alexametrics
26.8 C
Denpasar
Tuesday, June 28, 2022

Desa Adat Taro Kelod Pasang Spanduk Lagi di Rumah Ketut Warka

GIANYAR – Di tengah upaya mediasi yang dilakukan Pemkab Gianyar dan Polres Gianyar, Desa Adat Taro Kelod kembali melakukan pemasangan spanduk di rumah I Ketut Warka, warga yang disanksi adat kanorayang, Senin (7/3).

 

Sebelumya, sejumlah prajuru dan warga dari Desa Adat Taro Kelod sudah menggeruduk rumah I Ketut Warka, Jumat (4/3). Saat itu, prajuru adat memasang spanduk yang isinya menyatakan bahwa tanah yang ditempati Warka sebagai tanah milik desa adat Taro Kelod.

 

Selain memasang spanduk, pada Jumat, 4 Maret 2022 itu, prajuru dan warga Desa Adat Taro Kelod juga menaruh sisa karya (kegiatan upacara adat/ keagamaan) di halaman rumah Ketut Warka. Juga memasang bambu untuk menutup warung menantu Warka, Ni Wayan Latri.

 

 

Sementara itu, Senin (7/3), masyarakat Desa Adat Taro Kelod kembali turun ke rumah Warka. Mereka memasang spanduk baru di depan warung Ketut Warka.

 

“Dilarang Memasuki Tanah PKD Ini, Tanpa Seizin Prajuru Desa Adat Taro Kelod,” demikian bunyi spanduk tersebut.

 

Pemasangan spanduk baru, juga ditancapkan di lahan sengketa yang menjadi tempat kediaman I Sabit. Pada dua pekarangan tersebut sebelumnya sudah dipasang spanduk bertuliskan, Tanah Ini Milik Desa Adat.

 

Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana sebelumnya menyatakan pihaknya bersama Sekda Gianyar, Camat Tegallalang, dan Perbekel Taro sudah mendatangani Desa Adat Taro Kelod. Pihaknya ingin menengahi masalah di desa tersebut.

 

Pihak Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana berharapp masalah di Taro Kelod bisa ditempuh dengan cara damai. Yakni melalui musyawarah. Karena mediasi belum membuahkan hasil, rencananya akan ada mediasi lanjutan yang dilakukan di Kantor Bupati Gianyar.

 

 

“Mereka kami undang lagi ke kantor bupati,” kata Bayu Sutha.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka bersengketa tanah melawan keluarga I Sabit dkk. Sengketa ini akhirnya berujung pada proses hukum di pengadilan.

 

Dalam prosesnya, Warka memenangkan perkara tersebut hingga inkracht alias berkekuatan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

 

Namun, Desa Adat Taro Kelod akhirnya turun tangan dalam perkara ini. Sebab, Desa Adat Taro Kelod mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.

 

Akhirnya pihak Desa Adat Taro Kelod menggugat I Ketut Warka ke pengadilan. Dua kali gugatan Desa Adat Taro Kelod terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).

 

Masalah sengketa tanah ini akhirnya berujung pada sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka. Saluran air bersih ke rumah Warka dicabut desa adat. Rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya oleh pihak desa adat. Warung milik menantu warga juga dipagari bambu. Bahkan, saluran air ke sawah Warka juga ditutup sehingga tidak bisa menanam padi.

 

Di sisi lain, Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa saat pemasangan spanduk dan menaruh sisa karya di rumah Warka menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama.

 

Kata Bendesa Subawa, masalah muncul ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan ayahan desa (AyDs).

 

“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.

 

Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.

 

Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.



GIANYAR – Di tengah upaya mediasi yang dilakukan Pemkab Gianyar dan Polres Gianyar, Desa Adat Taro Kelod kembali melakukan pemasangan spanduk di rumah I Ketut Warka, warga yang disanksi adat kanorayang, Senin (7/3).

 

Sebelumya, sejumlah prajuru dan warga dari Desa Adat Taro Kelod sudah menggeruduk rumah I Ketut Warka, Jumat (4/3). Saat itu, prajuru adat memasang spanduk yang isinya menyatakan bahwa tanah yang ditempati Warka sebagai tanah milik desa adat Taro Kelod.

 

Selain memasang spanduk, pada Jumat, 4 Maret 2022 itu, prajuru dan warga Desa Adat Taro Kelod juga menaruh sisa karya (kegiatan upacara adat/ keagamaan) di halaman rumah Ketut Warka. Juga memasang bambu untuk menutup warung menantu Warka, Ni Wayan Latri.

 

 

Sementara itu, Senin (7/3), masyarakat Desa Adat Taro Kelod kembali turun ke rumah Warka. Mereka memasang spanduk baru di depan warung Ketut Warka.

 

“Dilarang Memasuki Tanah PKD Ini, Tanpa Seizin Prajuru Desa Adat Taro Kelod,” demikian bunyi spanduk tersebut.

 

Pemasangan spanduk baru, juga ditancapkan di lahan sengketa yang menjadi tempat kediaman I Sabit. Pada dua pekarangan tersebut sebelumnya sudah dipasang spanduk bertuliskan, Tanah Ini Milik Desa Adat.

 

Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana sebelumnya menyatakan pihaknya bersama Sekda Gianyar, Camat Tegallalang, dan Perbekel Taro sudah mendatangani Desa Adat Taro Kelod. Pihaknya ingin menengahi masalah di desa tersebut.

 

Pihak Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana berharapp masalah di Taro Kelod bisa ditempuh dengan cara damai. Yakni melalui musyawarah. Karena mediasi belum membuahkan hasil, rencananya akan ada mediasi lanjutan yang dilakukan di Kantor Bupati Gianyar.

 

 

“Mereka kami undang lagi ke kantor bupati,” kata Bayu Sutha.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka bersengketa tanah melawan keluarga I Sabit dkk. Sengketa ini akhirnya berujung pada proses hukum di pengadilan.

 

Dalam prosesnya, Warka memenangkan perkara tersebut hingga inkracht alias berkekuatan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

 

Namun, Desa Adat Taro Kelod akhirnya turun tangan dalam perkara ini. Sebab, Desa Adat Taro Kelod mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.

 

Akhirnya pihak Desa Adat Taro Kelod menggugat I Ketut Warka ke pengadilan. Dua kali gugatan Desa Adat Taro Kelod terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).

 

Masalah sengketa tanah ini akhirnya berujung pada sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka. Saluran air bersih ke rumah Warka dicabut desa adat. Rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya oleh pihak desa adat. Warung milik menantu warga juga dipagari bambu. Bahkan, saluran air ke sawah Warka juga ditutup sehingga tidak bisa menanam padi.

 

Di sisi lain, Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa saat pemasangan spanduk dan menaruh sisa karya di rumah Warka menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama.

 

Kata Bendesa Subawa, masalah muncul ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan ayahan desa (AyDs).

 

“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.

 

Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.

 

Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/