MANGUPURA-Terkait pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan bermotor di kawasan Pantai Kuta dan Pantai Sanur, menuai keluhan dari kalangan DPRD Badung. Pasalnya daerah Kuta dianggap tak begitu ramai sehingga penerapan ganjil genap perlu dikaji kembali.
Hal itu dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, usai rapat kerja di Gedung DPRD Badung, Senin (27/9).
Menurut Anom, kebijakan tersebut belum waktunya diterapkan karena situasi Kuta belum ramai dikunjungi wisatawan.
“Saya bilang ini bukan ditolak ya. Jadi kita di Bali kan baru kali pertama penerapan seperti ini. Saya orang Kuta, saya tahu persis situasi masih bisa dikendalikan. Ketika nanti pariwisata ramai di bulan Desember, mungkin saya bisa setuju dengan penerapan itu,” tegas Anom Gumanti.
Dia menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji lebih detail dan waktu penerapannya memperhatikan situasi jika kunjungan wisatawan membaik.
“Kalau saran saya sederhana saja. Ketika wisatawan membeludak seperti yang dulu, memang betul Kuta macetnya luar biasa. Itu perlu dilakukan pengaturan. Apakah salah satunya pengaturan lalu lintas ganjil genap atau mungkin dengan cara lain. Tapi untuk sekarang belum lah waktunya,” tegas politisi PDIP dapil Kuta ini.
Anom mengatakan kebijakan ganjil genap masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Masyarakat hanya melihat kalimat ganjil genap saja, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih detail terkait kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bisa mempengaruhi psikis masyarakat Kuta, karena selama hampir 1,5 tahun Kuta sepi seperti tanpa kehidupan.
“Jadi lalu lintas di Kuta ibaratnya masih saya kategorikan lengang,” pungkasnya.
MANGUPURA-Terkait pemberlakuan sistem ganjil genap kendaraan bermotor di kawasan Pantai Kuta dan Pantai Sanur, menuai keluhan dari kalangan DPRD Badung. Pasalnya daerah Kuta dianggap tak begitu ramai sehingga penerapan ganjil genap perlu dikaji kembali.
Hal itu dilontarkan Ketua Komisi II DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, usai rapat kerja di Gedung DPRD Badung, Senin (27/9).
Menurut Anom, kebijakan tersebut belum waktunya diterapkan karena situasi Kuta belum ramai dikunjungi wisatawan.
“Saya bilang ini bukan ditolak ya. Jadi kita di Bali kan baru kali pertama penerapan seperti ini. Saya orang Kuta, saya tahu persis situasi masih bisa dikendalikan. Ketika nanti pariwisata ramai di bulan Desember, mungkin saya bisa setuju dengan penerapan itu,” tegas Anom Gumanti.
Dia menyarankan agar kebijakan tersebut dikaji lebih detail dan waktu penerapannya memperhatikan situasi jika kunjungan wisatawan membaik.
“Kalau saran saya sederhana saja. Ketika wisatawan membeludak seperti yang dulu, memang betul Kuta macetnya luar biasa. Itu perlu dilakukan pengaturan. Apakah salah satunya pengaturan lalu lintas ganjil genap atau mungkin dengan cara lain. Tapi untuk sekarang belum lah waktunya,” tegas politisi PDIP dapil Kuta ini.
Anom mengatakan kebijakan ganjil genap masih belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Masyarakat hanya melihat kalimat ganjil genap saja, sehingga dibutuhkan penjelasan lebih detail terkait kebijakan tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga bisa mempengaruhi psikis masyarakat Kuta, karena selama hampir 1,5 tahun Kuta sepi seperti tanpa kehidupan.
“Jadi lalu lintas di Kuta ibaratnya masih saya kategorikan lengang,” pungkasnya.
