU setelah hitung-hitung ketemu Rp 170 miliar,

ya kan syukur dapat lagi Rp 50 miliar untuk menutupi yang Rp 25 miliar. Itu bisa kami masukkan belanja tak terduga,” jelas politisi yang selalu membawa vape itu.

Selain itu, persoalan BTT, lanjut Kusuma, rasionalisasi anggaran untuk menutupi perangkat daerah yang belum kebagian anggaran.

Misal anggaran untuk pembelian mobil viar di Dinas Pertanian akan dialihkan untuk Dinas Penanaman Modal yang belum mendapatkan alokasi anggaran.

“Belanja tak terduga ini penting untuk mengantisipasi situasi tak terduga. Misalnya seperti sekarang Gunung Agung terancam erupsi ini,” tegasnya.

Ditemui terpisah, Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, I Putu Astawa mengatakan, rasionalisasi tinggal menunggu hasil evaluasi KPU dan Bawaslu.

“Yang paling besar tetap penyelenggaraan Pilgub Bali. Kalau yang lain saya rasa sudah tidak ada lagi,” kata Astawa.

Kendati demikian, pihaknya akan berusaha mendapat dana tambahan dari pusat. Pihaknya akan menelusuri dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) untuk Bali.

Mengingat, DAK khususnya masih belum diperhitungkan dalam RAPBD 2018. Itu sebabnya, terjadi penurunan dalam komponen pendapatan daerah bila dibandingkan dengan APBD 2017.

Astawa mengaku terus browsing menelusuri website Kementerian Keuangan guna mengetahui DAK dan DAU Bali.

“Kami perlu telusuri. Pemerintah pusat belum ada keputusan sampai sekarang. Bali dapat DAK dan DAU berapa kami menunggu data itu. Kalau sampai dengan minggu depan tidak ada, kita tanya saja langsung,” pungkas pria berkumis itu.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/