DENPASAR – Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Renon, Denpasar yang berujung bentrok dengan massa dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) dan Keris Bali bersumber dari beberapa hal. Salah satu yang krusial adalah soal nasib Papua.
Dari kalangan AMP Bali sendiri cenderung agar penyelesaian Papua melalui penentuan nasib sendiri. Apalagi, pihak AMP menjadikan 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan Papua, yakni ketika pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Papua.
Sedangkan dari pihak lain, terutama pemerintah Indonesia menganggap masalah Papua sudah selesai setelah adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Dalam Pepera itu pemilih secara bulat memilih bergabung Indonesia.
Namun, hasil Pepera ini banyak digugat sejumlah pihak. Termasuk adalah dari kalangan masyarakat Papua saat ini. Sebab, dari sekitar 800 ribu penduduk Papua, hanya 1.025 orang yang mewakili sebagai pemilih dalam Pepera. Belum lagi pemilihan 1.025 orang sebagai wakil bangsa Papua dalam Pepera ini dianggap masih kontroversial.
Ketua AMP Bali, Yesaya Gobay usai bentrok dengan PGN dan Keris Bali mengatakan, demo yang mereka gelar adalah aksi damai untuk meminta kemerdekaan Papua Barat (West Papua).
Papua Barat dalam hal ini adalah yang saat ini merupakan wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai wilayah adminisitratif di Indonesia. Sedangkan Papua Timur adalah wilayah yang saat ini merupakan Papua Nugini.
Karena itu, menurut Yesaya, tuntutan AMP Bali adalah bagaimana penyelesaian masalah Papua adalah menjunjung tinggi hak menentukan nasib sendiri (right to self determination).
“Menentukan nasib sendiri sebagai solusi paling demokratis bagi bangsa Papua,” kata Yesaya.
Selain masalah nasib Papua tersebut, Yesaya menyebutkan demo mereka juga terkait tuntutan agar dilakukan pengusutan pelanggaran HAM di Papua dan sebagainya.
DENPASAR – Demonstrasi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Renon, Denpasar yang berujung bentrok dengan massa dari ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) dan Keris Bali bersumber dari beberapa hal. Salah satu yang krusial adalah soal nasib Papua.
Dari kalangan AMP Bali sendiri cenderung agar penyelesaian Papua melalui penentuan nasib sendiri. Apalagi, pihak AMP menjadikan 1 Desember 1961 sebagai hari kemerdekaan Papua, yakni ketika pemerintah Belanda mengakui kemerdekaan Papua.
Sedangkan dari pihak lain, terutama pemerintah Indonesia menganggap masalah Papua sudah selesai setelah adanya Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Dalam Pepera itu pemilih secara bulat memilih bergabung Indonesia.
Namun, hasil Pepera ini banyak digugat sejumlah pihak. Termasuk adalah dari kalangan masyarakat Papua saat ini. Sebab, dari sekitar 800 ribu penduduk Papua, hanya 1.025 orang yang mewakili sebagai pemilih dalam Pepera. Belum lagi pemilihan 1.025 orang sebagai wakil bangsa Papua dalam Pepera ini dianggap masih kontroversial.
Ketua AMP Bali, Yesaya Gobay usai bentrok dengan PGN dan Keris Bali mengatakan, demo yang mereka gelar adalah aksi damai untuk meminta kemerdekaan Papua Barat (West Papua).
Papua Barat dalam hal ini adalah yang saat ini merupakan wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai wilayah adminisitratif di Indonesia. Sedangkan Papua Timur adalah wilayah yang saat ini merupakan Papua Nugini.
Karena itu, menurut Yesaya, tuntutan AMP Bali adalah bagaimana penyelesaian masalah Papua adalah menjunjung tinggi hak menentukan nasib sendiri (right to self determination).
“Menentukan nasib sendiri sebagai solusi paling demokratis bagi bangsa Papua,” kata Yesaya.
Selain masalah nasib Papua tersebut, Yesaya menyebutkan demo mereka juga terkait tuntutan agar dilakukan pengusutan pelanggaran HAM di Papua dan sebagainya.
