MANGUPURA – Sejumlah sekolah swasta di Kabupaten Badung dalam kondisi sekarat. Hal terungkap saat pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Badung mengadukan masalah ini kepada DPRD Badung, Kamis (8/7).
Rombongan yang dipimpin Ketua BMPS Kabupaten Badung, Wayan Retha diterima Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Wakil Ketua I Wayan Suyasa, dan Sekda Badung Wayan Adi Arnawa.
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengungkapkan, sumber utama operasional sekolah swasta adalah penerimaan SPP. Dalam kondisi tersebut diperlukan peran pemerintah.
Pihaknya akan merancang regulasi serta rekomendasi untuk bisa melakukan subsidi kepada sekolah swasta. “Sehingga nantinya pemerintah tidak ragu lagi dalam membantu sekolah swasta ini,” kata Parwata.
Kendati demikian, politikus asal Dalung, Kuta Utara, itu mengingatkan sekolah tetap menjaga kualitas, sehingga bisa eksis. Salah satu caranya memanfaatkan kecanggihan teknologi.
“Pemerintah harus memberikan insentif sekolah swasta, agar bisa hidup karena terjadi ketidak merataan penerimaan siswa,” tukas Parwata.
Politisi PDIP itu janji mengawal masalah ini hingga mendapatkan solusi dari pemerintah. “Pemerintah tidak boleh duduk manis, diam saja menyikapi masalah ini,” sentilnya.
Sementara itu, Sekda Badung Wayan Adi Arnawa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung sangat memberikan ruang bagi sekolah swasta dengan mendorong memberikan stimulus kepada sekolah swasta melalui APBD.
Namun, untuk perolehan siswa di sekolah swasta pihaknya tidak bisa membantu. Sebab, pemerintah tidak bisa memaksa siapapun.
“Kembali lagi pada kualitas (sekolah), dan sudah saatnya perguruan swasta ini juga melakukan evaluasi dalam rangka untuk mendapatkan simpati masyarakat, agar anaknya mau bersekolah di sana,” kata pejabat asal Pecatu, Kuta Selatan, itu.
Terkait adanya bantuan agar tetap berlanjut, Adi Arnawa menyatakan untuk saat ini belum bisa, karena melihat kondisi celah fiskal yang tidak memungkinkan. Saat ini pemerintah masih melakukan pemenuhan biaya operasional. Setelah itu tertutupi, pemerintah akan tetap hadir membantu sekolah swasta.
Sebelumnya Retha mengatakan, subsidi pembiyayan pendidikan yang dulunya diberiakan Pemkab Badung kini mandek. Apalagi sekarang SMA menjadi wewenang Pemprov Bali.
“Hal itu membuat sengsara sekolah swasta di Badung, karena tidak ada lagi subsidi dari pemerintah kabupaten,” ungkap Retha.
Dijelaskan lebih lanjut, setiap tahun sekolah swasta juga mengalami kekurangan murid. Bahkan, ada 10 SMP swasta yang saat ini sedang sakit. Sepuluh sekolah tersebut adalah SMP Swastiastu di Desa Adat Tangeb, SMP Widya Pura Untal-Untal, SMP Sunari Loka Kuta, SMP Pancasila Canggu.
Berikutnya adalah SMP Budi Utomo Kerobokan, SMP Dharma Sastra Sempidi, SMP Widya Bhuana Munggu, SMP Ngurah Rai Kerobokan, SMP Dharma Sastra Jimbaran, dan SMP Seni Ukir Tangeb.
“Belum lagi SMA swasta di Badung yang kembang kempis,” kata dia.
