alexametrics
26.8 C
Denpasar
Tuesday, June 28, 2022

Kapolres Gianyar Ingin Cara Damai dalam Kasus Kanorayang di Taro Kelod

GIANYAR – Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana menginginkan cara damai ditempuh semua pihak dalam perkara sengketa tanah yang berujung pada sanksi adat kanorayang (dinonaktifkan dari desa adat) di Desa Adat Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali.

 

Menurut Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana, pihaknya sudah sempat turun ke Taro Kelod setelah ada pemasangan spanduk oleh Desa Adat Taro Kelod di rumah I Ketut Warka, salah satu warga yang bersengketa tanah dengan desa adat.

 

Saat pemasangan spanduk pada Jumat, 4 Maret 2022 lalu, pihak desa adat juga membawa sisa karya (upacara adat/ keagamaan) ke rumah Warka. Desa Adat Taro Kelod beralasan tanah yang didiami I Ketut Warka dan keluarganya adalah milik desa adat.

 

“Kami sudah mediasi bersama Pak Sekda, Camat, Kepala Desa, mudah-mudahan bisa selesaikan dengan musyawarah. Dan tidak ada hal yang tidak diinginkan,” ujar AKBP Bayu Sutha, Senin (7/3).

 

Bayu Sutha menjelaskan, kedatangan pihaknya bersama Pemda Gianyar ke Taro Kelod sebagai penengah. Pihaknya ingin musyawarah ditempuh kedua pihak. Karena upaya awal itu belum membuahkan hasil, rencananya akan ada pertemuan lanjutan dengan mempertemukan kedua pihak di Kantor Bupati Gianyar.

 

“Yang jelas, kami berupaya mendamaikan. Karena masyarakat sana, tinggal di sana, kan lebih baik kami damaikan, selesaikan baik-baik,” terang Bayu Sutha Sartana.

 

Dalam berita sebelumnya, kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka bersengketa tanah melawan keluarga I Sabit dkk. Sengketa ini akhirnya berujung pada proses hukum di pengadilan.

 

Dalam prosesnya, Warka memenangkan perkara tersebut hingga inkracht alias berkekuatan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

 

Namun, Desa Adat Taro Kelod akhirnya turun tangan dalam perkara ini. Sebab, Desa Adat Taro Kelod mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.

 

Akhirnya pihak Desa Adat Taro Kelod menggugat I Ketut Warka ke pengadilan. Dua kali gugatan Desa Adat Taro Kelod terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).

 

Masalah sengketa tanah ini akhirnya berujung pada sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka. Saluran air bersih ke rumah Warka dicabut desa adat. Rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya oleh pihak desa adat. Warung milik menantu warga juga dipagari bambu. Bahkan, saluran air ke sawah Warka juga ditutup sehingga tidak bisa menanam padi.

 

Di sisi lain, Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa saat pemasangan spanduk dan menaruh sisa karya di rumah Warka menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama.

 

Kata Bendesa Subawa, masalah muncul ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan ayahan desa (AyDs).

 

“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.

 

Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.

 

Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.



GIANYAR – Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana menginginkan cara damai ditempuh semua pihak dalam perkara sengketa tanah yang berujung pada sanksi adat kanorayang (dinonaktifkan dari desa adat) di Desa Adat Taro Kelod, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali.

 

Menurut Kapolres Gianyar AKBP Bayu Sutha Sartana, pihaknya sudah sempat turun ke Taro Kelod setelah ada pemasangan spanduk oleh Desa Adat Taro Kelod di rumah I Ketut Warka, salah satu warga yang bersengketa tanah dengan desa adat.

 

Saat pemasangan spanduk pada Jumat, 4 Maret 2022 lalu, pihak desa adat juga membawa sisa karya (upacara adat/ keagamaan) ke rumah Warka. Desa Adat Taro Kelod beralasan tanah yang didiami I Ketut Warka dan keluarganya adalah milik desa adat.

 

“Kami sudah mediasi bersama Pak Sekda, Camat, Kepala Desa, mudah-mudahan bisa selesaikan dengan musyawarah. Dan tidak ada hal yang tidak diinginkan,” ujar AKBP Bayu Sutha, Senin (7/3).

 

Bayu Sutha menjelaskan, kedatangan pihaknya bersama Pemda Gianyar ke Taro Kelod sebagai penengah. Pihaknya ingin musyawarah ditempuh kedua pihak. Karena upaya awal itu belum membuahkan hasil, rencananya akan ada pertemuan lanjutan dengan mempertemukan kedua pihak di Kantor Bupati Gianyar.

 

“Yang jelas, kami berupaya mendamaikan. Karena masyarakat sana, tinggal di sana, kan lebih baik kami damaikan, selesaikan baik-baik,” terang Bayu Sutha Sartana.

 

Dalam berita sebelumnya, kasus sanksi adat atau Kanorayang yang menimpa Warka berawal ketika Warka bersengketa tanah melawan keluarga I Sabit dkk. Sengketa ini akhirnya berujung pada proses hukum di pengadilan.

 

Dalam prosesnya, Warka memenangkan perkara tersebut hingga inkracht alias berkekuatan hukum di tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

 

Namun, Desa Adat Taro Kelod akhirnya turun tangan dalam perkara ini. Sebab, Desa Adat Taro Kelod mengklaim tanah itu merupakan tanah desa yang dikuatkan dengan terbitnya sertifikat.

 

Akhirnya pihak Desa Adat Taro Kelod menggugat I Ketut Warka ke pengadilan. Dua kali gugatan Desa Adat Taro Kelod terhadap Warka di pengadilan diputus NO (cacat formil).

 

Masalah sengketa tanah ini akhirnya berujung pada sanksi adat bagi keluarga Warka. Sanksi berupa pembebasan hak bagi Warka. Saluran air bersih ke rumah Warka dicabut desa adat. Rumahnya juga dijadikan tempat menaruh sisa karya oleh pihak desa adat. Warung milik menantu warga juga dipagari bambu. Bahkan, saluran air ke sawah Warka juga ditutup sehingga tidak bisa menanam padi.

 

Di sisi lain, Bendesa Adat Taro Kelod, I Ketut Subawa saat pemasangan spanduk dan menaruh sisa karya di rumah Warka menegaskan sudah melakukan sejumlah tahapan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut sejak lama.

 

Kata Bendesa Subawa, masalah muncul ketika Ketut Warka mengklaim tanah I Sabit dkk. Padahal, desa adat memiliki sertifikat di atas tanah Sabit yang merupakan ayahan desa (AyDs).

 

“Sekarang ini salah satu PKD (Pekarangan desa) yang ditempati Sabit dan kawan-kawan diklaim oleh Ketut Warka. Itu sebabnya desa adat harus mempertahankan. Karena kesalahan beliau mengklaim,” ungkapnya.

 

Atas kesalahan keluarga Warka, maka desa adat Taro Kelod, memberikan peringatan. “Karena terlalu banyak salah, tidak hiraukan peringatan kami, kami berikan hak bebas dan kewajiban. Sejak tahun 2019, tapi beliau ttp tidak menghiraukan. Bahkan tidak ada inisiatif mekrama,” ungkapnya.

 

Terlebih, dalam awig-awig sudah termuat, krama yang tidak lakukan kewajiban lebih dari setahun, maka hak PKD (pekarangan desa) dicabut.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/