DENPASAR – Ratusan warga Serangan, Denpasar melakukan aksi protes terkait adanya pemasangan portal karcis masuk di pintu masuk Desa Serangan, Denpasar Selatan. Aksi protes itu dilakukan sejumlah warga pada Kamis (2/9/2021).
Ditemui di lokasi tersebut, Kasi Data dan Program Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar (PD Parkir), I Made Ardana mengatakan, penolakan dari warga itu bukan ranah dari PD Parkir.
“Tadi terjadi penolakan dari warga. Tapi masalah warga menolak ini bukan ranah kami PD Parkir. Ini masalahnya Jero Bendesa selaku pimpinan di desa adat,” kata Ardana.
Dijelaskannya, bahwa awal mulanya dibuatkan portal tiket masuk itu karena adanya permohonan dari Desa Adat Serangan, Denpasar Selatan. Permohonan itu diajukan pada bulan Februari 2021 lalu.
Setelah melakukan penjajakan, hingga adanya kajian, pihak PD Parkir sudah mengundang Jero Bendesa, Lurah, Klian dan hingga kepala lingkungan di desa tersebut.
“Dalam diskusi, ada beberapa hal yang kita putuskan. Satu, induk masalah perselisihan, itu harus melalui parareman. Nah parareman itu sudah kami terima, yang ditandatangani oleh masing-masing klian banjar adat. karena pararem sudah kami pegang, tentu kami pikir tidak ada masalah dengan warga karena sudah ada pararem itu,” bebernya.
Selanjutnya, pihak PD Parkir mulai memasang alat portal yang pertama. Sehingga pemasangan portal selesai dan sudah mulai beroperasi selama tiga hari belakangan.
“Perangkat kan sudah terpasang tiga hari yang lalu. Tiga hari kami minta waktu untuk sosialisasi. Dishub juga hadir, pecalang desa juga hadir, sejak kemarin, sudah berjalan, sistem berjalan, masyarakat sudah menerima dan banyak yang mengikuti arahan kami. Kami tidak mengira akan jadi seperti ini,” imbuhnya.
Menurutnya, tanggal 1 hingga tanggal 3 September, digunakan untuk sosialisasi kepada warga. Dan tanggal 4 Septermber portal itu mulai dioperasikan.
Dikatakannya bahwa sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa warga Serangan tidak dipungut biaya. Setiap warga akan diberikan member, dan setiap nomor kendaraan akan dicatat semua.
“Ada 1.000 lebih kendaraan warga yang tidak bayar. yang mau berangkat sekolah juga tidak bayar. Yang bayar adalah pengunjung.
Jadi setiap kendaraan pemiliknya dikasih member. Sehingga warga yang dapat member, kartunya dipakai dan tidak bayar. Itu ada 6 banjar,” tandasnya.
