alexametrics
26.8 C
Denpasar
Tuesday, June 28, 2022

Pemkab Tabanan Anggarkan Rp 30 M Untuk THR ASN hingga Anggota DPRD

TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga anggota DPRD Tabanan. Namun, pegawai kontrak tak mendapat THR.

Pencairan THR tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses, namun Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Tabanan memastikan pencairan THR dilakukan pada bulan Mei ini menjelang libur dan cuti bersama lebaran 1433 H.

Kepala Bakueda Tabanan Anak Agung Gede Dalem Trisna Ngurah menyebut pencarian THR bagi ASN di lingkungan Pemkab Tabanan sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor: 900/2069/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Dalam surat edaran tersebut selain ASN yang menerima THR ada pula yang berhak menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati serta wakil walikota. Termasuk pula anggota DPRD.

“Terkecuali untuk pegawai kontrak tidak mendapatkan THR, meski mereka bekerja di lingkungan pemerintahan daerah,” kata pria yang akrab disapa Gung Dalem dihubungi Rabu (20/4).

Untuk proses pencairan THR ini, sejauh ini masih proses sembari menunggu peraturan bupati keluarkan. Bisa saja pencairan THR nantinya bersamaan dengan gaji ke-13. Apakah bulan akhir Mei atau awal April. Namun secara aturan 10 hari sebelum hari raya lebaran dicairkan.

Kemudian besaran THR yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022.

Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-13 paling lambat pada bulan Juli 2022. Besarnya pembayaran gaji ke-13 didasarkan komponen gaji pada bulan Juni. 

“Kendati para ASN, PPPK, DPRD hingga kepala daerah menerima THR dan gaji ke-13 tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi tidak dikenakan pemotongan iuran dan/atau pemotongan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” terang Gung Dalem.

Disinggung soal berapa anggaran yang disiapkan untuk THR dan gaji ke-13. Gung Dalem menyatakan anggaran sejauh ini sudah siap yang bersumber dari APBD Tabanan tahun 2022.

“Anggaran sampun (sudah) siap kok, sekitar Rp30 miliar kami siapkan secara keseluruhan. Tinggal proses pencairan saja,” tandasnya.



TABANAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan menyiapkan anggaran sebesar Rp30 miliar untuk tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga anggota DPRD Tabanan. Namun, pegawai kontrak tak mendapat THR.

Pencairan THR tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses, namun Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Tabanan memastikan pencairan THR dilakukan pada bulan Mei ini menjelang libur dan cuti bersama lebaran 1433 H.

Kepala Bakueda Tabanan Anak Agung Gede Dalem Trisna Ngurah menyebut pencarian THR bagi ASN di lingkungan Pemkab Tabanan sesuai dengan surat edaran menteri dalam negeri nomor: 900/2069/SJ tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Dalam surat edaran tersebut selain ASN yang menerima THR ada pula yang berhak menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota dan wakil bupati serta wakil walikota. Termasuk pula anggota DPRD.

“Terkecuali untuk pegawai kontrak tidak mendapatkan THR, meski mereka bekerja di lingkungan pemerintahan daerah,” kata pria yang akrab disapa Gung Dalem dihubungi Rabu (20/4).

Untuk proses pencairan THR ini, sejauh ini masih proses sembari menunggu peraturan bupati keluarkan. Bisa saja pencairan THR nantinya bersamaan dengan gaji ke-13. Apakah bulan akhir Mei atau awal April. Namun secara aturan 10 hari sebelum hari raya lebaran dicairkan.

Kemudian besaran THR yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 2022.

Sedangkan untuk pembayaran gaji ke-13 paling lambat pada bulan Juli 2022. Besarnya pembayaran gaji ke-13 didasarkan komponen gaji pada bulan Juni. 

“Kendati para ASN, PPPK, DPRD hingga kepala daerah menerima THR dan gaji ke-13 tetap dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi tidak dikenakan pemotongan iuran dan/atau pemotongan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan,” terang Gung Dalem.

Disinggung soal berapa anggaran yang disiapkan untuk THR dan gaji ke-13. Gung Dalem menyatakan anggaran sejauh ini sudah siap yang bersumber dari APBD Tabanan tahun 2022.

“Anggaran sampun (sudah) siap kok, sekitar Rp30 miliar kami siapkan secara keseluruhan. Tinggal proses pencairan saja,” tandasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/