alexametrics
27.6 C
Denpasar
Friday, August 19, 2022

Seriusi KB Krama Bali, Gubernur Koster Minta BKKBN Maklum

SINGARAJA – Rencana mewujudkan program keluarga berencana Krama Bali, kembali diungkapkan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26, yang dipusatkan di Eks Pelabuhan Buleleng.

Program itu diharapkan kembali “melestarikan” nama Komang dan Ketut yang kini disebut mulai langka di Bali.

Rencana itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan. Hal itu juga disampaikan secara gamblang di hadapan

Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani, yang hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Koster mengatakan, pertumbuhan masyarakat di Bali stagnan, seiring dengan kampanye dua anak cukup yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun.

Program dua anak itu justru disebut berdampak kurang baik bagi kultur dan kearifan lokal di Bali.

Baca Juga:  Marah Besar, Besok Koster Panggil Diana dan Dewa Rai

Instruksi Gubenur Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali pun dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan program tersebut.

“Nyoman dan Ketut itu sudah hampir punah. Makanya harus dihentikan itu KB dua anak dengan vasektomi atau alat kontrasepsi yang membatasi kelahiran,” kata Koster.

Menurut Koster, tak ada alasan masyarakat membatasi kelahiran. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, maupun pangan. “Dulu punya anak 4-6, jual canang saja bisa. Sekarang pemerintah sudah turun langsung mengurusi

(kesejahteraan masyarakat). Udah bikin anak banyak-banyak. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat kan sudah naik. Yang bisa (KB Bali), silakan,” ujarnya.

Baca Juga:  Gubernur Koster Stop Operasional Sarbagita, MTI Bali Minta Kaji Ulang

Sementara itu, Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani menganggap instruksi Gubernur Bali merupakan keragaman yang ada di Indonesia.

Menurutnya program KB Bali tak berbenturan dengan program pengendalian penduduk yang ada di BKKBN.

“Sejak dulu, BKKBN dengan program KB-nya itu kan untuk mengajak masyarakat. Kita menyampaikan pilihan yang ada. Keputusan ada pada pilihan keluarganya masing-masing,” ujar Dwi. 



SINGARAJA – Rencana mewujudkan program keluarga berencana Krama Bali, kembali diungkapkan dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-26, yang dipusatkan di Eks Pelabuhan Buleleng.

Program itu diharapkan kembali “melestarikan” nama Komang dan Ketut yang kini disebut mulai langka di Bali.

Rencana itu disampaikan Koster saat memberikan sambutan. Hal itu juga disampaikan secara gamblang di hadapan

Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani, yang hadir dalam acara tersebut.

Gubernur Koster mengatakan, pertumbuhan masyarakat di Bali stagnan, seiring dengan kampanye dua anak cukup yang telah dilaksanakan selama bertahun-tahun.

Program dua anak itu justru disebut berdampak kurang baik bagi kultur dan kearifan lokal di Bali.

Baca Juga:  HOT NEWS! Gubernur Koster Target Bandara Bali Utara Tuntas 2023

Instruksi Gubenur Nomor 1545 Tahun 2019 tentang Sosialisasi Program Keluarga Berencana Krama Bali pun dijadikan dasar hukum dalam melaksanakan program tersebut.

“Nyoman dan Ketut itu sudah hampir punah. Makanya harus dihentikan itu KB dua anak dengan vasektomi atau alat kontrasepsi yang membatasi kelahiran,” kata Koster.

Menurut Koster, tak ada alasan masyarakat membatasi kelahiran. Sebab pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.

Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, maupun pangan. “Dulu punya anak 4-6, jual canang saja bisa. Sekarang pemerintah sudah turun langsung mengurusi

(kesejahteraan masyarakat). Udah bikin anak banyak-banyak. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat kan sudah naik. Yang bisa (KB Bali), silakan,” ujarnya.

Baca Juga:  Dugaan Pelanggaran Kampanye Koster, Bawaslu Sebut Sudah Penuhi Unsur

Sementara itu, Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN Dwi Listyawardani menganggap instruksi Gubernur Bali merupakan keragaman yang ada di Indonesia.

Menurutnya program KB Bali tak berbenturan dengan program pengendalian penduduk yang ada di BKKBN.

“Sejak dulu, BKKBN dengan program KB-nya itu kan untuk mengajak masyarakat. Kita menyampaikan pilihan yang ada. Keputusan ada pada pilihan keluarganya masing-masing,” ujar Dwi. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/