28.7 C
Denpasar
Monday, November 28, 2022

Pengusaha di Seminyak Dikenakan Punia Keamanan

MANGUPURA–Desa Adat Seminyak, Kuta, Badung, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 086/DAS/X/2021 tentang Elikita Punia Keamanan Pengusaha di Desa Adat Seminyak. Surat Keputusan tertanggal 11 Oktober 2021 ini mengenakan punia keamanan bagi pengusaha paling rendah Rp 100 ribu hingga tertinggi Rp 3 juta.

 

Bendesa Adat Seminyak I Wayan Windu Segara tak menampik terkait perihal Surat Keputusan Bendesa Adat tersebut. Pasalnya, yang dilakukan itu sesuai dengan aturan. Yakni, sesuai dengan awig-awig Desa Adat Seminyak, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. 

 

Selain itu ini juga menjadi Program Kerja Prajuru Desa Adat Seminyak tahun 2018-2023. “Yang jelas kita tidak ada pungutan liar. Yang dimaksud pungutan liar, kita memungut kemudian masuk kantong sendiri. Sementara ini adalah pasti, kita memungut berdasarkan hasil parum. Kita memungut, kemudian nanti uangnya kemana, itu sudah jelas,” terang Windu Segara dikonfirmasi, Rabu (27/10).

Baca Juga:  Duh, Mengwi Masih Tercecer Vaksinasi Rabies

 

Dia menegaskan, besaran punia tetap kita menyesuaikan.

“Yang jelas kita buatkan harga dahulu, nanti pasti ada penawaran. Namun penawaran itupun harus jelas. Jika tutup, maka harus bersurat ke desa bahwa sudah tutup. Jika tidak ada pemasukan, juga harus jelas bersurat mohon keringanan. Kita di desa tidak kaku. Kita di desa masih bisa bicara. Kita tidak memaksa,” bebernya.

  

Ia memastikan bahwa surat edaran soal punia tersebut sudah disampaikan kepada para pengusaha yang sudah mulai beroperasi. Yang di dalamnya, juga memuat soal besaran punia ditawarkan sesuai jenis usaha masing-masing.

“Petugas juga sudah kita tegaskan agar tidak arogan di lapangan serta memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pengusaha,” ucapnya.

 

Pengenaan punia itu tidaklah buruk, melainkan demi kebersamaan. Bahkan pelaksanaannya akan dilaporkan kepada masyarakat melalui gelaran Parum Paripurna setiap 6 bulan sekali.

Baca Juga:  Amor Ring Acintya! Mahasiswa Tewas Digulung Ombak Pantai Mengiat, Nusa Dua

“Makanya kami butuh pengusaha bersurat jika memang masih tutup atau memohon keringanan. Karena itu akan sekaligus menjadi bahan laporan kepada masyarakat,” bebernya.

 

Besaran punia yang ditawarkan kepada para pengusaha secara tertulis disampaikan melalui lampiran Surat Keputusan Bendesa Adat Seminyak tersebut. Nilainya itu bermacam, tergantung dari jenis usaha masing-masing, dengan rentang angka Rp 100 ribu hingga Rp 3 juta.

Nilai terendah ditawarkan kepada beberapa jenis usaha seperti artshop toko sedang atau kecil, bengkel las, dan pedagang di luar warga Desa Adat Seminyak. Sedangkan untuk nilai tertinggi, ditawarkan kepada usaha hotel berbintang.

Kemudian mengutip dari isi keputusan itu pula, disampaikan bahwa punia keamanan pengusaha dikelola sepenuhnya oleh Desa Adat Seminyak melalui Badan Keamanan Desa (BAPEDES).



MANGUPURA–Desa Adat Seminyak, Kuta, Badung, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 086/DAS/X/2021 tentang Elikita Punia Keamanan Pengusaha di Desa Adat Seminyak. Surat Keputusan tertanggal 11 Oktober 2021 ini mengenakan punia keamanan bagi pengusaha paling rendah Rp 100 ribu hingga tertinggi Rp 3 juta.

 

Bendesa Adat Seminyak I Wayan Windu Segara tak menampik terkait perihal Surat Keputusan Bendesa Adat tersebut. Pasalnya, yang dilakukan itu sesuai dengan aturan. Yakni, sesuai dengan awig-awig Desa Adat Seminyak, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. 

 

Selain itu ini juga menjadi Program Kerja Prajuru Desa Adat Seminyak tahun 2018-2023. “Yang jelas kita tidak ada pungutan liar. Yang dimaksud pungutan liar, kita memungut kemudian masuk kantong sendiri. Sementara ini adalah pasti, kita memungut berdasarkan hasil parum. Kita memungut, kemudian nanti uangnya kemana, itu sudah jelas,” terang Windu Segara dikonfirmasi, Rabu (27/10).

Baca Juga:  Bantuan Rumah Dikeluhkan, Hanya Perbaiki Atap, Tembok Masih Retak

 

Dia menegaskan, besaran punia tetap kita menyesuaikan.

“Yang jelas kita buatkan harga dahulu, nanti pasti ada penawaran. Namun penawaran itupun harus jelas. Jika tutup, maka harus bersurat ke desa bahwa sudah tutup. Jika tidak ada pemasukan, juga harus jelas bersurat mohon keringanan. Kita di desa tidak kaku. Kita di desa masih bisa bicara. Kita tidak memaksa,” bebernya.

  

Ia memastikan bahwa surat edaran soal punia tersebut sudah disampaikan kepada para pengusaha yang sudah mulai beroperasi. Yang di dalamnya, juga memuat soal besaran punia ditawarkan sesuai jenis usaha masing-masing.

“Petugas juga sudah kita tegaskan agar tidak arogan di lapangan serta memberikan penjelasan dan pemahaman kepada para pengusaha,” ucapnya.

 

Pengenaan punia itu tidaklah buruk, melainkan demi kebersamaan. Bahkan pelaksanaannya akan dilaporkan kepada masyarakat melalui gelaran Parum Paripurna setiap 6 bulan sekali.

Baca Juga:  Fix, Pemilik Lahan Sari Club Berencana Bangun Restoran

“Makanya kami butuh pengusaha bersurat jika memang masih tutup atau memohon keringanan. Karena itu akan sekaligus menjadi bahan laporan kepada masyarakat,” bebernya.

 

Besaran punia yang ditawarkan kepada para pengusaha secara tertulis disampaikan melalui lampiran Surat Keputusan Bendesa Adat Seminyak tersebut. Nilainya itu bermacam, tergantung dari jenis usaha masing-masing, dengan rentang angka Rp 100 ribu hingga Rp 3 juta.

Nilai terendah ditawarkan kepada beberapa jenis usaha seperti artshop toko sedang atau kecil, bengkel las, dan pedagang di luar warga Desa Adat Seminyak. Sedangkan untuk nilai tertinggi, ditawarkan kepada usaha hotel berbintang.

Kemudian mengutip dari isi keputusan itu pula, disampaikan bahwa punia keamanan pengusaha dikelola sepenuhnya oleh Desa Adat Seminyak melalui Badan Keamanan Desa (BAPEDES).


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/