alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Ini Poin yang Memaksa Warga Sanur Geruduk RSBM dan Blokir Jalan Bypass

RadarBali.com – Demo besar-besaran dilakukan warga Sanur bertepatan dengan launching  Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), kemarin (28/10).

Ribuan warga  Sanur menggeruduk  RS tersebut untuk menagih janji Pemerintah Provinsi Bali terkait janji 10 persen tenaga kerja diambil dari warga Sanur.

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Pemprov Bali membuat kesepakatan hitam di atas putih. Saking banyaknya massa, soft opening batal.

Untuk diketahui, tokoh masyarakat Desa Sanur sebenarnya sudah bertemu Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta, Rabu lalu (25/10) di RSBM.

Bahkan, Wagub Sudikerta mengatakan, pertemuan tersebut telah menemui kesepakatan. Akan ada penambahan staff  di RS Bali Mandara untuk warga asal Sanur berjumlah 19 orang.

Selain itu, kata Wagub Sudikerta saat itu, penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan di Pantai Mertasari  dan Wakil Gubernur yang akan menemui masyarakat Sanur.

Yang membuat masyarakat kesal, warga kemarin sudah berkumpul di Pantai Mertasari. Tapi, wagub dan pejabat pemerintah provinsi tak kunjung ada yang hadir.

Merasa dibohongi,  mereka langsung mendatangi RSBM dengan berjalan kaki dari Pantai Mertasari. “Kedatangan kami ke RSBM sebagai bentuk kekecewaan,” ujar Ketua YPS Ida Bagus Gede Sidartha Putra kemarin.

Menurut Gus De – sapaan akrabnya, perjanjian 10 persen tersebut  disampaikan  tim Pemprov Bali. Saat sebelum RSBM dibangun, mereka melakukan sosialisasi di depan para tokoh Desa Sanur.

Tetapi, sayangnya perjanjian tersebut tidak ada hitam di atas putih, sehingga saat launching kemarin mereka datang untuk menuntut agar ada pernyataan tertulis  dari Gubernur atau pejabat Pemprov Bali sebagai jaminan.

Menurut Gus De, setiap pengusaha yang membangun perusahaan di Desa Sanur, harus memprioritaskan warga Sanur menjadi tenaga kerja.

Katanya, untuk perusahaan industri, biasanya minimal 40 persen warga Sanur yang menjadi pekerja. Tapi, khusus untuk RSBM mereka hanya meminta 10 persen.

Lanjutnya, jika tuntutan mereka tidak diterima, Gus De mengaku akan mendesak pemprov sampai keinginan mereka tercapai. 

“Setiap pembangunan tolong libatkan orang lokal-lokal di sini. Itu harapan kami. Kami mengajukan 280 orang, hanya 3 orang asli Sanur yang diterima,” ujarnya.

Menurutnya, 10 persen diharapkan bisa masuk di segala bidang sesuai kualifikasi, seperti dokter, perawat, hingga gardener.



RadarBali.com – Demo besar-besaran dilakukan warga Sanur bertepatan dengan launching  Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM), kemarin (28/10).

Ribuan warga  Sanur menggeruduk  RS tersebut untuk menagih janji Pemerintah Provinsi Bali terkait janji 10 persen tenaga kerja diambil dari warga Sanur.

Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Pemprov Bali membuat kesepakatan hitam di atas putih. Saking banyaknya massa, soft opening batal.

Untuk diketahui, tokoh masyarakat Desa Sanur sebenarnya sudah bertemu Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta, Rabu lalu (25/10) di RSBM.

Bahkan, Wagub Sudikerta mengatakan, pertemuan tersebut telah menemui kesepakatan. Akan ada penambahan staff  di RS Bali Mandara untuk warga asal Sanur berjumlah 19 orang.

Selain itu, kata Wagub Sudikerta saat itu, penyampaian aspirasi tetap dilaksanakan di Pantai Mertasari  dan Wakil Gubernur yang akan menemui masyarakat Sanur.

Yang membuat masyarakat kesal, warga kemarin sudah berkumpul di Pantai Mertasari. Tapi, wagub dan pejabat pemerintah provinsi tak kunjung ada yang hadir.

Merasa dibohongi,  mereka langsung mendatangi RSBM dengan berjalan kaki dari Pantai Mertasari. “Kedatangan kami ke RSBM sebagai bentuk kekecewaan,” ujar Ketua YPS Ida Bagus Gede Sidartha Putra kemarin.

Menurut Gus De – sapaan akrabnya, perjanjian 10 persen tersebut  disampaikan  tim Pemprov Bali. Saat sebelum RSBM dibangun, mereka melakukan sosialisasi di depan para tokoh Desa Sanur.

Tetapi, sayangnya perjanjian tersebut tidak ada hitam di atas putih, sehingga saat launching kemarin mereka datang untuk menuntut agar ada pernyataan tertulis  dari Gubernur atau pejabat Pemprov Bali sebagai jaminan.

Menurut Gus De, setiap pengusaha yang membangun perusahaan di Desa Sanur, harus memprioritaskan warga Sanur menjadi tenaga kerja.

Katanya, untuk perusahaan industri, biasanya minimal 40 persen warga Sanur yang menjadi pekerja. Tapi, khusus untuk RSBM mereka hanya meminta 10 persen.

Lanjutnya, jika tuntutan mereka tidak diterima, Gus De mengaku akan mendesak pemprov sampai keinginan mereka tercapai. 

“Setiap pembangunan tolong libatkan orang lokal-lokal di sini. Itu harapan kami. Kami mengajukan 280 orang, hanya 3 orang asli Sanur yang diterima,” ujarnya.

Menurutnya, 10 persen diharapkan bisa masuk di segala bidang sesuai kualifikasi, seperti dokter, perawat, hingga gardener.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/